Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4 
No Pict

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN ADAT SUKU SASAK NUSA TENGGARA BARAT TERKAIT PELANGGARAN ADAT MERARIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN HUKUM PEWARIS MUSLIM DENGAN AHLI WARIS NON-MUSLIM MENURUT INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 / TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 386 K/AG/1995

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA MENGENAI PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT KAIDAH-KAIDAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BENTUK PERKAWINAN NGEROROD MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BALI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HHUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSEKUSI HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 282.K/AG/2009 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSISTENSI RUMAH SINGGAH DALAM PERLINDUNGAN ANAK-ANAK JALANAN DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 119/Pdt.P/2002/PN.Jkt.Pst. DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK DARI ADIK KANDUNG OLEH KAKAK KANDUNGNYA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI KELAS IA BANDUNG NO. 211/PDT/P/2010/PN.Bdg DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO. 4 TAHUN 1979 TENTANG KESEJAHTERA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK MENURUT ADAT LAMPUNG PEPADUN DIKECAMATAN MENGGALA LAMPUNG TIMUR DI HUBUNGKAN DENGAN PP NO. 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL (SINGLE PARENT ADOPTION) DIHUBUNGKAN DENGAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN HUKUM POITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN DIHADAPAN NOTARIS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN) PEMBUATAN PERJANJIAN YANG DILAKUKAN DALAM TAHANAN DITINJAU DARI SYARAT-SYARAT DALAM KUHPERDATA BUKU III TENTANG PERJANJIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN HAK ISTRI SERTA ANAK YANG DICERAIKAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Sebagai Pihak Dalam Perjanjian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT TERPISAH DI INDONESIA DARI PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN DI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG û UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN POLIGAMI YANG TIDAK DICATATKAN YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGA N HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN POLOGAMI DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM, UNDANGNG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN KOMPOLASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS IZIN POLIGAMI KARENA ALASAN ISTRI TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN TERHADAP SUAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DONOR ASI MELALUI BANK ASI TERKAIT STATUS ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PEMELIHARAAN (ALIMENTASI) ANAK SAH SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK WARIS JANDA DAN ANAK-ANAKNYA DALAM POLIGAMI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1615 K/PDT/1993 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DIDAHULUI DENGAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DIDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBALATAN PERKAWINAN KARENA TDK ADANYA IZIN POLIGAMI DITINJAU DR UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPLIKASI HKM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGATURAN LEMBAGA PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DAN HAK MEWARIS ANAK ANGKAT DITINJAU DARI STAATSBLAD 1917 NOMOR 129 DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN WARIS TERHADAP TRANSGENDER DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DENGAN CARA MELANGSUNGKAN PERKAWINAN DUA KALI DENGAN AGAMA YANG BERBEDA MENURUT HUKUM ISLAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN INVESTOR ATAS PENUTUPAN OPERASI PERUSAHAAN SEKURITAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN SEDARAH (PERMISANAN) PADA MASYARAKAT ADAT BALI DI DESA BONDALEM DIKAITKAN DENGAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS SISTEM AHLI WARIS KERATON CIREBON DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PEPAKEM CIREBON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG BERHAK TIDAKNYA SEORANG CUCU DARI SEORANG IBU YANG BERPINDAH AGAMA ATAS HARTA PENINGGALAN KAKEK NENEKNYA MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK WARIS ANAK TUNGGAL YANG BERPINDAH AGAMA TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEWARISAN PADA MASYARAKAT ADAT KAMPUNG PULO DI KECAMATAN LELES KABUPATEN DATI II GARUT DIBANDINGKAN DENGAN SISTEM PEWARISAN ADAT SUNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK TIRI ATAS HARTA WARISAN ORANG TUA YANG BELUM TERBAGI MENURUT HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ISTERI KEDUA DARI PERKAWINAN POLIGAMI ATAS HARTA WARISAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1947 TENTANG PERKAWINAN DA HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA BERSAMA PERKAWINAN SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA BANK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HARTA WARISAN YANG DITOLAK OLEH AHLI WARIS BERDASARKAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN PENGANUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN TUHAN YANG MAHA ESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMASUNGAN PEWARIS YANG DILAKUKAN OLEH AHLI WARIS DENGAN TUJUAN MENGUASAI HARTA WARISAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUN HUKUM BAGI HASIL DALAM BIDANG PERTANIAN PADA MASYARAKAT BAGOLO KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog