Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

Windows Panduan Lengkap Bergambar 95

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Manajemen Koperasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Buku Ajar Hukum Keluarga & Waris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum kepailitan (analisis hukum perselisihan dan hukum keluarga serta harta benda perkawinan)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PP NO. 10 TAHUN 1983 Jo PP NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, STUDI KASUS DI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PERJANJIAN LISENSI PATEN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PARMALIM DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEDUDUKAN HARTA YANG DIBERIKAN PADA SAAT TEH PAI" DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT TIONGHOA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974"TATUS KEDUDUKAN HARTA YANG DIBERIKAN PADA SAAT "TEH PAI" DALAM PROSESI PERKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEWARGANEGARAAN DAN PEWARISAN DARI ANAK ANGKAT YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN WARGA NEGARA ASING DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 268 K/Sip/1980 MENGENAI PERKARA PERTANGGUNGJAWAABAN PERSEROAN TERBATAS BERSIFAT MANDIRI TERLEPAS DARI PENGURUSNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3574 K/PDT/2000 TENTANG JAMINAN HUTANG BERUPA HARTA BAWAAN ISTRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO 16 K/AG/2010 TENTANG HAK MEWARIS ISTRI NON MUSLIM DARI SUAMI YANG BERAGAMA ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM WARIS ISLAM DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. REG. 2168 K/PDT/1984 TANGGAL 23 NOVEMBER 1985 TENTANG PEMBATALAN HIBAH KEPADA ANAK KANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TENTANG TENDER PENJUALAN SAHAM PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL TBK. BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 03 K/KPPU/2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) NOMOR 47/KPPU-L/20008 TENTANG DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) REPUBLIK INDONESIA NO. 04/KPPU-L/2005 MENGENAI LELANG GULA ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 05/KPPU-L/2002 MENGENAI PELANGGARAN TERHADAP UNDANG UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PT. CAMILA INTERNUS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01/KPPU-I/2002 MENGENAI PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN P[ERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KPPU NO. 21/KPPU-L/2005 TENTANG DISKRIMINASI DISTRIBUSI GAS OLEH PT. PERTAMINA DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1768 K / PDT / 2006 ATAS GUGATAN HAK PERWALIAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 K/N/2000 TANGGAL 8 MARET 2000 MENGENAI PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH PT BANK INTER PASIFIC Tbk. TERHADAP PT POLYSINDO EKA PERKASA Tbk.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1080.K/Pdt/1998 TANGGAL 28 DESEMBER 1998 TENTANG PERALIHAN HAK ATAS SAHAM PERSEROAN TERBATAS PADA PERJANJIAN PEMBUATAN PABRIK PUPUK PHOSPHAT TERPADU PT SAPROTAN DI CIKAMPEK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INMDONESIA No. 871.K/PDT/19990 TANGGAL 2 SEPTEMBER 1999 MENGENAI PERALIHAN SAHAM ATAS NAMA OLEH PEMEGANG SAHAM NOMINEE TANPA IZIN PEMBERI NOMINEE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 2/PAILIT/1999/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG PERMOHONAN KEPAILITAN OLEH CHIODA SPORT MARKET, PT DAINE CITRA ABADI DAN PT AGRABUDI KOMUNIKA TERHADAP PT PARA BANDUNG PROPERTINDO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan menurut UU No. 30 th 2004 tentang jabatan notaris dihubungkan dengan pasal-pasal peraturan pemerintah No. 37 th 1998 tentang peraturan jabatan pembuat akta tanah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pajak Penghasilan Terhadap Bunga Obligasi Yang Diperoleh Dana Pensiun Dalam Penjualan Obligasi Di Bursa Efek

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk. DENGAN UMKM DIKAITKAN DENGAN PRINSIP POLA KEMITRAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembagaian harta bersama akibat perseraian dalam perkawinan poligami didasarkan Undang Undang No.1 Tahum 1974 tentang perkawinan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN DI DESA MLARAS KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG DIAKIBATKAN PERCERAIAN DARI PERKAWINAN BERBEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembagian harta kekayaan suami istri akibat perceraian dari perkawinan yang tidak dicatat dihubungkan dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARIS DALAM KELUARGA YANG TERDAPAT LEBIH DARI SATU PERKAWINAN SENTANA DI DESA BAJRA KABUPATEN TABANAN PRONVINSI BALI BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBAGIAN WARISAN DARI HARTA WARIS YANG BERASAL DARI HARTA BAWAAN PADA PERKAWINAN KEDUA DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN KREDIK KELAYAKAN USAHA (KKU) TERHADAP USAHA KECIL DI PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG CIREBON DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBINA YAYASAN SEBAGAI PEMEGANG SAHAM DI PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN OLEH YAYASAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SETELAH DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46 PUU-VIII TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMILIKAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN KITAB UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN GANTI KERUGIAN BAGI MASYARAKAT KAMPUNG BEBEK KOTA TANJUNG PINANG AKIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK ANGKAT PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DALAM PEWARISAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK ANAK ANGKAT UNTUK MENDAPATKAN NAFKAH HIDUP AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA ANGKAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK INGKAR SUAMI TERHADAP KEABSAHAN SEORANG ANAK SERTA AKIBATNYA TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM HAL WARIS BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK MEREK SEBAGAI HARTA BERSAMA (GONOGINI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGASUHAN ANAK TERHADAP ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN PENETAPAN PN. CIBINONG NO. 03/Pdt.P/2006/PN.Cbn DIKAITKAN DENGAN KEBERADAAN AKTA DI BAWAH TANGAN MENGENAI PENGAKUAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK ANGKAT ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK LGBT (LESBI, GAY, BISEKSUAL, TRANSEKSUAL) TANPA PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS SEORANG SUAMI YANG DUBERI MARGA TERHADAP HARTA WARISAN SI PEMBERI MARGA MENURUT HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Dikaitkan Dengan Kesetaraan Kedudukan Suami dan Isteri Dalam Hukum Perkawinan Sebagai Upaya Bagi Pengembangan Hukum Benda Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARTA BERSAMA YANG TERMASUK DALAM BOEDEL PAILIT TERKAIT DENGAN DIPAILITKANNYA SUAMI ATAU ISTRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HARTA PUSAKA RENDAH YANG DIANGGAP HARTA PUSAKA TINGGI DAN DIKUASAI SECARA PERORANGAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ADAT MINANGKABAU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB PT. LION MENTARI AIRLINES TERHADAP PENUMPANG YANG KEHILANGAN BAGASI BERDASARKAN PUTUSAN BPSK NO.12/PUT/ARBITRASE X/2011 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PENERBANGAN DAN PERMENHUB NO.77 TAHUN 2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAJIAN HUKUM PEMISAHAN UNIT USAHA SYARIAH DARI BANK UMUM BERBADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS DIHUBUNGKAN DENGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog