Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

IMPLICATIONS OF CORRESPONDENCE INFERENCE ATTRIBUTION THEORY & BEHAVIORAL JURISPRUDENCE THEORY: JUDGES’ CONSIDERATIONS ON CONSCIENCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PEMAAFAN OLEH HAKIM (RECHTERLIJKE PARDON) SEBAGAI ALTERNATIF DALAM PUTUSAN DIKAITKAN DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hoax Dalam Media Digital Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH TERKAIT PENAGIHAN KREDIT OLEH PENYELENGGARA FINTECH ILEGAL BERDASARKAN HUKUM DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI TENGGANG DALUWARSA PENUNTUTAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 825 K/PID/2014

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Pembatasan Jangka Waktu Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 19/PID.SUS/2015/PN.SIM MENGENAI KEPUTUSAN AKHIR DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN KHUSUS SEBAGAI UPAYA MENGURANGI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KASUS TERORISME YANG MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM SISTEM HUKUMPIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR : 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. TENTANG PENANGKAPAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN ATAS ATTY SUHARTY OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1824 K/PID.SUS/2012 TENTANG SUAP ATAS NAMA H. SYARIFUDDIN DIHUBUNGKAN DENGAN OBJEK PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARANLIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) BAGI KORPORASIDITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ORANG DALAM BENTUK PERBUDAKAN TERHADAP ANAK BUAH KAPAL PADA INDUSTRI PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN NO. 31-K/PM-1-07/AD/III/2015 TENTANG PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA TANPA DISERTAI REHABILITASI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 73/PID.SUS/2016/PN.KRG TENTANG PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA YANG JUGA M ERUPAKAN PENYANDANG DISABILITAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PASAL 21 UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI jo. UNDANG - UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENGENAI OBSTRUCTION OF JUSTICE DIHUBUNGKAN DENGAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION , DAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 39/PK/PID.SUS/2011 MENGENAI PERUBAHAN PENJATUHAN PIDANA MATI MENJADI PIDANA PENJARA SELAMA 15 TAHUN DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANAI NOMOR 12/PID.SUS - PRK/2016/PN RAN TENTANG PERKARA YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU MEMUTUS DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN AHLI FORENSIK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DISERTAI DENGAN MUTILASI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM PENETAPAN TERSANGKA MELALUI PUTUSAN PENGADILAN NO. 24/PID/PRA/2018/PN.JKT.SEL. TENTANG PRAPERADILAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PENERAPAN SANKSI PIDANA DENDA DALAM PASAL 33 AYAT 1 JO PASAL 58 HURUF B UNDANG - UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DALAM PERKARA PENYIARAN RADIO DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 829K/PID.SUS/2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Eksekusi Pidana Denda Dalam Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pajak Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
Kebijakan hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan negara kepada masyarakat asli Papua

Kebijakan hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan negara kepada masyarakat asli Papua

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1672 K/PID.SUS/2012 MENGENAI UNSUR PERMUFAKATAN JAHAT YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 114 JO. 132 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 19/PRA.PER/2016/PN.SBY MENGENAI TIDAK SAHNYA PENETAPAN TERSANGKA OLEH KEJAKSAAN DENGAN TERSANGKA LA NYALLA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR: KEP-11/O.5/FD.1/03/2016 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 21/PUU-XII/2014 DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS NEBIS IN IDEM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS UPAYA KRIMINALISASI KEPADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM TINDAK PIDANA PENEBANGAN HUTAN TANPA IZIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 95/PUU-XII/2014 SKRIPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBENTUKAN PENGADILAN KHUSUS LINGKUNGAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN EKOLOGIS MENUJU PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) YANG BERLATAR BELAKANG ISU SARA DIHUBUNGKAN DENGAN UU ITE DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 158 K/PID/2015 TENTANG ASPEK PERDATA YANG DI PIDANAKAN JO. PASAL 372 KUHP DAN WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR YANG MELAWAN ARUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG DHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KUALIFIKASI KURIR NARKOTIKA DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM MENGENAI KEKUATAN PEMBUKTIAN CCTV DALAM KASUS PEMBUNUHAN WAYAN MIRNA SALIHIN MENURUT SISTEM PEMBUKTIAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 80/PID.SUS/TPK/2014/PN.BDG TENTANG UNSUR MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 003/PUU - IV/2006 JO PUTUSAN NOMOR 25/PUU - XIV/2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DI DESA CISURAT DAN SUKAPURA KECAMATAN WADO KABUPATEN SUMEDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 8/PID.B/2014/PN.KPJ MENGENAI PENGANCAMAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (CYBER-BLACKMAIL) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN SEBAGAI OBJEK EKSPLOITASI SEKSUAL BAGI KAUM PENYUKA SESAMA JENIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA BERDASARKAN HUKUM PIDANA DAN PANDANGAN HUKUM ISLAM MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM VIKTIMOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN HAK ULAYAT PESISIR DAN LAUT KOMUNITAS SUKU BAJO DI TELUK TOMINI DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 1085/PID/B/2015/PN.JKT.TIM MENGENAI PEMBELAAN TERPAKSA YANG MELEBIHI BATAS OLEH MUHAMMAD JAYA TERKAIT PASAL 49 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN SURAT DAKWAAN YANG TELAH DILIMPAHKAN KE PENGADILAN OLEH PENUNTUT UMUM ATAS DASAR PENYEMPURNAAN SURAT DAKWAAN VIDE PASAL 144 KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERUBAHAN SURAT DAKWAAN YANG TELAH DILIMPAHKAN KE PENGADILAN OLEH PENUNTUT UMUM ATAS DASAR PENYEMPURNAAN SURAT DAKWAAN VIDE PASAL 144 KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG BATASAN WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN GRASI BAGI TERPIDANA MATI TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 107/PUUXIII/2015 DAN HUKUM POSITIF MENGENAI GRASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP UNSUR PAKSAAN YANG DIJADIKAN SEBAGAI UNSUR POKOK DALAM PERBUATAN PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRINYA MENURUT HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1466 K/ PID.SUS/ 2013 TERKAIT PENJATUHAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DISERTAI DENGAN PIDANA DENDA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 67 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum dan Penyuluhan Hukum tentang Hak-Hak Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Jalan Cagak dan Bunihayu Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang pentingnya keberadaan sertifikat tanah melalui upaya pendaftaran tanah berdasarkan peraturan pemerintah no. 24 th. 1997 tentang pendaptaran tanah di desa Pakemitan dan Cayur kec. Cikatomas kab. Tasikmalaya

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TENTANG BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL (JIS) TERKAIT KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK YANG TERJADI DI LINGKUNGAN JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL (JIS)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB KEPADA NASABAH SEHUBUNGAN DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN NASABAH YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERAFILIASI BERDASARKAN PERATURAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Rangka Penegakan Hukum di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog