Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENJUALAN DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI MUSLIM PRO DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN PADA MARKETPLACE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

CYBER LAW : ASPEK DATA PRIVASI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL, REGIONAL, DAN NASIONAL - EDISI REVISI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENIPUAN PADA MARKETPLACE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN INTERNET INTERMEDIARIES DALAM MELINDUNGI PRIVASI ATAS DATA PRIBADI DI INDONESIA SKRIPSI Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Kriminologi dan Viktimologi dalam Tindak Penipuan Jual Beli Online Berdasarkan Undang Undang No 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Komunikasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS MENGENAI PERUNDUNGAN SECARA DARING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PIHAK PENGELOLA APLIKASI DARI PEMBATASAN AKSES APLIKASI TELEGRAM OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERKAIT KEGIATAN TERORISME DAN RADIKALISME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI PENGATURAN APLIKASI VIRTUAL PRIVATE NETWORK SEBAGAI SARANA MEMBUKA PEMBLOKIRAN SITUS YANG MEMUAT UNSUR PORNOGRAFI DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DATA kONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI TERKAIT PENJUALAN DATABASE MNOMOR TELEPON GENGGAM MELALUI INTERNET DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS PELINDUNGAN DATA PRIVASI PADA PENGGUNA APLIKASI TRANSPORTASI ONLINEDI INDONESIA SERTA STUDI KOMPARASI DI SINGAPURA DAN MALAYSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK PENGGUNAAN MATA UANG VIRTUAL BITCOIN DI INDONESIA SEBAGAI ALAT INVESTASI DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REGISTRASI KARTU PERDANA DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN PADA ERA BIG DATA DIHUBUNGKAN DENGAN KEGIATAN PEMBOBOLAN DATA ( DATA BREACH ) BERDASARKAN UU NO . 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO. UU NO. 19 TAHUN 2016

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN JASA GO - JEK TERHADAP KASUS HILANGNYA SALDO GO - PAY DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG - UND ANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEK TRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNG JAWABAN MASKAPAI PENERBANGAN ASIANA AIRLINES TERHADAP MENINGGALNYA PENUMPANG AKIBAT TERLINDAS KENDARAAN PEMADAM KEBAKARAN (SAN FRANSISCO FIRE DEPARTEMENT) DIKAITKAN DENGAN KONVENSI MONTREAL 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN BAHASA DALAM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL PENGADAAN SATELIT ANTARA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. DENGAN JSC ISS-RESHETNEV COMPANY DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA DAN LAMBANG NEGARA SERTA LAGU KEBANGSAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PRIVACY TERHADAP KONSUMEN GO-JEK DALAM KASUS PEMBERIAN BAD RATING DI APLIKASI GO-JEK DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA YANG DIPUTUS SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI MUNCUL TBK DENGAN ERNEST PRAKARSA DIKAITKAN DENGAN KUHPERDATA DAN UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSASKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POSISI DOMINAN TELKOMSEL DI LUAR PULAU JAWA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM HAK LABUH SATELIT KOMERSIAL BAGI KEPENTINGAN KEDAULATAN DAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI REPUBLIK INDONESIA MENURUT REGULASI INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION DAN HUKUM TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA ATAS SERANGAN MALWARE (CYBER-ATTACKS) SEBAGAI BENTUK PREEMPTIVE SELFDEFENSE TERHADAP AKTIVITAS FASILITAS NUKLIR NEGARA LAIN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (KASUS VIRUS STUXNET AMERIKA SERIKAT V. IRAN)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM BAGI BELGIA DALAM PERKARA INTERPRESTASI DARI KONVENSI LUGANO 1988 (KASUS BELGIA v. SWISS, MAHKAMAH INTERNASIONAL, 2009)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PIHAK KELUARGA KORBAN KECELAKAAN PESAWAT SPANAIR PADA TAHUN 2008 DALAM MENUNTUT PIHAK PENGANGKUT BERDASARKAN KONVENSI WARSAWA 1929

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH UNITED NATIONS WORLD FOOD PROGRAMME (WFP) ATAS WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT URBAN POOR CONSORTIUM (UPC) TERHADAP AGREEMENT BETWEEN WFP AND UPC FOR THE IMPLEMENTATION OF OPSM-WFP OPER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH INDIA TERHADAP RICE TEC INC. MENGENAI GUGATAN PEMBATALAN PATEN BASMATI RICE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH PIHAK KETIGA DI DARAT UNTUK MENDAPAT GANTI KERUGIAN ATAS JATUHNYA SALAH SATU MESIN PESAWAT BOEING 747-300 MILIK MASKAPAI PENERBANGAN JAPAN AIRLINES (JAL) DI TANGERANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA ATAS ADANYA PROTES DARI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENERAPAN PENGATURAN PEMBATASAN IMPOR PRODUK HORTIKULTURA, HEWAN DAN PRODUK HEWAN OLEH INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN GATT 1994-WTO DAN AGREEMENT ON IMPORT LICEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP NON-DISCRIMINATION DALAM KEGIATAN PENGGUNAAN SATELIT REMOTE SENSING BERDASARKAN RESOLUSI MAJELIS UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA NO. 41/65 TAHUN 1986 DIKAITKAN DENGAN OUTER SPACE TREATY 1967 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP PERDAGANGAN DALAM GATT/WTO DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DI PULAU BATAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP RETALIASI DALAM GATT/WTO DAN PENGARUHNYA DALAM DUNIA PERDAGANGAN INTERNASIONAL NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

REKOMENDASI HUKUM BAGI UNI EROPA TERHADAP PEMBERLAKUAN FEED IN TARIFF PROGRAM (FIT PROGRAM) DI PROVINSI ONTARIO OLEH KANADA SEBAGAI QUANTITATIVE REGULATIONS MENURUT GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Rekonseptualisasi Prinsip Kedaulatan Negara Penuh Dan Eksklusif Wilayah Udara Indonesia Di Era Deregulasi Penerbangan Internasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM TAIWAN SEBAGAI NEGARA TERKAIT DENGAN KEANGGOTAANNYA DALAM WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DAN IMPLIKASINYA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS KEWENANGAN DISPUTE SETTLEMENT BODY DALM KASUS GUGATAN MASYARAAKAT EROPA TERHADAP AMERIKA SERIKAT MENGENAI US COPYRIGHT ACT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PUU-VIII/2010 TENTANG PENCABUTAN PASAL 31 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERKAIT HAK PRIVASI (PRIVACY RIGHT)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG HILANGNYA KEKEBALAN YANG DIMILIKI OLEH NEGARA TERHADAP PROSES HUKUM SEBAGAI AKIBAT DARI TINDAKAN KOMERSIAL YANG DILAKUKANNYA (HANIL BANK v. PT BANK NEGARA INDONESIA) BERDASARKAN PUTUSAN U.S.2nd CIRCUIT COURT OF APPEALS TANGGAL 24

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG JATUHNYA COSMOS 954 DIHUBUNGKAN DENGAN LIABILITY CONVENTION 1972

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No.904K/PDT.SUS/2009 MENGENAI PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE No.14387/JB/JEM (PT. PERTAMINA EP & PT. PERTAMINA PERSERO V PT. LIRIK PETROLLEUM)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN PENGADILAN DISTRIK NEGARA BAGIAN WASHINGTON AMERIKA SERIKAT UNTUK MENGADILI SECARA IN ABSENTIA LETJEN JOHNNY LUMINTANG DIKAITKAN DENGAN ALIEN TORT CLAIMS ACT 1789 DAN TORTURE VICTIM PROTECTION ACT 1992

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP TINDAKAN AMERIKA SERIKAT DALAM MENETUKAN SAFEGUARD MEASURES ATAS IMPOR PRODUK-PRODUK BAJA TERTENTU (PROCLAMATION NO.7529 - TO FASCILITATE POSITIVE ADJUSTMENT TO COMPETITION OF CERTAIN STEEL PRODUCTS, 5 MARET 2002), DIKAITKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LIBERALISASI JASA PENDIDIKAN DI INDONESIA MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING OLEH MONASH UNIVERSITY MENURUT GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICE (GATS) 1995 DAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Bilateral Invesment Treaties (BIT) Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL DALAM HAL TERJADI KEADAAN SULIT (HARDSHIP) BERDASARKAN HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUKUM NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN KONTRAK OLEH PEMBELI SEBAGAI AKIBAT DARI PELANGGARAN YANG FUNDAMENTAL ATAS KONTRAK JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL OLEH PENJUAL BERDASARKAN KONVENSI PBB MENGENAI JUAL BELI BARANG INTERNASIONAL 1980 (UNCISG 1980)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN MEREK BUDDHA BAR DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM TRIPS SERTA AKIBAT YANG DAPAT TIMBUL BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATASAN BIAYA GANTI RUGI ATAS KERUGIAN PIHAK PEMBELI SEBAGAI AKIBAT PELANGGARAN KONTRAK JUAL BELI BARANG OLEH PIHAK PENJUAL DITINJAU DARI UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALES OF GOODS 1980

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENCABUTAN PENASEHAT HUKUM DALAM ARBITRASE DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE ICSID ATAS DASAR MEMBAHAYAKAN PERSIDANGAN DAN HUBUNGANNYA DENGAN ARBITRASE DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ALIH TEKNOLOGI MELALUI LISENSI WAJIB PATEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog