Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA PEMAAFAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DIKAITKAN DENGAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PROSPEK PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI INDONESIA DALAM PROSES PEMBUATAN PERJANJIAN PEMINDAHAN NARAPIDANA (TRANSFER OF SENTENCED PERSONS) DENGAN NEGARA LAIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) TERHADAP Ny. ANIEK QORIAH SRI WIJAYA BINTI HANAN ANIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLS I A BANDUNG NOMOR : 998/PID/B/2006/PN.BDG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PEMBUKTIAN ADANYA TINDAK PIDANA DALAM PENEMPATAN CALON TKI YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN SEBAGAIMANA DISYARATKAN DALAM PASAL 51 JO. PASAL 103 AYAT 1 HURUF F UU NO.39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIL DALAM FUNGSI NEGATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Drs. ZULHER MS. DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 289K/Pid/2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2031K/PID.SUS/2011 TENTANG PUTUSAN PIDANA DI BAWAH SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PASAL 3 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 380 K/PID/2001 TANGGAL 10 MARET 2004 DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL PADA KASUS BANK BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 934.K/Pid/1999 TENTANG JUIDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MENAFSIRKAN UNSUR PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DENGAN TERDAKWA NGATINO, BE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI No. 03/PID.SUS/2012/PTR TENTANG PENCURIAN DATA PERUSAHAAN MILIK PT.RIAU ANDALAN PULP AND PAPER YANG DILAKUKAN RICHARD CONSTANTINE VAN LEE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA NOMOR 01/PEN.PRAP/2011/PN.PL.R TENTANG SAH TIDAKNYA PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN TERHADAP LEWIS BIN SUHUI DAN UNDIT H. DEMEN BIN HILEP DEMEN YANG DILAKUKAN OLEH POLRES PALANGKARAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG HAK RESTITUSI KORBAN YANG TIDAK DIBERIKAN OLEH HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1501K/PIDSUS/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG PEMERIKSAAN SAKSI BARU PASCA PERGANTIAN MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT PENGADILAN NEGERI SEBAGAI DASAR DITERIMANYA PERMOHONAN KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN MA NO. 691K/PID/2012 TERHADAP ANAND KHRISNA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN PASAL 55 AYAT 1 KE-1 KUHP DAN ALASAN-ALASAN YANG MERINGANKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERPIDANA ARTALYTA SURYANI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 164 PK/PID.SUS/2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENERAPAN AJARARAN PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAIMANA DIPUTUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG OMOR 1901 K/PID/2005

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KASASI NO.372.K/PID/2003 MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH UKMAN SUTARYAN PADA PROYEK PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT AL IHSAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NO. 1311.K/PID/2002 TANGGAL 10 OKTOBER 2002 YANG MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH MELAKSANAKAN PERKAWINAN, SEDANGKAN PERKAWINAN YANG SUDAH ADA MENJADI HALANGAN YANG SAH BAGINYA UNTUK KAWIN LAGI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO. 1107K/PID.SUS/2010 MENGENAI PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH SANKSI MINIMUM KHUSUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KRIMINALISASI PERBUATAN MEMBERI SEDEKAH DAN PERBUATAN MENGEMIS MELALUI PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA RESOR KOTA BANDARA SOEKARNO HATTA TERKAIT PERKARA KEPEMILIKAN NARKOTIKA DENGAN TERDAKWA REGINALDO BOM FIM ALIAS EGNALD OM IM ALIAS PAULO MEDEIROS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN CYBER CRIME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN MELALUI UPAYA PENERAPAN HUKUM PIDANA (PENAL) DAN UPAYA DI LUAR HUKUM PIDANA (NON PENAL)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE PIRACY) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DIKAITKAN DENGAN PASAL 242 KUHP DAN KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN DAN PERUSAKAN YANG DILAKUKAN OLEH FRONT PEMBELA ISLAM BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEMPATAN REFUNDABLE SECURITY DEPOSIT OLEH DIREKSI PT. MERPATI NUSANTARA AIRLINES (MNA) DALAM PROSES PENYEWAAN PESAWAT DENGAN THIRSTONE AIRCRAFT LEADING GROUP INC (TALG) YANG DIDUGA MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN HUKUM PIDANA POSITIF DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG MENGGUNAKAN MEDIA INTERNET

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NO.181/PID/2004/PT.BDG DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT DAN PENCURIAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT (CARDING) DENGAN TERDAKWA HARRY PARLINDUNGAN SAMOSIR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU ABORSI KORBAN PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH CALON BUPATI YOPI MUTHALIB DAN CALON WAKIL BUPATI SRI SAPTO EDDY DALAM PEMILU KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TEBO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YAG DAPAT DILAKUKAN PIHAK DUO MAIA TERHADAP GROUP RAPPER THE LAW ATAS LAGU DAN/ATAU LIRIK YANG MEMBUAT UNSUR PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN A.L. TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET YANG DILAKUKAN OLEH N.P.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN GRESNEWS.COM ATAS TINDAKAN MENGUMUMKAN DAN MEMPERBANYAK INFORMASI ELEKTRONIK OLEH PIHAK LINTAS.ME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA TERHADAP TERSANGKA YD DAN DN DALAM KASUS MUCIKARI ONLINE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN NY. SM TERHADAP KELALAIAN MEDIK YANG DILAKUKAN DOKTER B

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH IMAM ADIMULYANTO TERHADAP DUKOMSEL ATAS KERUGIAN YANG TERJADI DALAM PEMBELIAN BLACKBERRY STORM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI PERUSAHAAN DAERAH AGROBISNIS DAN PERTAMBANGAN JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PIHAK MUSEUM NASIONAL TERHADAP PERENGKAHAN (CRACKING) SITUS www.museumnasional.or.id OLEH CRACKER T4rantuL4 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERDAKWA MASIH DI BAWAH UMUR YANG MENGALAMI DEBIL JIWA YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN-TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLWIL MADIUN TERHADAP PRAKTEK ILLEGAL LOGGING YANG DILAKUKAN OLEH PT. TRUBUS DALAM PROYEK JALAN TEMBUS SARANGAN-CEMOROSEWU DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 41 TH 1999 TTG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HACKING YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK TRANSNASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL PAD KERANGKA SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IJIN PRESIDEN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DAERAH YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 103 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENGERTIAN TINDAK PIDANA MENURUT SIMONS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI PRINSIP MENGENAL NASABAH TERHADAP TINDAK PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Negara Non Peratifikasi Statuta ICC Dengan Mahkamah Permanen Pidana Internasional Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM Berat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH POLWILTABES BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog