Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRECAUTIONARY PRINCIPLE) DALAM MENGANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN DAERAH MOU BOX 1974 SEBAGAI MARINE PROTECTED AREA (MPA) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN HAK WARIS SESEORANG YANG TERLAHIR KHUNTSA KELAMIN GANDA) MENURUT HUKUM ISLAM DIHBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN KESELAMATAN PELAYARAN KAPAL BERMUATAN BAHAN RADIOAKTIF YANG SANGAT BERBAHAYA MELALUI PERAIRAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN PEMBUANGAN LIMBAH TAILING KE DASAR LAUT (SUB-MARINE TAILING DISPOSAL) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN WESTERN AND CENTRAL PACIFIC FISHERIES COMMISSION DALAM KONVERSI DAN PENGELOLAAN JENIS-JENIS IKAN BERMIGRASI JAUH (HIGHLY IMIGRATORY SPECIES) DAN RELEVANSINYA DENGAN KEPENTINGAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DALAM UPAYA PENATAAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENOLAKAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA JASA KONSTRUKSI TERKAIT KLAUSULA ARBITRASE TANPA ADANYA PENUNJUKAN BANI SEBAGAI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG AR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENUTUPAN ASURANSI KREDIT OLEH BANK KEPADA PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MENGALIHKAN RISIKO KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (ASKESKIN) MELALUI PT. ASURANSI KESEHATAN INDONESIA (Persero) DIHUBUNGKAN DENGAN ASURANSI SOSIAL DAN UU NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SECARA BIPARTIT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PT PLN (PERSERO) KOTA BOGOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA AKAD SYIRKAH WARALABA SYARI'AH MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM BIDANG PERBANKAN SYARIAH DI LUAR PENGADILAN MENURUT HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.30/1999 TENTANG ARBITRASE DAN PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DENGAN CARA ARNITRASE MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN JUNCTO UNDANG-UNDANGN NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA DITINJAU DARI UU NO. 3 TH 2006 TTG PERADILAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LAUT OLEH MINYAK DARI KAPAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBANDINGAN PENGATURA TENTANG WASIAT WAJIBAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HIBAH WASIAT MENURUT BW BAGI ANAK ANGKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBEDAAN OTONOMI DAERAH DENGAN OTONOMI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974 DAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1979

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pergeseran Kewenangan Peradilan Dalam Penguatan Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dengan Prosedur Non Ajudikasi Dalam Mewujudkan Penyelesaian Sengketa Yang Efektif dan Efisien.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKU ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN BAGI INVESTOR PENGGUNA FASILITAS CROSS-BORDER ONLINE TRADING DALAM HAL TERJADI KESALAHAN FUNGSI TEKNOLOGI INFORMASI OLEH PERUSAHAAN EFEK PENYEDIA FASILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AMANDEMEN KONVENSI BASEL 1989 TENTANG PENGAWASAN PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BERBAHAYA DAN PEMBUANGANNYA SERTA IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NO. 113/ PDT. G/ 2006/ PN BB TANGGAL 10 APRIL 2007 TENTANG PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG DI BERIKAN KEPADA AYAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENANGKAPAN IKAN PAUS OLEH MASYARAKAT TRADISIONAL LAMALERA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KPPU NO. 26/KPPU-L/2007 BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN UU NO. 5 YH 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PT TELEKOMUNIKASI SELULER DAN BEBERAPA OPERATOR PENYEDIA LAYANAN SM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 084/PK/PDT.SUS/2008 TENTANG PEMBATALAN PATEN SEDERHANA KONEKTOR UNTUK PERCABANGAN KABEL DISTRIBUSI TEGANGAN RENDAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI NOMOR 47/PDT/2009/PT.DKI DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM ANTARA PT. DUTA PERTIWI, TBK DENGAN KHOE SENG SENG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT DALAM MENGADILI PERKARA ANTARA PT. SAPTASARANA PERSONAPRIMA DENGAN CONOCOPHILLIPS YANG TELAH TERIKAT KLAUSULA ARBITRASE DI DALAM KONTRAKNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Bahan Peledak Antara PT> DAHANA (PERSERO) Dengan Sumitomo Corporation Dihubungkan Dengan Buku III BW Tentang Perikatan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Arbitrase Sebagai Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Dalam Rangka Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia Menuju Harmonisasi Hukum Regional Asean

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek - Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan Sistem Perdagangan Margin ( Margin Trading ) Pada PT.Panin Sekuritas Dihubungkan Dengan Peraturan Nomor V.D. SK Ketua Bapepam Nomor Kep-09/PM/1997 Tentang Pembiayaan Penyelesin Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efe

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PENENTUAN BATAS LANDAS KONTINEN MENURUT PASAL 76 UNCLOS 1982 DAN DAMPAKNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS PENAWARAN UMUM TERBATAS IV DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DALAM RANGKA EMISI SAHAM PT BANK LIPPO Tbk

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PASAR MODAL INDONESIA DALAM SISTEM PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT (SCRIPLESS TRADING)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM PENETAPAN STATUS PARTICULARLY SENSITIVE SEA AREA (PSSA) TERHADAP SELAT MALAKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asuransi Awak Pesawat Udara Yang Diselengggarakan Oleh PT Garuda Indonesia Airways Berdasarkan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan kaita

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Batas Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melaksanakan Fungsi Pengaturan Pasca Amandemen Undang-Undang Dsaar 1945 Dikaitkan Dengan Sistem Perundang-undangan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Dalam Sistem Peradilan Perdata Melalui Proses Mediasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ADOPSI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MELINDUNGI DAN MENSEJAHTERAKAN ANAK TIDAK MAMPU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 JO UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1979 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI JAKARTA SELATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM DARI PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM KASUS PULAU SIPADAN DAN PULAU LIGITAN TERHADAP PENENTUAN BATAS ZONA MARITIM ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM PENARIKAN DIRI INDONESIA DARI FUND CONVENTION 1971 DALAM KAITANYA DENGAN PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK DALAM PENCEMARAN LAUT OLEH MINYAK DARI KAPAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PEMERINTAH INDIA TERHADAP RICE TEC INC. MENGENAI GUGATAN PEMBATALAN PATEN BASMATI RICE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA PERDAMAIAN ANTARA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG DENGAN WARGA SEKITAR DALAM KASUS PENCEMARAN UDARA AKIBAT KEBOCORAN GAS AMONIAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

URGENSI PENGATURAN KONSERVASI PARI MANTA BIROSTRIS DAN MANTA ALFREDI DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN RFMO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP-PRINSIP PENENTUAN GARIS PANGKAL DAN GARIS BATAS LAUT TERITORIAL ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK DEMOKRATIS TIMOR LESTE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRINSIP-PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENCEMARAN UDARA LINTAS BATAS MENURUT HUKUM INTERNASIONAL : STUDI KASUS ASEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PROGRAM REDD DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROTOKOL KYOTO 1997 DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PROSPEK DAN KENDALA IMPLEMENTASI PENGATURAN PENGAWETAN DAN PEMANFAATAN SATWA LANGKA DI INDONESIA (STUDI KASUS HARIMAU SUMATERA)

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog