Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENERAPAN CREATIVE COMMONS LICENSES DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK EKLUSIF PENCIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DI INDONESIA DAN TRIPS-WTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH UNTUK PATEN OBAT BERDASARKAN PERJANJIAN TRIPs

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN U.S. DISTRICT COURT OF NEWYORK TANGGAL 09 SEPTEMBER 1994 DAN U.S. CIRCUIT COURT OF APPEALS (2D.CIR) TANGGAL 06 DESEMBER 1995 DALAM KASUS DELCHI CARRIER S.p.A v. ROTOREX COORPORATION BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION O

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN WIPO ARBITRATION AND MEDIATION CENTRE NO. D2001-1110 TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN NAMA DOMAN (DOMAIN NAME) ANTARA INDIAN FARMERS FERTILISER COOPERATIVE LIMITED DAN INTERNATIONAL FOODSTUFFS COMPANY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB AIRPORT AUTHORITY TERHADAP PENCEGAHAN TINDAKAN GANGGUAN MELAWAN HUKUM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Entitas Non-Pemerintah (Non-Governmental Entities) Dalam Kegiatan Keruangangkasaan Ditinjau Dari Hukum Ruang Angkasa Internasional dan Implementasinya Dalam Peratusan Perundang-undangan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Negara Untuk Keselamatan Lalu Lintas Penerbangan Di timor Leste Berdasarkan Chicago Convention 1944 Dan Timor Leste Civil Aviantion Basic Law

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK YANG MENYEBABKAN JATUHNYA PESAWAT TWA 800 DI EAST MORICHES, NEW YORK, PADA TANGGAL 17 JULI 1996 DIHUBUNGKAN DENGAN KONVENSI WARSAWA 1929 DAN MONTREAL 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DALAM PERISTIWA PENGUASAAN PESAWAT UDARA SECARA MELAWAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP TINDAKAN PENOLAKAN PENUMPANG PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UURI NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN EGYPT AIR TERHADAP PESAWAT EGYPT AIR 990 YANG JATUH DI SAMUDRA ATLANTIK PADA TANGGAL 31 OKTOBER 1999, BERDASAARKAN KONVENSI WARSAWA 1929 DAN KONVENSI MONTREAL 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Penumpang Atas Kerugian Akibat Kejahatan Penerbangan (Hijacking) Menurut Hukum Nasional dan Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB SINGAPORE AIRLINES TERHADAP KECELAKAAN PESAWAT SINGAPORE AIRLINES FLIGHT SQ 006 DI CHIANG KAI SHEK, TAIWAN 30 OKTOBER 2000 BERDASARKAN BEBERAPA KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN UDARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI (DAMAGES) DIKARENAKAN OLEH UNSUR HARDSHIP DITINJAU DARI UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (CISG) 1980 DAN PRAKTIKNYA MENURUT HUKUM DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MENGENAI PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DIKAITKAN DENGAN SISTEM REGISTRASI KEPEMILIKAN IDENTITAS DIRI SECARA ELEKTRONIK DAN KONVENSI CYBER CRIME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FASILITAS CALL FORWARDING PADA TELEPON SELULER BERBASIS CDMA DIHUBUNGKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA ANTAR PENYELENGGARA TELEPON SELULER BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK-HAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA PEREMPUAN DALAM HAL MEMPEROLEH KESEMPATAN KERJA DAN PEKERJAAN DIKAITKAN DENGAN KONVENSI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMNASI TERHADAP PEREMPUAN (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Ketentuan Rules of Origin Indonesia Dengan Ketentuan Rules of Origin Asean Dalam Rangka Mewujudkan Asean Economic Community

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA TERHADAP PERDAGANGAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF ARTICLE VI OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keabsahan Klausula Arbitrase dalam Perjanjian Carter Kapal (Charter Party) yang Diinkorporasikan Ke Dalam Konosemen (Bill of Lading) Dikaitkan Dengan New York Convention 1958 dan UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration Amandemen 20

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PENGAWASAN PRODUK IMPOR YANG TERKONTAMINASI RADIASI NUKLIR JEPANG DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES (SPS) DALAM PERJANJIAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA BUKAN ANGGOTA UNI EROPA DALAM MERATIFIKASI EUROPEAN UNION CONVENTION ON CYBERCRIME 2001 (KONVENSI UNI EROPA TENTANG KEJAHATAN MELALUI INTERNET 2001)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Loan Agreements Diitinjau dari Perspektif Hukum Internasional dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Dikaitkan dengan Praktik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN LOAN AGREEMENTS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN PRAKTIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Loan Agreements Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional dan Undang-Undang No.24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Dikaitkan Dengan Praktik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN HUKUM DATA ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE USE OF ELECTRONIC COMMUNICATION IN INTERNATIONAL CONTRACTS 2005 DAN PENGARUHNYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN MENGIKAT ARBITRASE ONLINE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DIKAITKAN DENGAN PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN ARBITRASE ONLINE PADA DUNIA MAYA (CYBER WORLD)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DATA PRIBADI DAN INFORMASI NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN INTERNET BANKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PROMOTOR MUSIK DI INDONESIA DALAM HAL PEMBATALAN KONTRAK PERTUNJUKAN OLEH PIHAK MANAJEMEN ARTIS ASING DIKAITKAN DENGAN TRAVEL WARNING YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KONTRAK BAKU DALAM E-COMMERCE DITINJAU DARI UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH TERHADAP KERUGIAN YANG DITIMBULKAN OLEH PRAKTIK TRANSAKSI LINDUNG NILAI KURS DITINJAU BERDASARKAN POJK NOMOR 01/POJK-07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PROGRAM KOMPUTER MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA DIKAITKAN DENGAN TRIPs

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DENGAN ADANYA PEMBANGUNAN TOWER BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF YANG BERLAKU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Kedaulatan Negara Di Bidang Informasi Dalam aktivitas Penyadapan Antar Negara Berdasarkan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN MEREK DAGANG TERKENAL DI INDONESIA MENURUT KETENTUAN TRIPS DAN UU NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK SERTA IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional Dihubungkan dengan Praktek Pelaksanaan Tugas Pertahanan Negara dan Hukum Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL, DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DALAM DOHA DEVELOPMENT AGENDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEPENTINGAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBLOKIRAN AKSES SAMBUNGAN LANGSUNG INTERNASIONAL (SLI) DI WARUNG TELEKOMUNIKASI (WARTEL) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI EKSISTENSI ELECTRONIC BILL OF LADING DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN LAUT MENURUT CMI RULES FOR ELECTRONIC BILLS OF LADING TAHUN 1990 DARI COMMISSION MARITIME INTERNATIONAL (CMI) DAN ANTISIPASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI GUGATAN GANTI RUGI KORBAN KECELAKAAN PESAWAT UDARA TERHADAP INDUSTRI PESAWAT UDARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN DAN PP NOMOR 40 TAHUN 1995 TENTANG PENGANGKUTAN UDARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK MARKETPLACE TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG BARANGNYA TIDAK SAMPAI PADA KONSUMEN DIKAITKAN UNDANG û UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Kontraktual Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi E. Commerce.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTRAK FINANCIAL LEASING PESAWAT UDARA MENURUT UNIDROIT CONVENTION ON INTERNATIONAL FINANCIAL LEASING DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Pengawasan Keselamatan Penerbangan dan Kelaikan Udara Suatu Pesawat Didasarkan Pada Peraturan Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Pada Sesi Pemeliharaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN TEKNOLOGI VOIP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL) DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI DAN IMPLEMENTASINYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PRIVACY RIGHTS ON PERSONAL DATA DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRODUCTION SHARING CONTRACT SEBAGAI BENTUK KONTRAK KERJASAMA DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA DALAM PELAKSANAAN PRODUCTION SHARING CONTRRACT (PSC), DIKAITKAN DENGAN TERHENTINYA KONTRAK ANTARA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) DAN EXXON MOBIL OIL INDONESIA (EMOI)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI DALAM TRANSAKSI ELECTRONIC COMMERCE DENGAN MENGGUNAKAN ELECTRONIC

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog