Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN PADA MARKETPLACE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

D. Hj. Sinta Dewi, S.H.,LL.M. - Ivan Maruli Siregar - Mustofa Haffas S.H., M. Kom

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN PADA MARKETPLACE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M - Ivan Maruli Siregar - Mustofa Haffas, S.H., M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA NO. 799/II/ARB-BANI/2016 TENTANG PEMUTUSAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA SEPIHAK ANTARA PT KOMSERVICO MITRA GLOBAL MELAWAN PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ………………………...PERDATA

Dr. Hj. Susilowati Suparto, S.H., M.H. - Intan Lukita Putri Siregar - Linda Rachmainy, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJ AUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DAN ADANYA UNSUR EKSPLOITASI ANAK PADA SITUS NIKAHSIRRI.COM DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

a.n Rohaenah Padmadinata , S.H., M . H - Dr. Bambang Daru Nugroho , S.H., M.H. - Nisya Ullyza Rahmarina Siregar

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 776/Pdt.Sus-Phi/2016 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PT. BUKIT ASAM (PERSERO) TERHADAP PEKERJA SENEN B. KARSAM

Dr. Hj. Yani Pujiwati, S.H., M.H. - H. Artaji, S.H., M.H. - IKHSAN DIAR SIREGAR

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA HUKUM BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA DALAM PROSES PENGAKHIRAN TAMBANG (MIE CLOSURE) DI PT. KELIAN EQUATORIAL MINING

Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Leonardy Putra Negara Siregar - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR ATAS PENAMBANGAN PASIR BESI OLEH PARA PENAMBANG LIAR DI PESISIR PANTAI CIANJUR SELATAN

Dony Muda Siregar - Ida Nurlinda, S.H.,M.H. - Imamulhadi, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS KEPEMILIKAN KEPULAUAN SPRATLY DI LAUT CHINA SELATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Idris, S.H., M.A. - Mario Bungaran Siregar - Siti Noor Malia Putri, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TENTANG ALASAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TIDAK DITERIMANYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TIDAK SESUAI BERDASARKAN PASAL 265 KUHAP DALAM PUTUSAN MA NO. 29 PK/PID.SUS/2012

Agus Takariawan, S.H.,M.H. - PUTRI NEGARA SIREGAR - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEGADAIAN SYARIAH DENGAN OBJEK GADAI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH BERDASARKAN PERTIRAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H., M.H. - Favouronis Siregar - Suherman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAPORAN PERKAWINAN SERTA PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H - Kilkoda Agus Saleh, S.H.,M.H - SIERLY NATALIA NAULI SIREGAR

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pencucian Uang Melalui Internet Sebagai Kejahatan Transnasional Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindal Pidana Pencucian Uang

Krisno Halomon Siregar - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tanggung Jawab Pengurus Yayasan pada Suatu Rumah Sakit Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Analisis Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Juncto Undang-Undang No. 28 Th 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Th 2

MASDELIRA SIREGAR - Prof.Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, SH., SU. - Prof.Dr. Veronica Komalawati, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB SINGAPORE AIRLINES TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT SINGAPORE AIRLINES FLIGHT SQ 006 DI CHIANG KAI SHEK, TAIWAN 30 OKTOBER 2000 BERDASARKAN BEBERAPA KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN UDARA

Godang Siregar - Hj. Tien S. Saefullah, S.H.,MH. - Sinta Dewi, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI BAGI TERPIDANA MATI TIBO DKK DALAM HAL DITEMUKANNYA NOVUM DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Nasarita Siregar - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kedudukan Dan Fungsi Undang-undang Nomor 23 TAHUN 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah Ditinjau Dari Pelayanan Publik.

H. Sori Mora Tua Siregar - Prof. Dr. H. Ateng Syafrudin, S.H. - Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI MELALUI POWERLINE COMMUNICATION SYSTEM (PLC) BERDASARKAN PENGATURAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Fani Arifin Siregar - H. Atip Latifulhayat, SH., LL.M. - Prof. Dr. Mieke Komar Kantaatmadja, SH., MCL., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS THE BIOTERRORISM ACT OF 2002 TERHADAP EKSPOR HASIL PERTANIAN INDONESIA

An-An Chandrawulan,S.H.,LL.M - Huala Adolf, S.H.,LL.M.,PhD - Meilina Siregar

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 202 K/PDT.SUS/2010 TENTANG SENGKETA PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG IPSTAR BROADBAND SATELLITE" ANTARA THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED DAN DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL"NALIS

Anita Afriana, S.H., M.H. - Dr. U. Sudjana, S.H., M.Si. - Syafrial Habibie Siregar

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM DUNIA BISNIS INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Isis Ikhwansyah, S.H.,M.H.,CN. - Lasmaria Febrika Siregar - R. Kartikasari, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGALIHAN KONTRAK WARALABA BERKAITAN DENGAN MEREK OLEH PENERIMA WARALABA KEPADA PIHAK KETIGA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Dr. U. Sudjana, S.H.,M.Si. - Hj. Etty H. Djukardi, S.H.,M.H.,CN. - SINDY SAFIRA SIREGAR

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Usaha Perkoperasian Indonesia Pada Era Global Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Nasional.

Hamdan Azhar Siregar - Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN PADA MARKETPLACE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN PADA MARKETPLACE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

TINJ AUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN DAN ADANYA UNSUR EKSPLOITASI ANAK PADA SITUS NIKAHSIRRI.COM DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 776/Pdt.Sus-Phi/2016 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PT. BUKIT ASAM (PERSERO) TERHADAP PEKERJA SENEN B. KARSAM

UPAYA HUKUM BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA DALAM PROSES PENGAKHIRAN TAMBANG (MIE CLOSURE) DI PT. KELIAN EQUATORIAL MINING

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR ATAS PENAMBANGAN PASIR BESI OLEH PARA PENAMBANG LIAR DI PESISIR PANTAI CIANJUR SELATAN

STATUS KEPEMILIKAN KEPULAUAN SPRATLY DI LAUT CHINA SELATAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

STUDI KASUS TENTANG ALASAN PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TIDAK DITERIMANYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG TIDAK SESUAI BERDASARKAN PASAL 265 KUHAP DALAM PUTUSAN MA NO. 29 PK/PID.SUS/2012

PEGADAIAN SYARIAH DENGAN OBJEK GADAI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH BERDASARKAN PERTIRAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PELAPORAN PERKAWINAN SERTA PERJANJIAN PERKAWINAN BAGI PERKAWINAN CAMPURAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Pencucian Uang Melalui Internet Sebagai Kejahatan Transnasional Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindal Pidana Pencucian Uang

Tanggung Jawab Pengurus Yayasan pada Suatu Rumah Sakit Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Analisis Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Juncto Undang-Undang No. 28 Th 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Th 2

TANGGUNG JAWAB SINGAPORE AIRLINES TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT SINGAPORE AIRLINES FLIGHT SQ 006 DI CHIANG KAI SHEK, TAIWAN 30 OKTOBER 2000 BERDASARKAN BEBERAPA KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN UDARA

HAK PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI BAGI TERPIDANA MATI TIBO DKK DALAM HAL DITEMUKANNYA NOVUM DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Kedudukan Dan Fungsi Undang-undang Nomor 23 TAHUN 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Perspektif Penyelenggaraan Otonomi Daerah Ditinjau Dari Pelayanan Publik.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI MELALUI POWERLINE COMMUNICATION SYSTEM (PLC) BERDASARKAN PENGATURAN TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS THE BIOTERRORISM ACT OF 2002 TERHADAP EKSPOR HASIL PERTANIAN INDONESIA

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 202 K/PDT.SUS/2010 TENTANG SENGKETA PENOLAKAN PENDAFTARAN MEREK DAGANG IPSTAR BROADBAND SATELLITE" ANTARA THAICOM PUBLIC COMPANY LIMITED DAN DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL"NALIS

EKSISTENSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM DUNIA BISNIS INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

PENGALIHAN KONTRAK WARALABA BERKAITAN DENGAN MEREK OLEH PENERIMA WARALABA KEPADA PIHAK KETIGA BERDASARKAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Usaha Perkoperasian Indonesia Pada Era Global Dalam Rangka Pengembangan Perekonomian Nasional.

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi