Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MA 2330 K/PID.SUS/2013 TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SURAT SAMPEL TANAH YANG DIAMBIL DILUAR AREA PENGOLAHAN DALAM KASUS BIOREMEDIASI DIKAITKAN DENGAN UU No. 8 TAHUN 1981 (KUH AP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Pembinaan NarapidanaAsimilasi Terhadap Pencapaian Tujuan Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PASAL 94 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM KASUS HENDRA YANG DIJADIKAN ALAT UNTUK MENCAPAI TUJUAN DALAM PROSES LELANG PENGADAAN VIDEOTRON DI KEMENKOP DAN UKM TAHUN 2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DENNY INDRAYANA YANG DIDUGA MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL TWITTER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DUGAAN PEMALSUAN KOMPOSISI DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEWARNA MELEBIHI AMBANG BATAS MAKSIMAL YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN YANG MEMPRODUKSI SAUS CABAI MEREK INDOSARI DIKAITKAN DENGAN UU NO.8 TAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TINDAKAN ANCAMAN SHORT MESSAGES SERVICE (SMS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENGGUNAAN SENJATA TAJAM UNTUK MENUNJANG PEKERJAAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA TAJAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM TERHADAP RUMAH SAKIT YANG MENCEMARI LINGKUNGAN DENGAN LIMBAH MEDIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TIJANAU YURIDIS TERHADAP ANAK YANG MENJADI SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAK PIDANA KESUSILAAN MEDIA JEJARING SOSIAL FACEBOOK MENURUT PASAL 296 KUHP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YAG DAPAT DILAKUKAN PIHAK DUO MAIA TERHADAP GROUP RAPPER THE LAW ATAS LAGU DAN/ATAU LIRIK YANG MEMBUAT UNSUR PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN NAZRIL IRHAM ATAS DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ALTERINA HOFAN ATAS DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH HAKIM TERHADAP AQJ ATAS PENETAPANNYA SEBAGAI TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KARNA WIJAYA TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) POLDA JABAR DALAM KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA DAN ABDUL HAMID BATUBARA MENGENAI DANA PEMULIHAN (COST RECOVERY) PROYEK BIOREMEDIASI YANG DILAKUKAN OLEH PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENCULIKAN TERHADAP DEVI PERMATASARI MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL FACEBOOK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENGGUNA NAPZA YANG SEDANG MENJALANKAN TERAPI PENGOBATAN DI PUSKESMAS KECAMATAN GAMBIR JAKARTA TERHADAP PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANDAR LAMPUNG KEPADA MAIMANAN AWALIA YANG DIDUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI DUNIA MAYA SERTA KAITANNYA TERHADAP TUJUAN HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN D

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DPAT DILAKUKAN TERHADAP DR. HERTANTIONO K. MARS. SEHUBUNGAN DENGAN DUGAAN PENYALAHGUNAAN JABATAN SEBAGAI KEPALA BRSUD ARJAWINANGUN CIREBON DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN KEPOLISIAN UNTUK MENDAMAIKAN TAWURAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IJIN PRESIDEN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DAERAH YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI DAN KEDUDUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENAGGULANGAN PERZINAHAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM PERATURAN DAERAH DAN SINKRONISASINYA DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMI YANG DILAKUAKN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI MENGENAI PELANGGARAN DALAM PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BANK ATAS PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN DEBT COLLECTOR TERHADAP NASABAH BANK TERKAIT TAGIHAN KARTU KRDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KAPTEN PENERBANG (PILOT) DALAM KECELAKAAN PESAWAT UDARA AKIBAT KELALAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KOMISI PENILAI AMDAL ATAS KESALAHAN DALAM PENILAIAN AMDAL YANG MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA MEREK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGELOLA ZAKAT YANG MENIMBULKAN AKIBAT KEMATIAN ATAU LUKA-LUKA TERHADAP ORANG LAIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS -KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN PELAYANAN SEKS KEPADA PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI DALAM RANGKA MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK NAKAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PELAKU ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLWILTABES BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN AN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TH 1981 TTG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-VIII/2010 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK MENGENAI PERUBAHAN BATAS U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KELAKUAN BAIK (SKKB) UNTUK MANTAN NARAPIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH KOMUNITAS MUSIK UNDERGROUND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PERBUATAN PENODAAN AGAMA ISLAM YANG DILAKUKAN NEGARA ISLAM INDONESIA (NII), AHMADIYAH, DAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MANIPULASI PERKARA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENYIDIK KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGAWALAN PENGENDARA MOTOR BESAR YANG MELANGGAR RAMBU LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PETUGAS PENJAGA PINTU PERLINTASAN KERETA API PADA KASUS KECELAKAAN DI PERLINTASAN TERJAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN DAN KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEPEMILIKAN DAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API DI KALANGAN SIPIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK TERKAIT PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DI BANK X SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN PBI NOMOR 11/28/PBI/2009 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK DARI TENAGA KERJA INDONESIA YANG LAHIR AKIBAT PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP REKAYASA KASUS YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PERKARA NARKOTIKA DIKATIKAN DENGAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 DARURAT TAHUN 1955 TENTANG TINDAK PIDANA EKONOMI

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog