Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO. 1014/Pid/B/PN.Bdg jo. PUTUSAN PENGADILAN DENGAN ETIKA DA KETENTUAN-KETENTUAN PERLINDUNGAN PROFESI DOKTER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KOMPETENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM IMPLEMENTASINYA MEMBERANTAS KORUPSI EXTRAORDINARY CRIME DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kumulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Perspektif Perlindungan Terhadap Negara Dan Hak Asasi Terdakwa/Terpidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM MENGENAI KELALAIAN CELEBRITY FITNESS YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI DEVITA AYUNINGTYAS BERUPA CIDERA LUTUT DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP PERBUATAN PEMALSUAN DATA-DATA PERSYARATAN PERMOHONAN PASPOR OLEH EDY SUTAMTO DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH HUKUM DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELELANGAN AGUNAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DITINJAU DARI FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NOMOR 7/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELEPASAN BERSYARAT MERUPAKAN SALAH SATU WUJUD PEMBINAAN WARGA BINAAN (NARAPIDANA) DALAM PROGRAM TAHAPAN INTEGRASI (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Banceuy Bandung)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemidanaan Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Rangka Penegakan Hukum di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI KEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS CONCURSUS DALAM PUTUSAN NOMOR : 14/Pid.Prkn/2009/PN.PTK MENGENAI TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING YANG DILAKUKAN OLEH MR. HUANG FU LIANG (WARGA NEGARA REUBLIK RAKYAT CINA) DI WILAYAH PERAIRAN REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DELIK OMISI DALAM KETENTUAN MENGENAI PENYEERTAAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NO.181/PID/2004/PT.BDG DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT DAN PENCURIAN MENGGUNAKAN KARTU KREDIT (CARDING) DENGAN TERDAKWA HARRY PARLINDUNGAN SAMOSIR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAPPUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI KELAS IA KHUSUS BANDUNG NOMOR : 60/PID.SUS/TPK/2011 MENGENAI KESALAHAN PENERAPAN UNSUR MELAWAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR BERMEREK PALSU DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH FRENGKY ARITONANG YANG TELAH MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I TERHADAP UPAYA KASASI YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BALE BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA CORRUPTION WATCH TERHADAP PEMBERIAN UANG PENGAMANAN DARI PT FREEPORT INDONESIA KEPADA POLRI YANG DIDUGA TERDAPAT UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI PERUSAHAAN DAERAH AGROBISNIS DAN PERTAMBANGAN JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KELUARGA PUTRI ERLINA TERHADAP KASUS DUGAAN BUNUH DIRI DISEBABKAN OLEH PEMBERITAAN TIDAK BENAR YANG DILAKUKAN OLEH MEDIA MASSA LOKAL PRO HABA ACEH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH SUMANTO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KPK DALAM HAL PENYIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DJOKO SUSILO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLDA METRO JAYA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN KEJAHATAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KASUS DUGAAN PENGANIAYAAN DAN PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERSANGKA MAX DON

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLRI ATAS PEMBERITAAN KORUPSI PETINGGI POLRI OLEH MAJALAH TEMPO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERDAKWA MASIH DI BAWAH UMUR YANG MENGALAMI DEBIL JIWA YANG MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN ANAK DI BAWAH UMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN UMAR MUHAMMAD TERHADAP RAHMAT SULISTYO ALIAS FRANSISKA ANASTASYA OCTAVIANY YANG DINIKAHINYA DENGAN CARA BERPURA-PURA MENJADI SEORANG PEREMPUAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YG DPT DILAKUKAN OLEH PIHAK PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT TERHADAP JS ATAS DUGAAN MEMBERIKAN LAPORAN ATAU KETERANGAN PALSU DLM KASUS PEMERKOSAAN DAN PERAMPOKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EUTHANASIA DIHUBUNGKAN DENGAN ASPEK ASPEK MEDIS SEBAGAI LANDASAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI DAN PERANAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI MELAWAN HUKUM MATERIIL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 003/PUU-IV/2006 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENJATUHAN TINDAKAN LATIHAN KERJA KEPADA TERDAKWA DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Yuridis Penegakan Hukum Credit Card Fraud Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia Dikaitkan dengan Asas Legalitas dan ajaran Concursus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN PERUSAKAN BARANG MELALUI SANKSI PIDANA DALAM KONTEKS TUJUAN PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN TERHADAP DAMPAK PEMANASAN GLOBAL DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB NEGARA NON-ANNEX I UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI INTERNET (INTERNET GAMBLING) BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PT EXXON MOBIL TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN TNI DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAMANAN DI PT EXXON MOBIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI YANG MENOLAK NOVUM BERUPA PUTUSAN PENGADILAN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 79 Pk/Pid/2008

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1700 K/PID/2007 TENTANG PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DISPARITAS PUTUSAN DALAM PENERAPAN UNSUR MENGETAHUI ATAU PATUT DIDUGA DALAM PASAL 480 KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN YURISPRUDENSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JUNTO UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM MENANGGULANGI TINDAKAN SPBU YANG MELAKUKAN PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS ATAS HAK HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KESALAHAN PENERAPAN DELIK PIDANA DALAM SURAT DAKWAAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM BERDASSARKAN PASAL 143 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI FUNGSI DAN PERANAN PPATK DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA-PERKARA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) BERAT DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN PELAPOR DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSPLOITASI SEKSUAL PADA KASUS PENJUALAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog