Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 
No Pict

STUDI KASUS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENGENAI DANA KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ASOSIASI PENGUSAHA HUTAN INDONESIA (APHI) YANG BERSIFAT MANDIRI DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1450K/Pid.Sus/2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUISAN PENGADILAN NEGERI KOTA BOGOR NO.222/PID.SUS/2014/PN.BOGOR TERKAIT TINDAKAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM DANGAN MENYIARKAN OKEZONE TV(PT.MNC SKY VISION) BERDASARKAN UU NO.11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MA NO. 185K/PID/2014 TENTANG PERKARA HUTANG PIUTANG YANG DIVONIS HAKIM SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DITINJAU BERDASARKAN PASAL 372 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO: 1821/K/PID.SUS/2011 MENGENAI KEKUATAN ISI ALAT BUKTI SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO: SK.44/MENHUT-II/2005 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA DIKAITKAN DENGAN UU NO 41

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 87 PK/Pid/2013 MENGENAI PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 33/Pid.Prap/2012/PN.JKT.SEL TENTANG PEMBATALAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97PK/PID.SUS/2012 TENTANG PERMINTAAN PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN OLEH AHLI WARIS TERPIDANA DALAM KONDISI TERPIDANA YANG MASIH HIDUP DAN MELARIKAN DIRI ALIAS BURON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO.296/Pid.Sus/2014/PN.Jmb TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK ESTI WIDODO MENGGUNAKAN AKUN FACEBOOK PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 ayat (3) UNDANG UNDANG NOMOR 11 Tahun 2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 926/PID.SUS/2013/PN.JKT BAR TENTANG UNSUR KESENGAJAAN DENGAN KEMUNGKINAN DALAM HAL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG HAK RESTITUSI KORBAN YANG TIDAK DIBERIKAN OLEH HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1501K/PIDSUS/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 474/K/PID/2008 TENTANG PENJATUHAN PIDANA TERHADAP Ir.HADI SASMITA MULYA HIDAYAT Bin SADIKUN (Alm) DIKAITKAN DENGAN ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG YANG MEMUTUS LEPAS DARI SEGALA TUNT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TENTANG BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL (JIS) TERKAIT KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG TERJADI DI LINGKUNGAN JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL (JIS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB KEPADA NASABAH SEHUBUNGAN DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN NASABAH YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERAFILIASI BERDASARKAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Rangka Penegakan Hukum di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ZAT ADIKTIF HERBAL YANG TIDAK TERDAFTAR DI DALAM PP NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH NUNUN NURBAETIE DALAM PEMBERIAN TRAVELLERS CHEQUE KEPADA ANGGOTA DPR KOMISI IX PERIODE 1999-2004 PERIHAL PEMILIHAN DEPUTI GUBERNUR SENIOR BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Geng Motor Dihubungkan Dengan Pasal 169 KUHP Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP (UUPPLH)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Diverso oleh Pihak Kepolisian Terhadap Penyalahguna Narkotika Menuju Penyelematan Generasi Penerus Bangsa Dihubungkan Dengan Pembaharuan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN FIKSI HUKUM TERHADAP MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN ORANGUTAN UNTUK DIJADIKAN MAKANAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU SINDIKAT TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI SISTEM PEMIDANAAN DAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PASAL 101 AYAT (2) UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ATAS PERAMPASAN BARANG BUKTI ALAT ANGKUT YANG DIMILIKI OLEH PIHAK KETIGA YANG BERITINDAK BAIK DALAM KERANGKA PENEGAKAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NO.64 PK/Pid.Sus/2009 MENGENAI TIDAK DITERIMANYA PENINJAUAN KEMBALI YANG DIAJUKAN KUASA HUKUM TERPIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 263 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN LISBET BORO SITANGGANG ATAS PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH SIHAT SIHAT SINAGA DAN KAWAN KAWAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN BUDIANTO SITANGGANG MENINGGAL DUNIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH YUSMAN TELAUMBANUA TERHADAP DITEMUKANNYA NOVUM YANG DIDUGA MEMPUNYAI KETERKAITAN DENGAN PENJATUHAN HUKUMAN MATI ATAS DIRINYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH DEVITA AYUNINGTYAS SEBAGAI KORBAN KEALPAAN PT. EXTERTAINMENT INDONESIA YANG DITUNTUT BALIK ATAS TUDUHAN PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 310 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLRES METRO JAKARTA PUSAT TERHADAP PEDAGANG MAKANAN IMPORT TANPA IZIN DI PASAR SENEN RAYA JAKARTA PUSAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2002 TENTANG PANGAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERDAKWA RIAN HARDIANSYAH DAN AGUS JUHANA DALAM HAL KEKUATAN PEMBUKTIAN DIPERSIDANGAN TIDAK MENUNJUKAN KESALAHAN PARA TERDAKWA ATAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA KORBAN DEDI SURYANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP AHMED DAN NANDA DALAM KASUS VCD PORNO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Ajaran Kausalitas (Hubungan Sebab Akibat) Dalam Konteks Pengakanan Hukum Yang Berkeadilan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI EKSEKUSI HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOBA MENURUT KETENTUAN PASAL 27 AYAT (1) HURUF b UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1991 DALAM WILAYAH PENGADILAN NEGERI TANGGERANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA ASAL DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DIKWALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA LANJUTAN (FOLLOW UP CRIME) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENC

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Hukum Memberi Keterangan Palsu dalam Proses Peradilan Pidana Kaitannya Dengan Kekuasaan Kehakiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pengkungkapan Rahasia Dagang pada Persidangan Terbuka di Pengadilan Dikaitkan Dengan Peran dan Fungsi Hakim Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERAN AUDIT INVESTIGATIF DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI OLEH PERWAKILAN BPKP JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN SEBAGAI ALAT BUKTI PENGADILAN PIDANA ATAS KECELAKAAN KAPAL DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KELUARGA TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH POLWILTABES BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGGUNAAN SABUK KESELAMATAN ANGKUTAN KOTA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 289 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENERAPAN KELUARNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP OLEH HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN TENTANG TIND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KELALAIAN ORANG TUA YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT PADA ANAK DIKAITKAN DENGAN PASAL 360 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUJIAN PUTUSAN HAKIM (EKSAMINASI) SEBAGAI USAHA PENGAWASAN DAN PENILAIAN PUTUSAN HAKIM KONTROVERSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN KEMANDIRIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 33 UNDANG UNDANG NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 865/K/Pid.Sus/2013 ATAS TERDAKWA AHMAD DAROBI Bin ROJANI TENTANG PUTUSAN LEPAS YANG MENGALAMI KELAINAN SEKSUAL (EXHIBISIONISME) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pembuktian pada Sidang Praperadilan dengan Objek Penerapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi manusia Dihubungkan dengan Pembaharuan Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penetapan Saksi Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan kesehatan Hewan Dikaitkan Dengan Tujuan Pemindanaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAGAAN CARA-CARA PEMBOBOLAN MESIN ATM MELALUI SIARAN BERITA DI METRO TV DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog