Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

PENJUALAN DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI MUSLIM PRO DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.

Dr. Enni Soerjati Priowirjanto S.H., M.H - Dr. Hj. Sinta Dewi Rosadi S.H., LL.M - Muhammad Irsya Setiawan Pribadi Lubis

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pokok - pokok hukum perikatan

Setiawan, R

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM LELANG YANG NILAINYA TIDAK SESUAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Dr. Etty Mulyati S.H.,M.H. - Dr. Supraba Sekarwati W, S.H., C.N. - Imelda Setiawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pokok-pokok Hukum Perikatan

Setiawan, R

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pokok-pokok Hukum Perikatan

Setiawan, R.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pokok-Pokok Hukum Perikatan

Setiawan, R.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PT. BPR MUTIARA ARTHA PRATAMA DALAM PROSES LIKUIDASI BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERBANKAN DAN LPS

Agus Suwandono - Etty Mulyati - Harry Rahmad Setiawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

PRINSIP-PRINSIP PENENTUAN GARIS PANGKAL DAN GARIS BATAS LAUT TERITORIAL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK DEMOKRATIS TIMOR LESTE

Dr. Idris, S.H., M.A. - ROBBY SETIAWAN - Suparman A. Diraputra, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENAMANAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 20

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,M.H. - Hj. Aam Suryamah, S.H.,M.H. - Tedy Setiawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMOTONGAN TUNJANGAN HARI RAYA DISEBABKAN KELUARNYA SURAT PERINGATAN OLEH DIREKSI DI PT.HPG TERHADAP TENAGA KERJA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGA

HJ. ROSI ROSMAWATI, SH.,MH - SEPTYAN IRFAN SETIAWAN - TRI HANDAYANI, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penahanan terhdap Pejabat Negara Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Pasal 21 Undang-Undang RI No 8 Th 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 26 UU RI No 8 Th 2004 tentang Perubahan ataas UD RI No 2 Th 1986 tentang Peradilan Umum

DONNY SETIAWAN - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, SH., LL.M. - Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH LARS MIKAEL THORDEN TERHADAP PT. SUPERDRY INDONESIA ATAS ALAT PENGERING KONTAINER YANG DISEMPURNAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DAN TRIPs AGREEMENT

Pradana Kurnia Setiawan - Rika Ratna Permata, S.H.,M.H. - Sudaryat, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT. WINGS SURYA TERHADAP PELNAGGARAN MEREK YANG DILAKUKAN PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR. TBK. DIKAITKAN DENGAN UU NO. 15 TAHUN 2001

Hendri Setiawan - Muhammad Amirulloh, S.H. - Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DTEMPUH OLEH DENI MUHARAM DAN CARLI HAMDAN DALAM KASUS PENCURIAN BATU BERANGKAL YANG TIDAK PERNAH DIHADIRKANNYA BARANG BUKTI

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H. - Wisnhu Setiawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN MULTI AKAD DAN PENGHITUNGAN BIAYA SEWA PENYIMPANAN (IJARAH) DALAM TRANSAKSI GADAI (RAHN) DI PEGADAIAN SYARIAH MENURUT PERMA NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS U

Dr. Hj. Renny Supriyatni, S.H., M.H. - Nun Harrieti, S.H., M.H. - YOGA ARIEF SETIAWAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KLAUSULA RELEASE AND DISCHARGE (PENGLEPASAN DAN PEMBEBASAN TUNTUTAN HUKUM) DALAM PERJANJIAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM

Aef Setiawan - Dicky Risman, SH., MH. - Tarsisius Murwaji, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implikasi Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil Penerimaan Negara Bersumber Dari Pajak Pasca Amandemen UUD 1945.

M. Arief Setiawan - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

JOINT VENTURE DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI SEKTOR PERIKANAN TANGKAP DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

FERI SETIAWAN SAMAD - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, S.H., M.H - Prof. Dr. M. Daud Silalahi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Joint Venture Dalam Penanaman Modal Asing Di Sektor Perikanan Tangkap Dan Implementasnya Di Indonesia

Feri Setiawan - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH. - Prof. Dr. M.Daud Silalahi, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Hukum Atas Kekuatan Mengikat Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Kebasahan Produk Perbankan Syariah Dikaitkan Dengan Fungsi Perbankan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan.

Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H. - Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H. - Setiawan Budi Utomo

Detail Cantuman XML Detail Cite

Kajian Hukum Penanaman Modal Di Sektor Perikanan Tangkap DIhubungkan Dengan Hak Mengausai Oleh Negara Atas Sumber Daya Kelautan Perikanan Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.

Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. - FERI SETIAWAN SAMAD - Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja, S.H., S.U.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas dugaan terjadinya praktik monopoli dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi selular yang dilakukan PT Telkomsel dan PT Indonsat Tbk dalam analisis hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen

Agus Setiawan - Hj. R. Kartikasari, SH.,MH - Prof.Dr.H. Man S. Sastrawidjaja, SH, SU

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA OBAT TRADISIONAL ASING YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA KEMASANNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 19

Dr. U. Sudjana, S.H., M.Si. - Indra Setiawan - Suherman, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Perdagangan Perempuan Dan Anak Berdasarkan Legislative Guide For The Implementation Of The Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

JOHANES SETIAWAN - Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN LEGISLATIVE GUIDE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL

JOHANES SETIAWAN - Prof.Dr. H. Romli Atmasasmita, S.H.,LL.M. - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP ORANG TUA YANG MEMBIARKAN ANAKNYA YANG MASIH BERUMUR DI BAWAH 5 (LIMA) TAHUN (BALITA) MENJADI PEROKOK AKTIF DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Erika Magdalen Chandra, S.H.,M.H. - Satria Agus Setiawan Budi Bhakti - Yesmil Anwar, S.H.,M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1700 K/PID/2007 TENTANG PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Aman Sembiring Meliama, S.H.,M.H. - Firman Deny Setiawan - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRODUCTION SHARING CONTRACT DI INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

ANGGIE FAUZI SETIAWAN - Dr. An-An Chandrawulan, S.H., LL.M. - Hj. Susilowati S. Dajaan, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI ANTARA LEMBAGA OTORITAS SERTIFIKAT DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE YANG MENGGUNAKAN KUNCI-KUNCI KRIPTOGRAFI DAN SECURE ELECTRONIC TRANSACTION (SET)

Elisatris Gultom, S.H.,M.H. - Hendra Setiawan - Prof. DR. Man S. Sastrawidjaja, S.H.,S.U.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH BANK UNTUK MENCEGAH GUGATAN PIHAK KETIGA TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN RISIKO

CHRISTIANTO SETIAWAN - Dr. Hj. Etty Haryati Djukardi, S.H.,M.H.,CN. - Prof. Dr. Tarsisius Murwaji, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN PENGALIHAN ASET PDAM KOTA SORONG KEPADA PT. TIRTA REMU ANTARA PEMERINTAH KOTA SORONG DENGAN PT. TIRTA REMU DIHUBUNGKAN DENGAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

An-an Chandrawulan, S.H.,LL.M. - Dewi Kania., S.H.,M.H. - Iwan Setiawan

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS CERAI TALAK TERHADAP ISTRI YANG BERADA DI LUAR NEGERI SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Dwi Benny Setiawan - Hj. Asih Baktiasih, S.H. - Sri Dewi Anggraeni, S.H., CN.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PENJUALAN DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI MUSLIM PRO DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.

Pokok - pokok hukum perikatan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN DALAM LELANG YANG NILAINYA TIDAK SESUAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

Pokok-pokok Hukum Perikatan

Pokok-pokok Hukum Perikatan

Pokok-Pokok Hukum Perikatan

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PT. BPR MUTIARA ARTHA PRATAMA DALAM PROSES LIKUIDASI BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PERBANKAN DAN LPS

PRINSIP-PRINSIP PENENTUAN GARIS PANGKAL DAN GARIS BATAS LAUT TERITORIAL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK DEMOKRATIS TIMOR LESTE

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA INDONESIA SEBAGAI UPAYA PERWUJUDAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENAMANAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 20

PEMOTONGAN TUNJANGAN HARI RAYA DISEBABKAN KELUARNYA SURAT PERINGATAN OLEH DIREKSI DI PT.HPG TERHADAP TENAGA KERJA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG PERLINDUNGA

Penahanan terhdap Pejabat Negara Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Pasal 21 Undang-Undang RI No 8 Th 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 26 UU RI No 8 Th 2004 tentang Perubahan ataas UD RI No 2 Th 1986 tentang Peradilan Umum

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH LARS MIKAEL THORDEN TERHADAP PT. SUPERDRY INDONESIA ATAS ALAT PENGERING KONTAINER YANG DISEMPURNAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DAN TRIPs AGREEMENT

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH PT. WINGS SURYA TERHADAP PELNAGGARAN MEREK YANG DILAKUKAN PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR. TBK. DIKAITKAN DENGAN UU NO. 15 TAHUN 2001

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DTEMPUH OLEH DENI MUHARAM DAN CARLI HAMDAN DALAM KASUS PENCURIAN BATU BERANGKAL YANG TIDAK PERNAH DIHADIRKANNYA BARANG BUKTI

TINJAUAN HUKUM PENGGUNAAN MULTI AKAD DAN PENGHITUNGAN BIAYA SEWA PENYIMPANAN (IJARAH) DALAM TRANSAKSI GADAI (RAHN) DI PEGADAIAN SYARIAH MENURUT PERMA NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS U

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KLAUSULA RELEASE AND DISCHARGE (PENGLEPASAN DAN PEMBEBASAN TUNTUTAN HUKUM) DALAM PERJANJIAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM

Implikasi Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil Penerimaan Negara Bersumber Dari Pajak Pasca Amandemen UUD 1945.

JOINT VENTURE DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI SEKTOR PERIKANAN TANGKAP DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Joint Venture Dalam Penanaman Modal Asing Di Sektor Perikanan Tangkap Dan Implementasnya Di Indonesia

Kajian Hukum Atas Kekuatan Mengikat Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Kebasahan Produk Perbankan Syariah Dikaitkan Dengan Fungsi Perbankan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan.

Kajian Hukum Penanaman Modal Di Sektor Perikanan Tangkap DIhubungkan Dengan Hak Mengausai Oleh Negara Atas Sumber Daya Kelautan Perikanan Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas dugaan terjadinya praktik monopoli dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi selular yang dilakukan PT Telkomsel dan PT Indonsat Tbk dalam analisis hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA OBAT TRADISIONAL ASING YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL BERBAHASA INDONESIA PADA KEMASANNYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 19

Analisis Perdagangan Perempuan Dan Anak Berdasarkan Legislative Guide For The Implementation Of The Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

ANALISIS PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN LEGISLATIVE GUIDE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL

ANALISIS TERHADAP ORANG TUA YANG MEMBIARKAN ANAKNYA YANG MASIH BERUMUR DI BAWAH 5 (LIMA) TAHUN (BALITA) MENJADI PEROKOK AKTIF DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1700 K/PID/2007 TENTANG PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRODUCTION SHARING CONTRACT DI INDONESIA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-X/2012 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI

ASPEK YURIDIS PERJANJIAN ASURANSI ANTARA LEMBAGA OTORITAS SERTIFIKAT DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE YANG MENGGUNAKAN KUNCI-KUNCI KRIPTOGRAFI DAN SECURE ELECTRONIC TRANSACTION (SET)

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN OLEH BANK UNTUK MENCEGAH GUGATAN PIHAK KETIGA TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG MANAJEMEN RISIKO

TINJAUAN YURIDIS ATAS PERJANJIAN PENGALIHAN ASET PDAM KOTA SORONG KEPADA PT. TIRTA REMU ANTARA PEMERINTAH KOTA SORONG DENGAN PT. TIRTA REMU DIHUBUNGKAN DENGAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

TINJAUAN YURIDIS CERAI TALAK TERHADAP ISTRI YANG BERADA DI LUAR NEGERI SEBAGAI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi