Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Perkawinan Bawah Umur di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELAKSANAAN PERKAWINAN BAWAH UMUR YANG DILAKUKAN TANPA DISPENSASI KAWIN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN POLIGAMI YANG DILAKUKAN TANPA PERSETUJUAN ISTRI DAN IZIN PENGADILAN AGAMA SERTA AKIBAT HUKUMNYA PADA HARTA BERSAMA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG PENYEBARLUASAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HUKUM KEPAILITAN : ANALISIS DALAM HUKUM KELUARGA DAN HARTA KEKAYAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

"PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA : Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan ....."

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Sewa Rahim; dalam perspektif hukum indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DAN TANAH SECARA LISAN SEBELUM DILAKSANAKAN AKTA JUAL BELI OLEH PPAT YANG MENGALAMI PERUBAHAN HARGA SECARA SEPIHAK OLEH PENJUAL SETELAH PEMBAYARAN DOWN PAYMENT DITINJAU DARI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Kepailitan analisis hukum perselisihan & Hukum keluarga serta harta

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Buku Ajar Hukum Keluarga & Waris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Buku Ajar Hukum Keluarga & Waris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Kepailitan : Analisis dalam Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Pemerintah Terkait dengan Program Wajib Belajar : Upaya Menekan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PERKAWINAN ANTAR AGAMA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN WAJIB BELAJAR SEBAGAI UPAYA MENEKAN PRAKTIK PERKAWINAN BAWAH UMUR DI KECAMATAN PASIR JAMBU, KABUPATEN BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PROGRAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS(PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN) DALAM KAITANNYA DENGAN PENGHAPUSAN PRAKTIK PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKAWINAN YANG DIDASARKANPADA PERJODOHAN OLEH ORANG TUASEBAGAI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN DIHUBUNGKAN DENGANHUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK DALAM PEWARISAN DARI PERKAWINAN ANTARA ORANG YANG BERAGAMA ISLAM DENGAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN SEJARAH ALAM NGAJIRASA PADA MASYARAKAT DAYAK LOSARANG INDRAMAYU DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM WARIS A DAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) OLEH SUAMI ISTRI DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PENETAPAN ANAK ANGKAT DALAM WUJUD PENERAPAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK UNTUK ANAK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM MENGAKSES KONTEN YANG MENGANDUNG UNSUR PORNORAFI DALAM MEDIA INSTAGRAM BERDASARKAN UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG - UNDANG ITE

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN SEBAGAI AKIBAT PERZINAAN DIHUBUNGKAN DE NGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEMBERIAN WARIS MELALUI SURAT WASIAT OLEH AYAH BIOLOGIS KEPADA SESEORANG YANG BERADA DI BAWAH PENGAMPUAN DITINJAU MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA DAN PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK TERKAIT AKSES ANAK DI MEDIA SOSIAL TERHADAP KEAMANAN, PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2 00 2 TENTA NG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Sewa Rahim; dalam Perspektif Hukum Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA AKIBAT ADANYA PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT SELAMA PERKAWINAN BERLANGSUNG DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERDANGAN ANAK TERKAIT KEGIATAN PROSTITUSI SECARA ONLINE DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AKIBAT HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DARI ADANYA PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SETELAH TERJADINYA PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DAN UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERJANJIAN PENYERAHAN ANAK UNTUK DIANGKAT ANAK ANTARA ORANG TUA KANDUNG DENGAN YAYASAN SAYAP IBU MENURUT UU NO. 17TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK DALAM PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL YANG TELAH MEMILIKI ANAK KANDUNG LEBIH DARI SATU DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR UNTUK MEMPEROLEH PENGASUHAN DI PANTI SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG USAHA KESEJAHTERAAN ANAK DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG USAHA KESEJAHTERAAN ANAK BAGI ANAK YANG MEMPUNYAI MASALAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBERADAAN FORUM ANAK KOTA BANDUNG SEBAGAI WADAH EKSPRESI DAN ASPIRASI ANAK JALANAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PERALIHAN STATUS TANAH PUSAKO TINGGI MENJADI TANAH HAK MILIK OLEH MAMAK KEPALA WARIS DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN ANAK HASIL PERKAWINAN POLIGAMI LEBIH DARI EMPAT (4) ISTERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI INDRAMAYU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK JO. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG DIEKSPLOITASI UNTUK MENGEMIS DI KOTA BANDUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN OLEH IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BATITA DARI KONSUMSI MAKANAN TAMBAHAN BAYI YANG MENGANDUNG BAKTERI ECOLI DAN KOLIFORM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANGUNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS SUAMI TERHADAP HARTA ISTRI BERADAT MINANGKABAU YANG TELAH MENINGGAL YANG TIDAK MEMILIKI ANAK DITINJAU DARI HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI TRANSAKSI JUAL BELI HANDPHONE REPLIKA MELALUI MEDIA INTERNET DIKAJI DARI UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUM 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN jo UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Virtual company dalam situs web di internet dikaitkan dengan bentuk badan usaha berdasarkan hukum positif Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Buku Ajar Hukum Keluarga & Waris

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hukum kepailitan (analisis hukum perselisihan dan hukum keluarga serta harta benda perkawinan)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PP NO. 10 TAHUN 1983 Jo PP NO. 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, STUDI KASUS DI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PRAKTIK PERJANJIAN LISENSI PATEN DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG PATEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS HUKUM PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN KEPERCAYAAN PARMALIM DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STATUS KEDUDUKAN HARTA YANG DIBERIKAN PADA SAAT TEH PAI" DALAM PROSESI PERKAWINAN ADAT TIONGHOA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974"TATUS KEDUDUKAN HARTA YANG DIBERIKAN PADA SAAT "TEH PAI" DALAM PROSESI PERKA

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog