Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

IMPLEMENTASI PERATURAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN REKLAME DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA SESUAI DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 148 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKLAME

Abi Ma’ruf Radjab S.H.,M.H. - AYI LUTHFIYAH - Santi Hapsari Dewi S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK LEGALITAS MODIFIKASI KENDARAAN RODA DUA DALAM PENERAPAN UJI ULANG TIPE KENDARAAN BERDASARKAN UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bramandito Mahendra - R. Adi Nurzaman, S.H.,M.H - Santi Hapsari Dewi Adikancana, S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEBERADAAN BANGKU PENUMPANG PADA ATAP BUS BANDROS DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 103 TAHUN 2018 TENTANG PENGOPERASIAN DAN TARIF SEWA BUS WISATA BANDUNG TOUR ON BUS

Deden Suryo Raharjo, S.H.,M.H. - Irfan Rinaldi Arif - Santi Hapsari Dewi Adikancana, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

SISTEM PERIZINAN GARASI BERSAMA DALAM KAITANNYA DENGAN SYARAT MENGUASAIGARASI BAGI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTANOMOR 5 TAHUN 2014TENTANG TRANSPORTASI

Gebby Seskia Veronica - R. Adi Nurzaman, S.H.,M.H. - Santi Hapsari Dewi Adikancana, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 107/PK/PTUN/2015 TENTANG PENUTUPAN TEMPAT IBADAH JEMAAT AHMADIYAH DI BEKASI

bi Ma’ruf Radjab, S.H., M.H - Hilmy Muha dzib - Santi Hapsari Dewi Adikancana , S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP HAL YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI

Abi Ma’ruf Radjab, S.H., M.H., - Ismi Mulyawati - Santi Hapsari Dewi Adikancana, S.H., M.H.,

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN MUTASI PNS BIDANG METROLOGI LEGAL DI PROVINSI JAWA BARAT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH PROVINSI YANG MELAKSANAKAN METROLOGI LEGAL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA

Abi Ma’ruf Radjab, S.H., M.H. - Santi Hapsari Dewi Adikancana, S.H., M.H. - Sukarsini

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ONLINE DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDUNG

Abi Ma’ruf Radjab - Arjuna Arsy Ulya - Santi Hapsari Dewi Adikancana

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS KEWENANGAN PEMELIHARAAN JALAN KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Abi Ma’ruf Radjab - Noviary Pramono - Santi Hapsari Dewi

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP ASPEK YURIDIS OPERASIONAL UBER TAXI DI KOTA BANDUNG

Arian E. Rompis, S.H.,M.H.,BBA - FREDDY PUTERA HUSEIN - Hj. Santi Hapsari Dewi Adikencana, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Armi Anggara - Santi Hapsari Dewi Adikancana, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI UNIT JEMBATAN TIMBANG SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN DI BIDANG ANGKUTAN BARANG DAN KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Dr. Zainal Muttaqin, S.H.,M.H. - Santi Hapsari Dewi Adikancana, S.H.,M.H. - SIVA TAMARA

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI MALADMINISTRASI MELALUI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dicky Risman, S.H.,M.H. - Niken E.P. Rosady - Santi Hapsari Dewi Adhikencana, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERSYARATAN PERIJINAN DLM PENERAPAN PAJAK HOTEL TERHADAP RUMAH KOS DI KOTA BANDUNG

DR.DEWI KANIA SUGIHARTI, SH.MH - SANTI HAPSARI DEWI A, SH.MH - SIFA FAUZIAH

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKIBAT DITERBITKAN PUTUSAN PTUN JAKARTA NOMOR 139/G/2013/PTUN-JKT TERHADAP LEGALITAS HAKIM KONSTITUSI MARIA FARIDA DAN PATRIALIS AKBAR

Adrian E. Rompis, S.H., M.H., BBA. - Hj. Santi Hapsari Dewi Adikencana, S.H., M.H. - IYAN OECEFA HADI

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.

Adrian E. Rompis, SH.,M.H.,BB.A. - Ilham Baginda Wibisono - Santi Hapsari Dewi A., S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

AKIBAT PENGHAPUSAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN PASAR TERHADAP RETRIBUSI

Abi MaÆruf Radjab S.H., M.H. - ANGGIE RAKITA PASCA KENCANA - Santi Hapsari Dewi Adikancana, S.H.,M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG IKUT SERTA DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN TASIKMALAYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Abi Ma'ruf Radjab, S.H., M.H. - MUHAMMAD DZIKRI ISMAIL - Santi Hapsari Dewi Adikancana, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INPRES NO. 7 TAHUN 1999 TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT DALAM MELAKSANAKAN RENCANA STRATEGIS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN

Adrian E. Rompis, S.H., M.H., BBA. - MUHAMMAD IQBAL SUMARLAN PUTRA - Santi Hapsari Dewi Adikancana, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG KEIKUTSERTAAN DALAM AKTIVITAS PEMILUKADA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEPEGAWAIAN

Abi MaÆruf Radjab, S.H., M.H. - Mohamad Ihsan Maturidy - Santi Hapsari Dewi Adikancana, S.H., M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI TERPIDANA LORUPSI BERDASARKAN PERATURAN KEPEGAWAIAN YANG BERLAKU

Adrian E. Rompis, S.H.,M.H.,BBA - Primadi Wicaksana - Santi Hapsari Dewi Adikancana, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

IMPLEMENTASI PERATURAN PERIZINAN DAN PENGAWASAN REKLAME DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA SESUAI DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 148 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN REKLAME

ASPEK LEGALITAS MODIFIKASI KENDARAAN RODA DUA DALAM PENERAPAN UJI ULANG TIPE KENDARAAN BERDASARKAN UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

KEBERADAAN BANGKU PENUMPANG PADA ATAP BUS BANDROS DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 103 TAHUN 2018 TENTANG PENGOPERASIAN DAN TARIF SEWA BUS WISATA BANDUNG TOUR ON BUS

SISTEM PERIZINAN GARASI BERSAMA DALAM KAITANNYA DENGAN SYARAT MENGUASAIGARASI BAGI PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTANOMOR 5 TAHUN 2014TENTANG TRANSPORTASI

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 107/PK/PTUN/2015 TENTANG PENUTUPAN TEMPAT IBADAH JEMAAT AHMADIYAH DI BEKASI

ANALISIS PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP HAL YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI

ANALISIS TERHADAP PENOLAKAN MUTASI PNS BIDANG METROLOGI LEGAL DI PROVINSI JAWA BARAT DIKAITKAN DENGAN PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH PROVINSI YANG MELAKSANAKAN METROLOGI LEGAL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN TERPADU ONLINE DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KOTA BANDUNG

ANALISIS KEWENANGAN PEMELIHARAAN JALAN KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN DI KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

LEGAL MEMORANDUM TERHADAP ASPEK YURIDIS OPERASIONAL UBER TAXI DI KOTA BANDUNG

PELAKSANAAN PENJATUHAN SANKSI DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

EKSISTENSI UNIT JEMBATAN TIMBANG SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN DI BIDANG ANGKUTAN BARANG DAN KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI MALADMINISTRASI MELALUI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERSYARATAN PERIJINAN DLM PENERAPAN PAJAK HOTEL TERHADAP RUMAH KOS DI KOTA BANDUNG

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI AKIBAT DITERBITKAN PUTUSAN PTUN JAKARTA NOMOR 139/G/2013/PTUN-JKT TERHADAP LEGALITAS HAKIM KONSTITUSI MARIA FARIDA DAN PATRIALIS AKBAR

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS APARATUR SIPIL NEGARA YANG MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA.

AKIBAT PENGHAPUSAN ASET DAERAH BERUPA BANGUNAN PASAR TERHADAP RETRIBUSI

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG IKUT SERTA DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN TASIKMALAYA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

ANALISIS TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN INPRES NO. 7 TAHUN 1999 TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT DALAM MELAKSANAKAN RENCANA STRATEGIS DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 25 TAHUN

ANALISIS TERHADAP NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG KEIKUTSERTAAN DALAM AKTIVITAS PEMILUKADA DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG KEPEGAWAIAN

ANALISIS TERHADAP STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI TERPIDANA LORUPSI BERDASARKAN PERATURAN KEPEGAWAIAN YANG BERLAKU

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Topic/Subject

Pengarang

GMD

Informasi