Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 
No Pict

KEDUDUKAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NO. IV/MPR/1983 MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1993 DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

No Pict

KEDUDUKAN, TUGS, DAN PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

No Pict

Kepastian Hukum Dalam Hubungan Kerja Bagi Pegawai Pada Badan Hukum Milik Negara Dalam Rangka Otonomi Perguruan Tiggi.

No Pict

KETETAPAN MPR SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (SUATU PEMIKIRAN)

No Pict

TINJAUAN TERHADAP KEOTENTIKAN NASKAH UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DILIHAT DARI SEGI HUKUM TATA NEGARA

No Pict

PENGATURAN DAN PENEGAKAN HAK WARGA NEGARA DALAM BIDANG SOSIAL BERDASARKAN PASAL 34 UNDANGUNDANG DASAR 1945

No Pict

PERBEDAAN OTONOMI DAERAH DENGAN OTONOMI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1979

No Pict

ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI DI DAERAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM URUSAN PARIWISATA (Studi Kasus Di Daerah TIngkat I Sulawesi Selatan)

No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENATAAN WILAYAH DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

No Pict

Beberapa Pemikiran Ke Arah Terwujudnya Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

No Pict

Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Kaitannya Dengan Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog