Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MA 2330 K/PID.SUS/2013 TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SURAT SAMPEL TANAH YANG DIAMBIL DILUAR AREA PENGOLAHAN DALAM KASUS BIOREMEDIASI DIKAITKAN DENGAN UU No. 8 TAHUN 1981 (KUH AP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Pembinaan NarapidanaAsimilasi Terhadap Pencapaian Tujuan Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SINKRONISASI ANTARA PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DENGAN RAHASIA BANK DALAM UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1073/PID/B2009/PN.BDG TENTANG PEMALSUAN SURAT PERSETUJUAN ISTRI DALAM AKTA JUAL BELI HARTA ASAL SUAMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1777 K/PID.SUS/2009 TENTANG TIDAK DITERIMANYA PERMOHONAN KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI CIREBON KARENA PUTUSAN YANG DIMOHON KASASI BUKAN PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PENERAPAN PASAL 170 kuhP MENGENAI KEKERASAN DENGAN TENAGA BERSAMA yang dilakukan oleh GENG MOTOR dan ALASAN PENinjauan KEMBALI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.38 PK/PID/2009 ATAS TERPIDANA ERWIN TAUPIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PENERAPAN PASAL 50 AYAT (3) HURUF H MENGENAI PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM JO. PASAL 78 AYAT (7) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN YANG TELAH DINYATAKAN DICABUT DAN TIDAK BERLAKU DI HUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIL DALAM FUNGSI NEGATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Drs. ZULHER MS. DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 289K/Pid/2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 39 PK/Pid.Sus/2011 TENTANG PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENERAPKAN KETENTUAN PIDANA YANG LEBIH RINGAN DENGAN DIDASARKAN KEPADA ADANYA KEKHILAFAN HAKIM ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 883K/Pid/2009 Tentang Tindakan Sopian Alias Moncos Yang Diputus Bebas Dalam Tindak Pidana Melakukan Kekerasan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NO. 1482 K/ PID/ 2009 DENGAN TERDAKWA SIRENG BINTI SAPAWI YANG DIJATUHI PEMIDANAAN TANPA DIDUKUNG OLEH ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1777 K/PID.SUS/2009 TENTANG TIDAK DITERIMANYA PERMOHONAN KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI CIREBON KARENA PUTUSAN YANG DIMOHON KASASI BUKAN PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR REGISTER 1454K/PID.SUS/2011 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 71/PID/2010/PT.R TENTANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 365 AYAT (4) KUHP jo PASAL 82 UU No. 23 TAHUN 2002 PASAL 55 AYAT (1) KUHPida

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NO. 61/PID.A/2009PN.BDG MENGENAI TIDAK TERBUKTINYA UNSUR KESENGAJAAN DALAM PASAL 170 KUHP MENGENAI PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM DALAM KASUS GANG M

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMALANG No. 206/Pid.Sus/2010/PN.PML TENTANG KECELAKAAN KERETA API ARGO BROMO ANGGREK DENGAN KERETA API SENJA UTAMA YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA û LUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NOMOR:61/Pid.B/2011/PN. Pwr MENGENAI PERKARA PENCURIAN DISERTAI PEMBUNUHAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI NO. 04/PID.B/TPK/2010/PN.JKT PST TENTANG TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH DUDHIE MAKMUN MUROD TERKAIT FIT AND PROPER TEST DAN/ATAU PEMILIHAN DEPUTI GUBERNUR SENIOR BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PT. NOMOR 84/Pen/Pid/2008/PT.BDG TANGGAL 26 FEBRUARI 2008 TENTANG PERBUATAN CABUL OLEH WANITA DEWASA TERHADAP LAKI-LAKI YANG DIKETAHUINYA BELUM CUKUP UMUR (BELUM DEWASA)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERIAN KREDIT YANG MENJADI KREDIT MACET OLEH EDWARD CORNELIS WILLIAM NELOE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1444 K/PID.SUS/2010 TENTANG UPAYA HUKUM KASASI ATAS PUTUSAN EKSPLORASI BAHAN TAMBANG DI KAWASAN HUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 2262 K/PID.SUS/2014 MENGENAI PUTUSAN HAKIM DILUAR PASAL YANG DIDAKWAKAN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI No. 232/Pid.B/2010/PN.Kdl TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SMS YANG DILAKUKAN OLEH PRABOWO TERHADAP NUR DEWI ALFIYANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PASAL 94 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM KASUS HENDRA YANG DIJADIKAN ALAT UNTUK MENCAPAI TUJUAN DALAM PROSES LELANG PENGADAAN VIDEOTRON DI KEMENKOP DAN UKM TAHUN 2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DENNY INDRAYANA YANG DIDUGA MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL TWITTER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP DUGAAN PEMALSUAN KOMPOSISI DAN PENAMBAHAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PEWARNA MELEBIHI AMBANG BATAS MAKSIMAL YANG DILAKUKAN OLEH INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN YANG MEMPRODUKSI SAUS CABAI MEREK INDOSARI DIKAITKAN DENGAN UU NO.8 TAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TINDAKAN ANCAMAN SHORT MESSAGES SERVICE (SMS) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI PENGGUNAAN SENJATA TAJAM UNTUK MENUNJANG PEKERJAAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG SENJATA TAJAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI PRIMUM REMEDIUM TERHADAP RUMAH SAKIT YANG MENCEMARI LINGKUNGAN DENGAN LIMBAH MEDIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TIJANAU YURIDIS TERHADAP ANAK YANG MENJADI SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAK PIDANA KESUSILAAN MEDIA JEJARING SOSIAL FACEBOOK MENURUT PASAL 296 KUHP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YAG DAPAT DILAKUKAN PIHAK DUO MAIA TERHADAP GROUP RAPPER THE LAW ATAS LAGU DAN/ATAU LIRIK YANG MEMBUAT UNSUR PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN NAZRIL IRHAM ATAS DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH ALTERINA HOFAN ATAS DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH HAKIM TERHADAP AQJ ATAS PENETAPANNYA SEBAGAI TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KARNA WIJAYA TERHADAP SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) POLDA JABAR DALAM KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA DAN ABDUL HAMID BATUBARA MENGENAI DANA PEMULIHAN (COST RECOVERY) PROYEK BIOREMEDIASI YANG DILAKUKAN OLEH PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENCULIKAN TERHADAP DEVI PERMATASARI MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL FACEBOOK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENGGUNA NAPZA YANG SEDANG MENJALANKAN TERAPI PENGOBATAN DI PUSKESMAS KECAMATAN GAMBIR JAKARTA TERHADAP PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANDAR LAMPUNG KEPADA MAIMANAN AWALIA YANG DIDUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI DUNIA MAYA SERTA KAITANNYA TERHADAP TUJUAN HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN D

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DPAT DILAKUKAN TERHADAP DR. HERTANTIONO K. MARS. SEHUBUNGAN DENGAN DUGAAN PENYALAHGUNAAN JABATAN SEBAGAI KEPALA BRSUD ARJAWINANGUN CIREBON DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN KEPOLISIAN UNTUK MENDAMAIKAN TAWURAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IJIN PRESIDEN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DAERAH YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI DAN KEDUDUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENAGGULANGAN PERZINAHAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM PERATURAN DAERAH DAN SINKRONISASINYA DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMI YANG DILAKUAKN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI MENGENAI PELANGGARAN DALAM PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog