Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS MENURUT HUKUM WARIS MASYARAKAT PATRILINEAL DI BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HKUM BAGI MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG BERADA DI KAWASAN PERTAMBANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA SEBAGAI AKIBAT DARI PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN CONVENTION ON THE LAW APPLICABLE TO MATRIMONIAL PROPERTY REGIMES DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK SEBAGAI AHLI WARIS YANG DILAHIRKAN OLEH WANITA HAMIL DALAM PERKAWINAN DENGAN LAKI-LAKI YANG BUKAN PENYEBAB KEHAMILANNYA MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI HASIL PERKAWINAN WANITA HAMIL (NIKAH HAMIL) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI LOKIKA SANGGRAHA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM DUDA DARI PERKAWINAN SENTANA YANG AKAN MELAKSANAKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DI TABANAN-BALI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ISTRI DAN ANAK SERTA HARTA PERKAWINAN AKIBAT BERAKHIRNYA NIKAH MUT'AH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PENGAJUAN GUGAT CERAI YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM PERALIHAN HAK ATAS TANAH ULAYAT MARGA DI SUMATERA UTARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA jo. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS ATAS GUGATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMBELI SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI PEWARIS SELAKU PENJUAL DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP AKIBAT PEMBERIAN VAKSINASI DALAM PROGRAM IMUNISASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI AKIBAT PELANGGARAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH SUAMI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PRODUSEN MAKANAN DALM KEMASAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN ANTAR PEMELUK PENGHAYAT KEPERCAYAAN DALAM PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENGHAYAT KEPERCAYAAN BUHUN DI KAMPUNG CIPAKU DESA PAKUTANDANG TERKAIT PENCATATAN AKTA KELAHIRAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINIST

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT NGABUJANG DI MASYARAKAT KAMPUNG NAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BAHASA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERMINTAAN PEMBUKAAN RAHASIA BANK UNTUK KEPENTINGAN PERADILAN DALAM GUGATAN HARTA BERSAMA BERUPA DEPOSITO PADA PERKARA PERDATA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENYALURAN KREDIT MIKRO YANG DILAKUKAN OLEH BANK UMUM DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK ANAK MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSUL MINUS MARGIN DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN RITEL DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENENTUAN PEMENANG LELANG PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI PADA INSTANSI PEMERINTAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN POLIGAMI KARENA PEMALUAN DOKUMEN NIKAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN DILANGSUNGKAN DITINJAU MENURUT HUKU ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA No. 60/KPPU-L/2008 MENGENAI DUGAAN PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN PIPA DAN AKSESORIS DI PDAM TIRTA RAHARJA KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA NO.3/KPPU-L/2008 MENGENAI PENGALIHAN HAK SIAR BARCLAYS PREMIER LEAGUE ANTARA INDOVISION & REKAN DENGAN ASTRO ALL ASIAN NETWORK & REKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO.324 K/AG/1998 TENTANG SENGKETA HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN YANG PUTUS KARENA PERCERAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REG. NO. 4000.K/PDT/1989 TANGGAL 15 JANUARI 1994 TENTANG HIBAH WASIAT KEPADA ANAK ANGKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NO 45/PDT.G/2005/PA.JS TANGGAL 9 MEI 2005 MENGENAI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KARTEL DIKAITKAN DENGAN UU NO. 5 TH 1999 TTG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PUTUSAN PERKARA 03/KPPU-I/2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM TERKAIT HAK SIAR LIGA INGGRIS YANG DIMILIKI ASTRO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK PERSAINGAN USAHA DALAM PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI MELALUI VOIP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK SECARA DI BAWAH TANGAN SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO.54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGHALANG AHLI WARIS MENDAPATKAN HARTA WARISAN DI KAMPUNG NAGA KABUPATEN TASIKMALAYA DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1999 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT SWASTA BERBADAN HUKUMYAYASAN DI KOTA SUKABUMI DIKAITKAN DENGAN PASAL 7 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI PROVINSI SUMATRA BARAT DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DARTA PUSAKA TINGGI DI TINJAU DARI PERDDA KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG NAGARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KEMURTADAN ISTRI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN KEMPITAN" PADA SEKTOR INFORMAL DIKAWASAN PASAR KOSAMBI DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM BUKU III KUH PERDATA"ERJANJIAN "KEMPITAN" PADA SEKTOR INFORMAL DIKAWASAN PASAR KOSAMBI DIHUBUNGKAN DENGAN PERJANJIAN JUAL BELI DALAM BUKU III "

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK DICATATKAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN YANG DINIKAHKAN SEORANG WALI NIKAH YANG SEDANG MENJALANKAN HUKUMAN PENJARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KITAB KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog