Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

Kewenangan kurator memohon pembatalan tindakan debitor yang merugikan harta pailit ke pengadilan niaga dalam perkara PK MA No. 012/PK/N/2000 dihubungkan dengan perlindungan hukum bagi kreditor dalam kepailitan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lelang komoditi agro sebagai lembaga yang melindungi kepentingan pelaku usaha jual beli hasil bumi terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam kerangka hukum yang berlaku

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI INDONESIA DALAM ANALISIS UNDANG-UNDNAG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LIBERALISASI JASA PENDIDIKAN DI INDONESIA MELALUI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING OLEH MONASH UNIVERSITY MENURUT GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICE (GATS) 1995 DAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 20 TAHUN 2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MANAJEMEN RISIKO DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) MELALUI INTERNET BERDASARKAN KAJIAN HUKUM ASURANSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MASALAH HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL YANG DILAKUKAN OLEH WANITA TERHADAP ANAK LAKI-LAKI DIBAWAH UMUR DIKAITKAN DENGAN PERKARA NO. 567/PID B/2007/PN BDG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MEMORANDUM HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB EMITEN PT BANK PAPAN SEJAHTERA Tbk. (DALAM LIKUIDASI) ATAS PEMBERIAN INFORMASI YANG SESAT KEPADA INVESTOR PEMEGANG SAHAM PUBLIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Merger internal grup Lippo antara PT terbuka dan PT tertutup dalam rangka rekayasa kembali perusahaan Business RE Engineering

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

MERGER PERUSAHAAN ASURANSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN (KMK) NO.481/KMK.017/1999 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembatalan Perdamaian Dalam Proses Kepailitan Oleh Kreditor Konkuren Yang Tidak Terdftar Berdasarkan Analisis Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBATALAN PERDAMAIAN DALAM PROSES KEPAILITAN OLEH KREDITOR KONKUREN YANG TIDAK TERDAFTAR BERDASARKAN ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERLAKUAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GGC) DI PT (PERSERO) INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PT INTI) DAN DIHUBUNGKAN DENGAN PERKEMBANGAN PERUSAHAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencacatan saham suatu PT. (Perseroan Terbatas) lembaga penyiaran swasta melalui pemegang saham (back door lesting) rangka pengembangan perusahaan induk

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendapat Hukum Mengenai Kedudukan Judiono Tosin dan Yannes Naibaho Selaku Personal Guarantor Dalam Hal Pernyataan Pailit Yang Diajukan Oleh PT ASTRIA RAYA BANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan hukum persaingan pada praktik penawaran tender pengadaan pipa PT Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat ditinjau dari UU No. 5 tahun 1999 ttg larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak se

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakkan Hukum Penanggulangan Illegal Fishing Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Suatu analisis asuransi dan perlindungan konsumen tentang pelaksanaan pertanggungjawaban perusahaan angkutan udara terhadap penumpang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Direksi Perseroaan Terbatas (PT) Suatu Rumah Sakit Swasta Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Analisis Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Juncto Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas (PT) Suatu Rumah Sakit Swasta Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Analisis Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Juncto Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Proses Likuidasi yang Dimohonkan Pailit Berdasarkan Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung jawab koperasi sebagai badan hukum dalam perjanjian kredit yang dibuatnya dihubungkan dengan UU no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pengurus Yayasan pada Suatu Rumah Sakit Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dalam Analisis Undang-Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Juncto Undang-Undang No. 28 Th 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Th 2

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab Direksi Berkebangsaan Asing Atas Kepailitan Suatu Perusahaan Penanaman Modal Asing Dalam Kaitannya Dengan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggungjawab hukum konsultan pasar modal terhadap perusahaan go public berdasarkan kode etik profesi dihubungkan dengan Undang Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNGJAWAB NEGARA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PERSERO YANG MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Telaah hukum asusransi terhadap syarat penyerahan hak milik kebendaan tertanggung kepada penanggung dalam klaim asuransi kendaraan bermotor

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

The General Offering Privat Obligation For Suport The Vertcal Merger ProcessFrame Work Of Tranformation Business Telecomunication Company penawaran umum obligasi privat guna mendukung proses merger vertical dalam rangka tranformasi bisnis perusahaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KELUARGA PASIEN ATAS KESALAHAN DIAGNOSA DOKTER SEHINGGA PASIEN DIOPERASI DAN MENYEBABKAN PASIEN CACAT PERMANEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN RESOR BANYUMAS TERHADAP TERSANGKA DI BAWAH UMUR (ANAK) YANG DIDUGA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DISERTAI PERKOSAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANDAR LAMPUNG KEPADA MAIMANAN AWALIA YANG DIDUGA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DI DUNIA MAYA SERTA KAITANNYA TERHADAP TUJUAN HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN D

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum atas kepailitan yang dimohon debitur dalam praktik penyelesaian utang piutang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM NOVASI PERJANJIAN PENGANGKUTAN GAS BUMI PIPA TRANSMISI GRISSIK-DURI ANTARA PT. PGN, PT. TGI, DAN CONOCOPHILLIPC MENURUT KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Perjanjian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Penyelesaian Kepailitan yang terdapat Klausul Arbitrase menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Terhadap Pertimbangan Bisnis (Business Judgement Rule) Dalam Praktik Pemberian Kredit Dan Putusan Pengadilan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan hukum terhadap Yayasan Karya Cipta Indonesia sebagai pemegang kuasa hak cipta dihubungkan dengan UU No.16 Th 2001 tentang yayasan sebagaimana diubah oleh UU No.28 Th 2004 dan UU No.19 Th 2002 tentang hak cipta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI KEPAILITAN TERHADAP BANK DALAM KERANGKA KEWENANGAN BANK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG BANK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi direksi dan komisaris Badan Usaaha Milik Negara dalam rangka penerapan prinsip prinsip good corporate governance

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK KREDITOR DALAM MELAKSANAKAN EKSEKUSI SEBAGAI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2003 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM KEPAILITAN TERHADAP PENJAMIN (GUARANTOR) BERKAITAN DENGAN PERSONAL GUARANTIEE ATAU CORPORATE GUARANTEE DALAM PERKARA KEPAILITAN DEBITOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Penanaman Modal Di Sektor Perikanan Tangkap DIhubungkan Dengan Hak Mengausai Oleh Negara Atas Sumber Daya Kelautan Perikanan Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Inklusif di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM TERHADAP KEANGGOTAAN WAJIB PADA KOPERASI DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Terhadap Persaingan Usaha Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen Dalam Rangka Menciptakan Dunia Usaha Nasional Yang Sehat Dalam Sektor Telekomunikasi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Undang-Undang No. 37 Tahunn 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Kewenangan Mengajukan Permohonan Pailit Pada Kasus Kepailitan Berdasarkan Kaidah-Kaidah Hukum Perdata Internasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian UU Kepailitan terhadap Putusan Pengadilan Niaga No. 18/Kepailitan/1998/PN Niaga/Jkt.Pst. Tanggal 21 Desember 1998 tentang kepailitan komisaris dan PT Kutai Kartanegara Prima Coal

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian UU Yayasan terhadap kepemilikan harta kekayaan Yayasan Pembangunan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dalam hubungan dengan Perkumpulan HKBP Pusat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Yuridis Pengembangan Kelembagaan Reksa Dana Sebagai Upaya Pengembangan Pasar Modal Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Yuridis Terhadap Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Sebagai Realisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan BUMN Dalam Rangka Mendorong Kemandirian Ekonomi Rakyat Berdasarkan Hukum Ekonomi Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN YURIDIS TERHADAP KONSUMEN PEMBELI TUNAI KEPEMILIKAN RUMAH YANG SERTIPIKAT INDUKNYA DIJAMINKAN OLEH PERUSAHAAN PENGEMBANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog