Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN DALAM LINGKUP PINJAMAN ONLINE ILEGAL BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYEBARAN KONTEN YANG MENGANDUNG BERITA BOHONG (HOAX) MENGENAI COVID-19 MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK BERDASARKAN UU ITE DAN HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGATURAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ILLEGAL MELALUI PLATFORM TOKOPEDIA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EGAL MEMORANDUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP DHANI(DPO) SELAKU PERANTARA DAN RIAN SUBROTO SEBAGAI PENGGUNA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANAINDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN SEBAGAIMANA DIPUTUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NO. 344/PID.SUS/2013/PT.BDG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN KEJAKSAAN DALAM PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Kejahatan Internasional yang Berdimensi HAM di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA PEMAAFAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DIKAITKAN DENGAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENGUNGKAPAN RAHASIA NEGARA DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI EKSTRADISI SEDERHANA DALAM PENYERAHAN PELAKU TINDAK PIDANA KEPADA NEGARA PEMINTA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 413 K/Pid.B/2013 TENTANG PENGGELAPAN DALAM JABATAN YANG DISERTAI PERJANJIAN PENGEMBALIAN OLEH TERDAKWA TERHADAP PT. SEJAHTERA ARGO PERKASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyalahgunaan Dana Yang Bersumber Dari Penerimaan Negara bukan Pajak Pada Puskesmas di Kabupaten X Ditinjau Dari Perspektif Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PROSPEK PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI INDONESIA DALAM PROSES PEMBUATAN PERJANJIAN PEMINDAHAN NARAPIDANA (TRANSFER OF SENTENCED PERSONS) DENGAN NEGARA LAIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONTSLAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING) TERHADAP Ny. ANIEK QORIAH SRI WIJAYA BINTI HANAN ANIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLS I A BANDUNG NOMOR : 998/PID/B/2006/PN.BDG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PEMBUKTIAN ADANYA TINDAK PIDANA DALAM PENEMPATAN CALON TKI YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN SEBAGAIMANA DISYARATKAN DALAM PASAL 51 JO. PASAL 103 AYAT 1 HURUF F UU NO.39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PENERAPAN SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIL DALAM FUNGSI NEGATIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Drs. ZULHER MS. DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG No. 289K/Pid/2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 774K/PID.SUS/2012 TENTANG PENANGKAPAN IKAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NO. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2031K/PID.SUS/2011 TENTANG PUTUSAN PIDANA DI BAWAH SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PASAL 3 UU NO. 31 TAHUN 1999 JO. UU NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2239 K/PID.SUS/2012 TENTANG PUTUSAN KASASI YANG MENJATUHKAN PIDANA DENDA TERHADAP 14 PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM PT ASIAN AGRI GROUP YANG TIDAK DI DAKWAKAN DALAM PERKARA A QUO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1288.K/PID/2000 TENTANG PENERAPAN SANKSI PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERKARA PEMBUANGAN LIMBAH PENGOLAHAN OLI BEKAS OLEH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2407 K/PID.SUS/2011 MENGENAI PEMBUKTIAN UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA DRS. EEP HIDAYAT bin P. OEKING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR REGISTER 1454K/PID.SUS/2011 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 380 K/PID/2001 TANGGAL 10 MARET 2004 DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL PADA KASUS BANK BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 934.K/Pid/1999 TENTANG JUIDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MENAFSIRKAN UNSUR PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DENGAN TERDAKWA NGATINO, BE DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI No. 03/PID.SUS/2012/PTR TENTANG PENCURIAN DATA PERUSAHAAN MILIK PT.RIAU ANDALAN PULP AND PAPER YANG DILAKUKAN RICHARD CONSTANTINE VAN LEE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PIDANA MATI SUPREME COURT OF ARIZONA, TAHUN 1987 TERHADAP LaGrand Bersaudara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA NOMOR 01/PEN.PRAP/2011/PN.PL.R TENTANG SAH TIDAKNYA PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN TERHADAP LEWIS BIN SUHUI DAN UNDIT H. DEMEN BIN HILEP DEMEN YANG DILAKUKAN OLEH POLRES PALANGKARAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG HAK RESTITUSI KORBAN YANG TIDAK DIBERIKAN OLEH HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1501K/PIDSUS/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG PEMERIKSAAN SAKSI BARU PASCA PERGANTIAN MAJELIS HAKIM PADA TINGKAT PENGADILAN NEGERI SEBAGAI DASAR DITERIMANYA PERMOHONAN KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM PUTUSAN MA NO. 691K/PID/2012 TERHADAP ANAND KHRISNA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN PASAL 55 AYAT 1 KE-1 KUHP DAN ALASAN-ALASAN YANG MERINGANKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERPIDANA ARTALYTA SURYANI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 164 PK/PID.SUS/2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PENERAPAN AJARARAN PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN SEBAGAIMANA DIPUTUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG OMOR 1901 K/PID/2005

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KASASI NO.372.K/PID/2003 MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH UKMAN SUTARYAN PADA PROYEK PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT AL IHSAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NO. 1311.K/PID/2002 TANGGAL 10 OKTOBER 2002 YANG MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH MELAKSANAKAN PERKAWINAN, SEDANGKAN PERKAWINAN YANG SUDAH ADA MENJADI HALANGAN YANG SAH BAGINYA UNTUK KAWIN LAGI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO. 1107K/PID.SUS/2010 MENGENAI PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH SANKSI MINIMUM KHUSUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Komiisi Kebenaran Sebagai Alternatif Solusi Keadilan Bagi Korban Kejahatan HAM Dalam Kerangka Rekonsiliasi Nasional Suatu Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Pemasyarakatan Dalam Upaya Penanggulangan Radikalisme Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Dalam Upaya Pengembangan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KRIMINALISASI PERBUATAN MEMBERI SEDEKAH DAN PERBUATAN MENGEMIS MELALUI PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NO. 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Legalitas Alat Bukti Elektronik berupa Hardware yang Dihasilkan dari Proses Penggeledahan dan Penyitaan Berdasarkan KUHAP dan UU ITE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lembaga Rechtsverwerking dalam pendaftaran tanah di Indonesia sebagai upaya mengatasi kelemahan sistem pendaftaran tanah negatif berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA RESOR KOTA BANDARA SOEKARNO HATTA TERKAIT PERKARA KEPEMILIKAN NARKOTIKA DENGAN TERDAKWA REGINALDO BOM FIM ALIAS EGNALD OM IM ALIAS PAULO MEDEIROS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH ERIK LEO ALIAS HANSEN TERHADAP BIE HOK BERDASARKAN BUKTI TRANSFER PRINT OUT INTERNET BANKING PALSU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUKTIAN CYBER CRIME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN MELALUI UPAYA PENERAPAN HUKUM PIDANA (PENAL) DAN UPAYA DI LUAR HUKUM PIDANA (NON PENAL)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum dan Penerapan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota POLRI yang Melakukan Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Perkap No. 14 Tahun 2011 dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK (SOFTWARE PIRACY) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DIKAITKAN DENGAN PASAL 242 KUHP DAN KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog