Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGELOLA ZAKAT YANG MENIMBULKAN AKIBAT KEMATIAN ATAU LUKA-LUKA TERHADAP ORANG LAIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG DIDUGA MELAKUKAN MALPRAKTIK DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DOKTER YANG DIDUGA MELAKUKAN MAPLRAKTIK DALAM MENJALANKAN PROFESINYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PELECEHAN SEKSUAL (SEXUAL HARASSMENT) DI RUANG PUBLIK DIKAITKAN DENGAN PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DAN HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 15K/Pid/2007 TENTANG PUTUSAN HAKIM AGUNG YANG TIDAK MEMPERTIMBANGKAN UPAYA PERDAMAIAN SEBAGAI HAK YANG MERINGANKAN KEPUTUSAN DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP UNSUR ''DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI PERUSAHAAN TERBATAS PERSERO"NALISIS TERHADAP UNSUR ''DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA" PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENERIMA HARTA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI OLEH KPK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAKAN PERS DALAM MERAHASIAKAN IDENTITAS DAN KEBERADAAN PELAKU TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DEKRIMINALISASI PENGGUNAAN NARKOTIKA DIKAITKAN DENGAN SANKSI TINDAKAN REHABILITASI DALAM KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DEMONSTRASI DALAM PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMO 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DISKRIMINASI HAK DAN KEWAJIBAN WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS -KRIMINOLOGIS TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN PELAYANAN SEKS KEPADA PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEGAWAI NEGERI DALAM RANGKA MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK NAKAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PELAKU ANAK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLWILTABES BANDUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 1009 TENTANG NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN AN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 8 TH 1981 TTG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-VIII/2010 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK MENGENAI PERUBAHAN BATAS U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEMBERIAN SURAT KETERANGAN KELAKUAN BAIK (SKKB) UNTUK MANTAN NARAPIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH KOMUNITAS MUSIK UNDERGROUND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PERBUATAN PENODAAN AGAMA ISLAM YANG DILAKUKAN NEGARA ISLAM INDONESIA (NII), AHMADIYAH, DAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN MANIPULASI PERKARA YANG DILAKUKAN OLEH APARAT PENYIDIK KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGAWALAN PENGENDARA MOTOR BESAR YANG MELANGGAR RAMBU LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PETUGAS PENJAGA PINTU PERLINTASAN KERETA API PADA KASUS KECELAKAAN DI PERLINTASAN TERJAGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN DAN KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEPEMILIKAN DAN PENYALAHGUNAAN SENJATA API DI KALANGAN SIPIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK TERKAIT PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DI BANK X SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN PBI NOMOR 11/28/PBI/2009 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ANAK DARI TENAGA KERJA INDONESIA YANG LAHIR AKIBAT PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP REKAYASA KASUS YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PERKARA NARKOTIKA DIKATIKAN DENGAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 DARURAT TAHUN 1955 TENTANG TINDAK PIDANA EKONOMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS PERLINDUUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PERSAMAAM PERLAKUAN DAN PELAYANAN TERHADAP NARAPPIDANA DI RUTAN PONDOK BAMBU JAKARTA TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PERSAMAAN PERLAKUAN DAN PELAYANAN TERHADAP NARAPIDANA DI RUTAN PONDOK BAMBU JAKARTA TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DINAS BINAMARGA DAN PENGAIRAN KOTA BANDUNG ATAS KECELAKAAN YANG TERJADI AKIBAT BURUKNYA SARANA DAN PRASARANA JALAN RAYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DALAMTINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN ANCAMAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (KORUPTOR) MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN DOPING DALAM OLAHRAGA SEPAKBOLA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUNTUTAN DAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG TIDAK DIDAKWA DALAM SURAT DAKWAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN POLRI DALAM PENAHANAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN PELAKU ANAK DAN KORBAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN AHLI DALAM KASUS TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENAGGULANGAN PERZINAHAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM PERATURAN DAERAH DAN SINKRONISASINYA DENGAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IJIN PRESIDEN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DAERAH YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI DAN KEDUDUKAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUANYURIDIS KRIMINOLOGIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSHIBISIONIS DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN VISUM et REPERTUM PSIKIATRI SEBAGAI ALASAN PENIADAAN PIDANA SESUAI PASAL 44 (1) KUHPIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGGUNAAN DANA NON-BUJETER OLEH PIMPINAN KEMENTRIAN NEGARA ATAU INSTANSI PEMERINTAH INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog