Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO BERUPA AKTA PERDAMAIAN NOMOR 12/PDT.G/2020/PN.MKM BERKAITAN DENGAN PERDAMAIAN ANTARA PEMERINTAH DAN AHLI WARIS DENGAN OBJEK TANAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS ACCESS TO JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA BERDASARKAN PERMA NO. 1 TAHUN 2015

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ST U DI K AS US PUT US AN PE NG AD IL A N AG A M A CI AN J U R NOMOR 1808/PDT.G/2018/PA.CJR TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN DIKARENAKAN ADANYA PEMALSUAN AKTA CERAI YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM, DAN UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PERKARA PERDATA NOMOR 77/Pdt.G/2016/PN.Smd

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASAS NEBIS IN IDEM DALAM HUKUM ACARA PERDATA DIKAITKAN DENGAN GUGATAN PERCERAIAN YANG DIAJUKAN KEMBALI SETELAH PUTUSAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DIHUBUNGKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK PADA MASA PANDEMI COVID-19

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 651 K/PDT/2015 TENTANG GUGATAN GANTI RUGI KEBAKARAN HUTAN YANG EKSEKUSINYA DITUNDA SEMENTARA BERDASARKAN PENETAPAN HAKIM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 788K/PDT.SUS-PHI/2018 TENTANG PENERAPAN PERJANJIAN BERSAMA DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG NOMOR 1039/PDT.G/2016/PA.SMG TENTANG IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN SUAMI MELAKUKAN PERZINAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A INDRAMAYU BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 2258/Pdt.G/2015/PA.Mdn Tentang Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN VERSTEK YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK TERGUGAT DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM TINJAUAN HIR / RBG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN SITA EKSEKUSI OLEH PENGADILAN TANPA DIDASARI DIKTUM PUTUSAN AKHIR YANG MENGABULKAN SITA JAMINAN DALAM PERKARA NOMOR 332/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL DITINJAU DARI HERZIEN INLANDSCH REGLEMENT (HIR)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Beserta Anaknya Yang Dicerai Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Tentang Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dikaitkan dengan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sebagai Pihak Dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Kerja di PT Kahatex Ditinjau dari UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ELAKSANAAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA SUMEDANG DALAM TINJAUAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2015 DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS STUDI KASUS TERHADAPPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 673 K/PDT/2014 TENTANG KEABSAHAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. BROADBIZ ASIA DENGAN PT. ARTA SURYA KARYA GEMILANG DIKAITKAN DENGAN WANPRESTASI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EKSEKUSI DARI GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG DALAM TINJAUAN HIR/RBG DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2394 K/PDT/2010 TENTANG EKSEKUSI RIIL YANG TIDAK DAPAT DILAKANSANAKAN DITINJAU DARI HUKUM ACARAPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS DAN KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN MENURUT PENGHAYAT KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TENTANG KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEWARISAN DI DESA ADAT LAIKIT SULAWESI UTARA DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN PP NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG LALAPELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM SUAMI ISTRI TERHADAP AKTA PERNIKAHAN YANG DIPALSUKAN OLEH OKNUM PEGAWAI PENCATAT AKTA NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO.9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN ORANG TUA ANGKAT UNTUK MEMBERITAHU ANAK ANGKATNYA MENGENAI ASALUSUL DAN ORANG TUA KANDUNGNYA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM ORANG TUA ANGKAT UNTUK MEMPERTAHANKAN ANAK ANGKATNYA YANG AKAN DIAMBIL KEMBALI OLEH IBU KANDUNGNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLIGAMI DITINJAUN DARI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Putusan Mahkamah agung No 39 K/SIP/1968 Tentang status Harta Peninggalan Dihubungkan Dengan Hak Waris Isteri Terhadap Harta Suami Dalam Hukum waris adat Minangkabau

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM DAN KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA YANG MENGATUR TENTANG ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK LUAR KAWIN ANTARA PASANGAN PRIA DAN WANITA BEDA KEWARGANEGARAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS WARIS ANAK LI'AN DITINJAU DARI INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN DIKAITKAN DENGAN PENGATURAN WARIS PAD BURGERLIJKWETBOEK (BW0

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 1148/Pdt.G/2008.PA.Bdg TENTANG HAK ISTERI ATAS GUGATAN HARTA BERSAMA YANG BELUM TERBAGI SETELAH PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.39K /SIP/1968 Tentang Status Harta Pertinggalan Dihubungkan Dengan Hak Waris Isteri Terhadap harta Suami Dalam Hukum Waris Adat Minangkabau

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 388 K/AG/1994 TENTANG PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 384/K/TUN/2011 TERHADAP SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 357/MENKES/SK/R/III/2010 MENGENAI IZIN POLIGAMI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR REG : 210.K/A.G./1996 MENGENAI HAK HADHONAH ATAS ANAK DARI ORANG TUA YANG BERBEDA AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG HARTA WARISAN UNTUK AHLI WARIS YANG TIDAK TERCANTUM DALAM SURAT KETERANGAN WARIS MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 508/PDT/2002/PT BDG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG PENYANGKALAN PENGANGKATAN ANAK YANG TELAH MENDAPAT PENETAPAN PENGADILAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KELAS I BANDUNG NOMOR 32/PDT/BANT/2004/PN.BDG TANGGAL 1 JUNI 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3713 K/Pdt/1994 Mengenai Perjanjian Perceraian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 3113.K/PDT/1999, TANGGAL 30 AGUSTUS 2001 TENTANG HAK WARIS ANAK PIARA ATAU ANAK ASUH TERHADAP ORANG TUA ASUHNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 511 K/PDT/2001 TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR UTANG PEWARIS OLEH AHLI WARIS UNTUK MENETAPKAN PEMBAGIAN WARISAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI KLS IA BANDUNG NO. 43/G/2007/PHI.BDG TERTANGGAL PUTUSAN 24 MEI 2007 TENTANG PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA DAN PENGUSAHA DI PT. PRIMARINDO ASIA INFRAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWAJIBAN KEPEMILIKAN SURAT KETERANGAN WARIS BAGI ANAK DARI PERKAWINAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA ASLI DENGAN WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI DALAM PERKAWINAN TERHADAP ANAK LUAR KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB MAMAK KEPALA WARIS TERHADAP HAK MEWARIS ANAK KANDUNG DAN KEMENAKAN MENURUT SISTEM HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONSEKUENSI PENGINGKARAN SEORANG AYAH TERHADAP STATUS DAN HAK-HAK ANAK HASIL PERKAWINANNYA YANG SAH DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM, UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KONTRAK EKLUSIF ANTARA RUMAH PRODUKSI SINETRON DAN ARTIS CILIK DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LARANGAN BAGI SISWI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) YANG HAMIL UNTUK MELANJUTKAN SEKOLAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGANANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20TA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM SURAT WASIAT MOERDIONO KEPADA POPPY DHARSONO BERDASARKAN KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR ANTARA SYECH PUJIONO DENGAN LUTFIANA ULFA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM BAGI PT. ALFA SEIRA TERHADAP PENGHENTIAN SEPIHAK DARI PERTAMINA TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN BORONGAN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog