Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI PERUSAHAAN DAERAH AGROBISNIS DAN PERTAMBANGAN JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH SUMANTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NEGARA ATAS PENCEMARAN PERAIRAN TELUK BUYAT OLEH PT NEWMONT MINAHASA RAYA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDAANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLDA METRO JAYA AKIBAT PENETAPAN PENANGKAPAN YANG TIDAK DIKELUARKAN PENGADILAN NEGERI TUBAN DALAM KASUS PENGHINAAN MELALUI INTERNET

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PENYIDIK POLRI TERHADAP PENYERANGAN WEBSITE KASKUS OLEH USER KABAYAN ALIAS SI CEPOT DENGAN TEKNIK DISTRIBUTED DENIAL OF SERVICE (2008)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PIHAK MUSEUM NASIONAL TERHADAP PERENGKAHAN (CRACKING) SITUS www.museumnasional.or.id OLEH CRACKER T4rantuL4 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERDAKWA MASIH DI BAWAH UMUR YANG MENGALAMI DEBIL JIWA YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITEMPUH MASYARAKAT ATAS DUGAAN PENCEMARAN SUNGAI CITARIK DI CICALENGKA KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN-TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLWIL MADIUN TERHADAP PRAKTEK ILLEGAL LOGGING YANG DILAKUKAN OLEH PT. TRUBUS DALAM PROYEK JALAN TEMBUS SARANGAN-CEMOROSEWU DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 41 TH 1999 TTG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HACKING YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK TRANSNASIONAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL PAD KERANGKA SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DAN PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IJIN PRESIDEN DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DAERAH YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 103 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Pemberian Restitusi Terhadap Korban Trafficking Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Ham

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) Melalui Situs Jejaring Sosial Facebook Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENGERTIAN TINDAK PIDANA MENURUT SIMONS DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN ALASAN PENGHAPUS PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI UNITED NATIONS CONVENTION AGAINTS ILLICT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, VIENNA 1988, BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Kualifikasi Tindak Pidana Hak Cipta Terhadap Upaya Perlindungan Cipta Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pengaturan Tindak Pidana Siber Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan Dengan Konsep Yurisdiksi Berdasarkan Konvensi Dewan Eropa 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI YURIDIS PEMBERLAKUAN PROSES ASSESMENT DALAM SISTEM REHABILITASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM MENGENAI PRINSIP MENGENAL NASABAH TERHADAP TINDAK PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN MANAJEMEN RISIKO SEBAGAI PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Layanan Prostitusi Melalui Media Internet

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dibidang Kehutanan Dalam Penentuan Tata Batas Kawasan Hutan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum Pidana Dalam Sengketa Medis Akibat Terjadinya Insiden Keselamatan Pasien Didasarkan Sistem Peradilan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Hukum Whistleblower Dalam Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Status Barang Sitaan dlm Tindak Pidana Korupsi dgn Terdakwa yg mengalami Sakit Permanen (Dimensia) Dihubungkan dgn Ketentuan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dlm United Nation Convention Againts Corupption (UNCAC)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Pembuktian Saksi Yang Mermiliki Hubungan Darah Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Negara Non Peratifikasi Statuta ICC Dengan Mahkamah Permanen Pidana Internasional Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM Berat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Negara Non Peratifikasi Statuta ICC dengan Mahkamah Permanen Pidana Internasional dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ham Berat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum bagi notaris atas keterangan palsu dari para pihak yang dijadikan dasar pembuatan akta otentik dalam kaitannya dengan UU no. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan ketentuan dalam KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH POLWILTABES BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DOKTER DALAM MENJALANKAN PROFESI MEDIS TERHADAP PASIEN DALAM KEADAAN DARURAT YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDIVIDU DAN BADAN USAHA SERTA IMPLIKASI HUKUM DARI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN MELALUI INTERNET (CYBER CRIME)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Sebagai Pemilik Alat dan Alat Angkut Dalam Perampasan Barang Bukti Pada Perkara Ilegal Logging dikaitkan Dengan Pasal 78 Ayat (15) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Internet dihubungkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AHLI WARIS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA IMPLEMENTASI WARIS BERDASARKAN KUHP DAN BW

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PertanggungJawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai BAN yang Melanggar Sistem Prosedur Bank dan Mengakibatkan Terjadinya suatu Tindak Pidana di Bidang Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM HAK SIAR PERTANDINGAN SEPAK BOLA PIALA DUNIA 2014 OLEH PENYEDIA LAYANAN YANG DISIARKAN LANGSUNG OLEH LEMBAGA PENYIARAN SWASTA BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA YANG TERKAIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PertanggungJawaban Pidana Korporasi Akibat Pelanggaran Ketentuan Undang-Undang Sumber Daya Air Terkait Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 85/PUU-XII/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG TUA ATAU WALI YANG MENJADIKAN ANAK DIBAWAH UMUR YANG ADA DALAM PENGASUHANNYA SEBAGAI TKI DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pemberi Kuasa Dan Pemilik Kuasa Pertambangan Yang Tidak Sah Yang Terjadi Dalam Sengketa Izin Usaha Pertambangan Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Sistem H

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI INTERNET (INTERNET GAMBLING) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBAR VIDEO DAN FOTO PORNO MELALUI FACEBOOK DENGAN MEDIA INTERNET DALAM KASUS LILI PURNAMA SARI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TUKANG GIGI YANG MELAKUKAN PRAKTIK SEBAGAI DOKTER GIGI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA WARUNG INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN CYBERPORN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pidana Cambuk Di Aceh Ditinjau Dari Sistem Hukum Pidana dan Politik Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KEBERADAAN JURU PARKIR TIDAK RESMI DI KOTA BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DAN RETRIBUSI DI BIDANG PERHUBUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog