Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang

Satrio, J.

Detail Cantuman XML Detail Cite

HUKUM PERIKATAN PERIKATAN PADA UMUMNYA

Satrio, J

Detail Cantuman XML Detail Cite

Ananlis terhadap Gender sebagai Kelompok yang Dilindungi dalam Kejahatan Genosida berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Anandy Satrio Purnomo - Dr.SigidSuseno,S.H.,M.Hum - NellaSumikaPutri,S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

WANPRESTASI, menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi

J. Satrio

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya

Satrio, J.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KLAUSUL LARANGAN MENGUBAH BENTUK NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945: PERSPEKTIF IDENTITAS KONSTITUSI

Abdurrachman Satrio

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum perikatan (perikatan yang lahir dari Undang-undang) bagian pertama

Satrio, J

Detail Cantuman XML Detail Cite

Hukum waris

Satrio, J

Detail Cantuman XML Detail Cite

JUAL BELI HUNIAN SYARIAH MELALUI AKAD ISTISHNAPADA BANK SYARIAH MANDIRI DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANGNOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Lastuti Abubakar - Mohamad Satrio Primadyo - Renny Supriyatni

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS HUKUM PERKAWINAN WANITA YANG MEMPUNYAI DUA SUAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Dr. Bambang Daru Nugroho, S.H., M.H. - Hj. Fatmi Utarie Nasution, S.H., M.H. - M. SATRIO PRIBADI

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 15/FUU-12/2014 YANG MEMBATALKAN PENJELASAN PASAL 70 UU NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP FINAL DAN MENGIKATNYA PUTUSAN ARBITRASE

DR.HJ RIKA RATNA PERMAT SH MH - DWI BINTANG SATRIO - RAI MANTILI SH MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 355K/TUN 2002 MENGENAI SENGKETA KEPEMILIKAN RUMAH DINAS DI JALAN JAWA, KOTA BANDUNG ANTARA PT. KERETA API INDONESIA DENGAN PENSIUNAN PEGAWAI PT. KERETA API INDONESIA

Artaji, S.H.,M.H. - Hazar Kusmayanti, S.H.,M.H. - Sandi Satrio Nugroho

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN KEWAJIBAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBLITY DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Dr. An-An Chandrawulan, S.H.,M.H. - Pupung Faisal, S.H.,M.H. - Satrio Nugroho

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN TENTANG KEWAJIBAN TURUT TERGUGAT MEMBAYAR KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH DDDDDDDDDPERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA

Agus Suwandono S.H., LL.M. - Linda Rachmainy S.H., M.H. - MAHADIKA SATRIO WIJANARKO

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PENETAPAN UPAH SUNDULAN SECARA BIPARTIT ANTARA PEMBERI KERJA DAN PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Betty Rubiati, S.H.,M.H. - Dr. H. Agus Mulya Karsona, S.H.,M.H. - M FADU SATRIO

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI NO 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API UNTUK KEPENTINGAN OLAH RAGA TERHADAP PENJUALAN SENJATA AIRFOFT MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRAN

DR.DANRIVANTO B, SH.LL.M.it,LAW,FCB.ARB - NIZAR SATRIO W - RAI MANTILI, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KAJIAN HUKUM ATAS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT TANPA JAMINAN KEPADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT

Dr.Hj. Lastuuti Abubakar, S.H.,M.H. - Hj. Etty H. Djukardi, S.H.,M.H.,CN. - T.M. Satrio Ronggo Buwono

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA WANITA DIHUBUNGKAN DGN UU NO 39 THN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UU NO 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

DR. ATJE, SH.MH - SYAFRIL SATRIO PURWANTO - YANTI SURYANTI, SH.MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYELENGGARAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNCITRAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H.,LL.M.,in IT Law - Laina Rafianti, S.H.,M.H. - Satrio Nugroho

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (PPNS DJBC) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 T

H. Agus Takariawan, S.H.,M.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H.,M.H. - SATRIO NURHUDA UTOMO

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENYITAAN ASET TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN

ADHIJASYA SATRIO - H. Agus Takariawan, S.H., M.H. - Rohaenah Padmadinata, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI LEMBAGA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Atje, SH. - H. Achmad Samsudin, SH. - Satrio Utomo

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ANTARA SERIKAT PEKERJA DAN PENGUSAHA DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KETENANGAN KERJA DI PT TEIJIN INDONESIA FIBER CORPORATION Tbk. (PT TIFICO Tbk.).

Atje, S.H. - H. Achmad Samsudi, S.H. - M. Budi Satrio U

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie, & Percampuran Hutang

HUKUM PERIKATAN PERIKATAN PADA UMUMNYA

Ananlis terhadap Gender sebagai Kelompok yang Dilindungi dalam Kejahatan Genosida berdasarkan Hukum Nasional dan Hukum Internasional

WANPRESTASI, menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi

Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya

KLAUSUL LARANGAN MENGUBAH BENTUK NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945: PERSPEKTIF IDENTITAS KONSTITUSI

Hukum perikatan (perikatan yang lahir dari Undang-undang) bagian pertama

Hukum waris

JUAL BELI HUNIAN SYARIAH MELALUI AKAD ISTISHNAPADA BANK SYARIAH MANDIRI DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANGNOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

STATUS HUKUM PERKAWINAN WANITA YANG MEMPUNYAI DUA SUAMI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 15/FUU-12/2014 YANG MEMBATALKAN PENJELASAN PASAL 70 UU NO 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP FINAL DAN MENGIKATNYA PUTUSAN ARBITRASE

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 355K/TUN 2002 MENGENAI SENGKETA KEPEMILIKAN RUMAH DINAS DI JALAN JAWA, KOTA BANDUNG ANTARA PT. KERETA API INDONESIA DENGAN PENSIUNAN PEGAWAI PT. KERETA API INDONESIA

PELAKSANAAN KEWAJIBAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBLITY DALAM PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG SUMBER DAYA ALAM DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

TINJAUAN TENTANG KEWAJIBAN TURUT TERGUGAT MEMBAYAR KERUGIAN AKIBAT WANPRESTASI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KUH DDDDDDDDDPERDATA DAN HUKUM ACARA PERDATA

IMPLEMENTASI PENETAPAN UPAH SUNDULAN SECARA BIPARTIT ANTARA PEMBERI KERJA DAN PEKERJA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAAN

IMPLEMENTASI PERATURAN KAPOLRI NO 8 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API UNTUK KEPENTINGAN OLAH RAGA TERHADAP PENJUALAN SENJATA AIRFOFT MELALUI MEDIA INTERNET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRAN

KAJIAN HUKUM ATAS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT TANPA JAMINAN KEPADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG PERJANJIAN KREDIT

PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA WANITA DIHUBUNGKAN DGN UU NO 39 THN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UU NO 13 THN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

PENYELENGGARAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNCITRAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (PPNS DJBC) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 T

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENYITAAN ASET TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FUNGSI LEMBAGA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERANAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) ANTARA SERIKAT PEKERJA DAN PENGUSAHA DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KETENANGAN KERJA DI PT TEIJIN INDONESIA FIBER CORPORATION Tbk. (PT TIFICO Tbk.).

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi