Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

No Pict

Virtual company dalam situs web di internet dikaitkan dengan bentuk badan usaha berdasarkan hukum positif Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 268 K/Sip/1980 MENGENAI PERKARA PERTANGGUNGJAWAABAN PERSEROAN TERBATAS BERSIFAT MANDIRI TERLEPAS DARI PENGURUSNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. REG. 2168 K/PDT/1984 TANGGAL 23 NOVEMBER 1985 TENTANG PEMBATALAN HIBAH KEPADA ANAK KANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01/KPPU-I/2002 MENGENAI PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN P[ERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 K/N/2000 TANGGAL 8 MARET 2000 MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH PT BANK INTER PASIFIC Tbk. TERHADAP PT POLYSINDO EKA PERKASA Tbk.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1080.K/Pdt/1998 TANGGAL 28 DESEMBER 1998 TENTANG PERALIHAN HAK ATAS SAHAM PERSEROAN TERBATAS PADA PERJANJIAN PEMBUATAN PABRIK PUPUK PHOSPHAT TERPADU PT SAPROTAN DI CIKAMPEK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 2/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH CHIODA SPORT MARKET, PT DAINE CITRA ABADI DAN PT AGRABUDI KOMUNIKA TERHADAP PT PARA BANDUNG PROPERTINDO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan menurut UU No. 30 th 2004 tentang jabatan notaris dihubungkan dengan pasal-pasal peraturan pemerintah No. 37 th 1998 tentang peraturan jabatan pembuat akta tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembagaian harta bersama akibat perseraian dalam perkawinan poligami didasarkan Undang Undang No.1 Tahum 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembagian harta kekayaan suami istri akibat perceraian dari perkawinan yang tidak dicatat dihubungkan dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARIS DALAM KELUARGA YANG TERDAPAT LEBIH DARI SATU PERKAWINAN SENTANA DI DESA BAJRA KABUPATEN TABANAN PRONVINSI BALI BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN KREDIK KELAYAKAN USAHA (KKU) TERHADAP USAHA KECIL DI PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG CIREBON DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS DALAM HAL PELANGGARAN TERHADAP ANGGARAN DASAR PERSEROAN MAUPUN PIHAK KETIGA DITINJAU MENURUT UU NO 40 THN 2007 DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab pelaku usaha produsen terhadap kerugian konsumen karena mengkonsumsi makanan tercemar

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP PENIPUAN DAN PEMALSUAN SERTIFIKAT DEPOSITO RAHMAT SUKMAJAYA OLEH PETUGAS BANK MANDIRI PADA KANTOR CABANG BANK MANDIRI ENGGANO JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum terhadap anak mewaris anak angkat didasarkan hibah wasiat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum tentang perceraian dari suatu perkawinan antar agama yang dilakukan di luar negeri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum terhadap jual beli harta warisan dalam hukum adat Minangkabau oleh ahli waris yang titunjuk dalam surat wasiat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan mewaris anak angkat terhadap orang tua kandung dihubungkan dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap hak anak-anak yang berada dalam pengasuhan Yayasan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KENYAMANAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENGGUNA JASA WAHANA KINCIR ANGIN PASAR MALAM CV PUTRA WISATA YANG ROBOH DI JAMBI DIKAITKAN DENGAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang saham Minoritas Dalam Praktik Backdoor Listing Melalui AkuisisiDan Merger Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN (INVESTOR) REKSADANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DALAM HAL TERJADINYA KEGAGALAN INVESTASI YANG DILAKUKAN OLEH MANAGER INVESTASI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PAASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Persaingan tarif telepon selular antar operator dikaitkan dengan UU No. 5 th 1999 ttg larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN BADAN HUKUM ATAS PERBUATAN KARYAWANNYA YANG TIDAK BERWENANG MEWAKILI PERUSAHAAN DALAM PEMBUATAN KONTRAK KERJASAMA PADA SENGKETA ANTARA PT PUSAKAMEGAH BUMINUSANTARA DAN PT POSEIDON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK TERHADAP NASABAH DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAL MODAL DAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM NO. KEP-27/PM/96 TENTANG PENGAWASAN WAKIL DAN PEGAWAI PERUSAHAAN EFEK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENJUALAN SERTIFIKAT SAHAM OLEH PT DANAREKSA (PERSERO) DALAM UPAYA PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN PP NO. 25 TAHUN 1976 TENTANG PT DANAREKSA (PERSERO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan yuridis terhadap pembagian warisan anak luar kawin dari perkawinan yang tidak dicatat pada masyarakat keturunan Tionghoa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN STATUS BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERKERETAAPIAN DIHUBUNGKAN DENGAN POLA PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat hukum pembatalan perkawinan kedua terhadap tanggungjawab orang tua dihubungkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat perceraian dalam perkawinan campuran terhadap kekuasaan orang tua pada anak dibawah umur

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat putusan perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama dihubungkan dengan Undang undang No.1 Tahun 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap kekuasaan orang tua kepada anak dihubungkan dengan Undang-Undang N0.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKTA LAHIR TANPA MENYERTAKAN NAMA AYAH KANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Peran PT Perusahan Listrik Negara (Persero) Sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenalistrikan (PKUK) Dan Kaitannya Dengan Peran swasta serta Koperasi Dalam Perkembangan Bisnis Ketenagalistrikan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek hukum pewarisan pada perkawinan antar Agama di Indonesia setelah berlakunya Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

CLASS ACTION (GUGATAN PERWAKILAN) SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KASUS KONSUMEN ELPIJI (LPG)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT OLEH KREDITOR MINORITAS TERHADP DEBITOR DIHUBUNGKAN DENGAN ADANYA PENUNJUKAN AGEN YANG MEWAKILI KREDITOR DALAM PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGABUNGAN ANTARA BANK DUTA Tbk. DENGAN BANK TUGU SEBAGAI SUATU PERSEROAN TERBATAS BERBENTUK BANK DITINJAU DARI SUDUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peranan Hukum Penanaman Modal Asing Terhadap Penguatan dan Pengembangan Koperasi Dalam Rangka Pembangunan Perekonomian Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN ANTARA KOPERASI PETERNAK SAPI BANDUNG UTARA DENGAN ANGGOTA PETERNAK UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PRODUKSI SUSU BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perkawinan yang dilaksanakan melalui media telekomunikasi telepon dihubungkan dengan keabsahan perkawinan berdasarkan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog