Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGATURAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ILLEGAL MELALUI PLATFORM TOKOPEDIA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

DR. Sigid Suseno, SH., MH. & Nella S. Putri, SH., MH. - MUHAMMAD PERMANA SHIDIQ - Tasya Safiranita Ramli, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA UNTUK MENGEKSTRADISI SYAMSUL NURSALIM TERSANGKA PELAKU PENYELEWENGAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA DARI SINGAPURA

Rudi M. Rizki, SH., LL.M. - Sigid Suseno, SH., MH. - Vera Martini

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN DAN PENJUALAN KAN HIU SECARA ILEGAL OLEH KELOMPOK NELAYAN TANJUNG LUAR, KAB LOMBOK TIMUR, NTB, DIKAITKAN DENGAN UU PERIKANAN

DR. SIGID SUSENO SH MH UM - IJUD TAJUDIN SH MH - WENNI ADZKIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1288.K/PID/2000 TENTANG PENERAPAN SANKSI PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERKARA PEMBUANGAN LIMBAH PENGOLAHAN OLI BEKAS OLEH

Hari Basuki - Sigid Suseno, SH., MH. - Suparman A. Diraputra, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN PIDANA MATI SUPREME COURT OF ARIZONA, TAHUN 1987 TERHADAP LaGrand Bersaudara

Lina Novitasari - Rudi M. Rizki, SH., LL.M. - Sigid Suseno, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Lembaga Rechtsverwerking dalam pendaftaran tanah di Indonesia sebagai upaya mengatasi kelemahan sistem pendaftaran tanah negatif berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Arti Mustika - Dr.Hj. Supraba Sekarwati W., SH.,CN - Sigid Suseno, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEMORANDUM HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ERIK LEO ALIAS HANSEN TERHADAP BIE HOK BERDASARKAN BUKTI TRANSFER PRINT OUT INTERNET BANKING PALSU

Nella Sumika Putri, SH., MH. - Sigid Suseno, SH., MH. - Tondi Hendriyan Lubis

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat

Dr. Sigid Suseno, SH.,MH. - Muh. Syarif Lamanasa - Prof. Dr. H. Pontang Moerad B.M., S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Konsep Ajaran Penyertaan Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dr. Sigid Suseno, SH., MH. - Mia Amiati - Prof.Dr. Nyoman Serikat Putrajaya, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH YAYASAN PENYELAMATAN ORANGUTAN BORNEO ATAS PEMBUNUHAN ORANGUTAN DI KUTAI KALIMANTAN TIMUR YANG DILAKUKAN OLEH PT. KHALEDA AGROPRIMA MALINDO

Dadang Epi Sukarsa, SH., MH - Dr. Sigid Suseno, SH., MH - Resti Restatika

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH SUMANTO

Aman Sembiring M., SH., MH. - Dian Purnama - Sigid Suseno, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NEGARA ATAS PENCEMARAN PERAIRAN TELUK BUYAT OLEH PT NEWMONT MINAHASA RAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDAANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH. - Sigid Suseno, SH., MH. - Watmawati

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH MASYARAKAT ATAS DUGAAN PENCEMARAN SUNGAI CITARIK DI CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG

Erna Herlina - Imamulhadi, SH. - Sigid Suseno, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI DAN PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL

Aman Sembiring Meliala, SH., MH. - Nella Sumika Putri - Sigid Suseno, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) Melalui Situs Jejaring Sosial Facebook Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dr. Sigid Suseno, SH.,MH. - Prof.Dr.H. Ahmad M.Ramli, S.H.,M.H.,FCBArb - Rully Herdita Ramadhani

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI UNITED NATIONS CONVENTION AGAINTS ILLICT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, VIENNA 1988, BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Diah Ruspita - Dr. Ahmad M. Ramli, SH., MH. - Sigid Suseno, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Layanan Prostitusi Melalui Media Internet

Dr. Sigid Suseno, SH., MH. - SYARIFAH LIZA SAGITA - Widati Wulandari, SH., M.Crim.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kekuatan Pembuktian Saksi Yang Mermiliki Hubungan Darah Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dr. Sigid Suseno, SH., MH. - H. Agus Takariawan, SH., MH. - SRI MAYANA

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kerjasama Negara Non Peratifikasi Statuta ICC dengan Mahkamah Permanen Pidana Internasional dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ham Berat

Dr. Sigid Suseno, SH., MH. - Iwan Kurniawan - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan hukum bagi notaris atas keterangan palsu dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta otentik dalam kaitannya dengan UU no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan ketentuan dalam KUHP

Dr. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Iqma Mariam - Sigid Suseno, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIVIDU DAN BADAN USAHA SERTA IMPLIKASI HUKUM DARI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN MELALUI INTERNET (CYBER CRIME)

Andika Gunadarma - Dr. Ahmad M. Ramli, SH., MH. - Sigid Suseno, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Internet dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dr. Sigid Suseno, SH., MH. - Prof.Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH.,FCB.Arb - VICTOR SITORUS

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemberi Kuasa Dan Pemilik Kuasa Pertambangan Yang Tidak Sah Yang Terjadi Dalam Sengketa Izin Usaha Pertambangan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Sistem H

Abi Ma'ruf Radjab, SH., MH. - Dr. Sigid Suseno, SH., MH. - Fengki Indra

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan UU Jabatan Notaris dikaitkan dengan eksistensi Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UU no. 30 thn 2004 ttg Jabatan Notaris

Dr.Not. Hj. Wiratni Ahmadi, SH - Nurjaya - Sigid Suseno, SH.,MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN YURISDIKSI NEGARA DALAM TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN KASUS PELEDAKAN BOM DI BALI

Anggi Ayu Lestari - Hj. Tien S. Saefullah, SH., MH. - Sigid Suseno, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pengaturan Mengenai Korporasi Sebagai Subjek Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Tertentu dan Implementasi Penuntutannya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dr. Sigid Suseno, S.H., M.H. - Dr. Sigid Suseno, SH., MH. - Masyhudi - Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.S. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)n Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

ADITIA PERSADA YOGA G. - Dr. Sigid Suseno, SH., MH. - H. Agus Takariawan, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK HUKUM KERJASAMA ASEAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI TERORISME INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Happy Try Sulistiyono - Hj. Tien Saefulloh, SH., MH. - Sigid Suseno, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGATURAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ILLEGAL MELALUI PLATFORM TOKOPEDIA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA UNTUK MENGEKSTRADISI SYAMSUL NURSALIM TERSANGKA PELAKU PENYELEWENGAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA DARI SINGAPURA

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN DAN PENJUALAN KAN HIU SECARA ILEGAL OLEH KELOMPOK NELAYAN TANJUNG LUAR, KAB LOMBOK TIMUR, NTB, DIKAITKAN DENGAN UU PERIKANAN

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1288.K/PID/2000 TENTANG PENERAPAN SANKSI PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERKARA PEMBUANGAN LIMBAH PENGOLAHAN OLI BEKAS OLEH

STUDI KASUS PUTUSAN PIDANA MATI SUPREME COURT OF ARIZONA, TAHUN 1987 TERHADAP LaGrand Bersaudara

Lembaga Rechtsverwerking dalam pendaftaran tanah di Indonesia sebagai upaya mengatasi kelemahan sistem pendaftaran tanah negatif berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

MEMORANDUM HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ERIK LEO ALIAS HANSEN TERHADAP BIE HOK BERDASARKAN BUKTI TRANSFER PRINT OUT INTERNET BANKING PALSU

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat

Penerapan Konsep Ajaran Penyertaan Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH YAYASAN PENYELAMATAN ORANGUTAN BORNEO ATAS PEMBUNUHAN ORANGUTAN DI KUTAI KALIMANTAN TIMUR YANG DILAKUKAN OLEH PT. KHALEDA AGROPRIMA MALINDO

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH SUMANTO

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NEGARA ATAS PENCEMARAN PERAIRAN TELUK BUYAT OLEH PT NEWMONT MINAHASA RAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDAANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH MASYARAKAT ATAS DUGAAN PENCEMARAN SUNGAI CITARIK DI CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG

FUNGSI DAN PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) Melalui Situs Jejaring Sosial Facebook Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

IMPLEMENTASI UNITED NATIONS CONVENTION AGAINTS ILLICT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, VIENNA 1988, BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Layanan Prostitusi Melalui Media Internet

Kekuatan Pembuktian Saksi Yang Mermiliki Hubungan Darah Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kerjasama Negara Non Peratifikasi Statuta ICC dengan Mahkamah Permanen Pidana Internasional dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ham Berat

Perlindungan hukum bagi notaris atas keterangan palsu dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta otentik dalam kaitannya dengan UU no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan ketentuan dalam KUHP

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIVIDU DAN BADAN USAHA SERTA IMPLIKASI HUKUM DARI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN MELALUI INTERNET (CYBER CRIME)

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Internet dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemberi Kuasa Dan Pemilik Kuasa Pertambangan Yang Tidak Sah Yang Terjadi Dalam Sengketa Izin Usaha Pertambangan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Sistem H

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan UU Jabatan Notaris dikaitkan dengan eksistensi Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UU no. 30 thn 2004 ttg Jabatan Notaris

PENERAPAN YURISDIKSI NEGARA DALAM TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DIKAITKAN DENGAN KASUS PELEDAKAN BOM DI BALI

Pengaturan Mengenai Korporasi Sebagai Subjek Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Tertentu dan Implementasi Penuntutannya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)n Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

ASPEK HUKUM KERJASAMA ASEAN DALAM RANGKA MENANGGULANGI TERORISME INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi