Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

TINJAUAN TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN DI DESA ADAT LAIKIT SULAWESI UTARA DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN PP NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG LALAPELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Anna Carollyn Tinggogoy - Linda Rachmainy - Sherly M Imam Slamet

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN HUKUM SUAMI ISTRI TERHADAP AKTA PERNIKAHAN YANG DIPALSUKAN OLEH OKNUM PEGAWAI PENCATAT AKTA NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO.9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974

M. Iqbal Wahyudin - Sherly M. Imam Slamet - Sridewi Anggraeni Wiyono

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3113.K/PDT/1999, TANGGAL 30 AGUSTUS 2001 TENTANG HAK WARIS ANAK PIARA ATAU ANAK ASUH TERHADAP ORANG TUA ASUHNYA

Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H - Hj. Sherly M. Imam Slamet,S.H.,M.H.,C.N - Nina Parwita Dewi

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEMORANDUM TERHADAP PERKARA NO. 2368/PDT.G/2012/P.A. BANDUNG TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ISTERI TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Hj. Sherly M. Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN. - INDRA NUGRAHA PERDANA - Linda Rachmainy, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SARMAULI SELAKU PENERIMA WARISAN DALAM HAL PEMBAGIAN HARTA WARISAN DENGAN SURAT WASIAT YANG TIDAK DITITIPKAN KE NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 932 KUH PERDATA

Dr.Hj. Sherly M Imam Slamet SH., M.H.,CN - Natan Tri Sarda Sumbayak - Sri Dewi Anggraeni Wiyono S.H.,CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN ANTAR SESAMA WARGANEGARA INDONESIA (WNI) YANG BERBEDA AGAMA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

DR. Sri Sunarni Sunarto, S.H.,M.H - Hj. Sherly M. Imam Slamet, S.H.,M.H.,C.N - Sandra Dewi

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Hukum Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin di Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M. - Sherly M. Imam Slamet

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS YANG BERLAKU DI INDONESIA

Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H - Diana H. S - Hj. Sherly M. Imam Slamet, S.H., M.H.,CN

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK WARIS JANDA DAN ANAK-ANAKNYA DALAM POLIGAMI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1615 K/PDT/1993 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Hj. Djuarni Witarsa, S.H - Hj. Sherly M. Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Lia Yuwannita

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA BERSAMA PERKAWINAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA BANK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Hj. Etty H. Djukardi, S.H.,M.H.,CN. - Hj. Sherly M. Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN - Riva Rifianti

Detail Cantuman XML Detail Cite

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN ADAT KARUHUN URANG YANG DILAKUKAN SEBELUM BERLAKUNYA SYARAT DAN TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H.,M.H. - Hj. Sherly M. Imam Slamet, S.H.,M.H.,CN. - Neisya Gusti Ayu

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

TINJAUAN TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN DI DESA ADAT LAIKIT SULAWESI UTARA DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN PP NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG LALAPELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

KEDUDUKAN HUKUM SUAMI ISTRI TERHADAP AKTA PERNIKAHAN YANG DIPALSUKAN OLEH OKNUM PEGAWAI PENCATAT AKTA NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO.9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3113.K/PDT/1999, TANGGAL 30 AGUSTUS 2001 TENTANG HAK WARIS ANAK PIARA ATAU ANAK ASUH TERHADAP ORANG TUA ASUHNYA

MEMORANDUM TERHADAP PERKARA NO. 2368/PDT.G/2012/P.A. BANDUNG TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ISTERI TERHADAP ANAK SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH SARMAULI SELAKU PENERIMA WARISAN DALAM HAL PEMBAGIAN HARTA WARISAN DENGAN SURAT WASIAT YANG TIDAK DITITIPKAN KE NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 932 KUH PERDATA

HAK WARIS ANAK HASIL PERKAWINAN ANTAR SESAMA WARGANEGARA INDONESIA (WNI) YANG BERBEDA AGAMA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Kajian Hukum Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin di Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional.

TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS YANG BERLAKU DI INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK WARIS JANDA DAN ANAK-ANAKNYA DALAM POLIGAMI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1615 K/PDT/1993 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA BERSAMA PERKAWINAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA BANK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN ADAT KARUHUN URANG YANG DILAKUKAN SEBELUM BERLAKUNYA SYARAT DAN TATA CARA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi