Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA PEMAAFAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DIKAITKAN DENGAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NO.181/PID/2004/PT.BDG DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT DAN PENCURIAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT (CARDING) DENGAN TERDAKWA HARRY PARLINDUNGAN SAMOSIR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU ABORSI KORBAN PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH CALON BUPATI YOPI MUTHALIB DAN CALON WAKIL BUPATI SRI SAPTO EDDY DALAM PEMILU KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TEBO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YAG DAPAT DILAKUKAN PIHAK DUO MAIA TERHADAP GROUP RAPPER THE LAW ATAS LAGU DAN/ATAU LIRIK YANG MEMBUAT UNSUR PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN A.L. TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH N.P.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN GRESNEWS.COM ATAS TINDAKAN MENGUMUMKAN DAN MEMPERBANYAK INFORMASI ELEKTRONIK OLEH PIHAK LINTAS.ME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA TERHADAP TERSANGKA YD DAN DN DALAM KASUS MUCIKARI ONLINE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN NY. SM TERHADAP KELALAIAN MEDIK YANG DILAKUKAN DOKTER B

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IMAM ADIMULYANTO TERHADAP DUKOMSEL ATAS KERUGIAN YANG TERJADI DALAM PEMBELIAN BLACKBERRY STORM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI PERUSAHAAN DAERAH AGROBISNIS DAN PERTAMBANGAN JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PIHAK MUSEUM NASIONAL TERHADAP PERENGKAHAN (CRACKING) SITUS www.museumnasional.or.id OLEH CRACKER T4rantuL4 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERDAKWA MASIH DI BAWAH UMUR YANG MENGALAMI DEBIL JIWA YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN-TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLWIL MADIUN TERHADAP PRAKTEK ILLEGAL LOGGING YANG DILAKUKAN OLEH PT. TRUBUS DALAM PROYEK JALAN TEMBUS SARANGAN-CEMOROSEWU DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 41 TH 1999 TTG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HACKING YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK TRANSNASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL PAD KERANGKA SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IJIN PRESIDEN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DAERAH YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 103 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENGERTIAN TINDAK PIDANA MENURUT SIMONS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI PRINSIP MENGENAL NASABAH TERHADAP TINDAK PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Negara Non Peratifikasi Statuta ICC Dengan Mahkamah Permanen Pidana Internasional Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM Berat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH POLWILTABES BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM MENJALANKAN PROFESI MEDIS TERHADAP PASIEN DALAM KEADAAN DARURAT YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AHLI WARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA IMPLEMENTASI WARIS BERDASARKAN KUHP DAN BW

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA ATAU WALI YANG MENJADIKAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG ADA DALAM PENGASUHANNYA SEBAGAI TKI DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI INTERNET (INTERNET GAMBLING) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR VIDEO DAN FOTO PORNO MELALUI FACEBOOK DENGAN MEDIA INTERNET DALAM KASUS LILI PURNAMA SARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TUKANG GIGI YANG MELAKUKAN PRAKTIK SEBAGAI DOKTER GIGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WARUNG INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN CYBERPORN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP GRATIFIKASI DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT DEXTROMETHORPAN(DEXTRO) DI MASYARAKAT JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAKAN BULLYING YANG DILAKUAKN SISWA SEKOLAH MENENGAH DI JAKARTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI FUNGSI DAN PERANAN PPATK DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERBUATAN PERSIAPAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUI PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIKAITKAN DENGAN UU TERORISME DAN UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGARUH PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 MENJADI UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM TERSANGKA BOM BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERANAN POLRI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CYBERPORN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTIK PERJUDIAN MELALUI MEDIA INTERNET (INTERNET GAMBLING) DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 303 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS DoS ATTACK TERHADAP WEBSITE (SERVER) MILIK PIHAK LAIN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH AFRIYANI SUSANTI DAN MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA BERAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KONSEKUENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-VIII/2010 TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN PENYADAP APARAT PENEGAK HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENGEMBALIAN BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PEGAWAI PENGADILAN BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENJUALAN SAPI GLONGGONGAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS JOKI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL PENYALAHGUNAAN DAN PERDAGANGAN ILLEGAL, SENJATA RINGAN DAN KALIBER KECIL DIKAITKAN DENGAN THE PROTOCOL AGAINST ILLICIT MANUFACTURING OF AND TRAFFICKING IN FIREARMS, THEIR PARTS AND COMPONENT AND AMUNITION

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog