Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

HAK WARIS ANAK KANDUNG TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA KANDUNG YANG DIKUASAI OLEH IBU TIRI DITINJAU DARI YURISPRUDENSI DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS DARI WANITA YANG KAWIN HAMIL ATAS HARTA PRIA YANG MENGAWINI WANITA TERSEBUT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK WARIS JANDA DI KAMPUNG NAGA (GARUT) DALAM KERANGKA HUKUM WARIS DI INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN YURISPRUDENSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HIBAH HARTA PENINGGALAN ISTRI PERTAMA OLEH SUAMI KEPADA ISTRI KEDUA DIHUBUNGKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PERAWATAN ANAK YANG LAHIR DARI SEORANG NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UU NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

INGKAR JANJI KAWIN DAN AKIBAT HUKUMNYA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Tentang Pengakuan Anak Luar Kawin di Indonesia Dihubungkan Dengan Asas Keadilan Dalam Rangka Pembangunan Hukum Keluarga Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KAWIN KONTRAK DI WILAYAH PUNCAK BOGOR DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEABSAHAN PERKAWINAN DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH, CALON PENGANTIN PRIA DIWAKILKAN OLEH LAWYER ATAU KUASA HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ISLAM DAN PP NO. 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keabsahan Suatu Perkawinan Melalui Pemanfatan Media Telekomunikasi Dihubungkan Dengan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1751/P/1989 Tanggal 20 April 1990 Mengenai Sahnya Perkawinan Melalui Telepon

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN AHLI WARIS BERALIH AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT BALI DIKAITKAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG BERALIH AGAMA TERHADAP PEWARISAN BERDASARKAN HUKUM ADAT BALI DI KODYA DENPASAR DAN DI KABUPATEN TINGKAT II BADUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT BERBEDA JENIS KELAMIN TERHADAP HARTA WARISAN ORANG TUA ANGKATNYA DITINJAU DARI HUKUM WARIS ADAT BATAK (PATRILINEAL) DAN DAYAK SIMPANG (MATRILINEAL)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM MEWARISI HARTA ORANG TUA ANGKATNYA MENURUT HUKUM ADAT BATAK KARO DIHUBUNGKAN DENGAN HAK-HAK ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN POLIANDRI DALAM PRAKTIK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN NYEBURIN PADA KELUARGA YANG MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI MENURUT HUKUM ADAT BALI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS BERALIH AGAMA TERHADAP HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT BALI DI KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI-BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK DARI PASANGAN YANG MELAKUKAN KAWIN LARI (SILARIANG) TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM WARIS ADAT MAKSSAR DIHUBUNGKAN DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI LOKIKA SANGGRAHA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MELINDUNGI HAK ANAK DAN IBU PASCA PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HUKUM PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO) DALAM PERJANJIAN PUBLIK PRIPAT PARTNERSHIP DITINJAU DARI SISTEM HUKUM JAMINAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN MEWARIS ANAK LUAR KAWIN DARI HASIL HUBUNGAN GELAP TENAGA KERJA WANITA INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DIKAITKAN DENGAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SURAT WASIAT BERUPA AKTA OTENTIK DENGAN KLAUSUL MEGELUARKAN AHLI WARIS UTAMA DITINJAU DARI SISTEM HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA DENGAN KUH PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WALI DALAM MEWAKILI AHLI WARIS DIBAWAH UMUR DALAM TINDAKAN HUKUM MENJUAL WARISAN HAK AHLI WARIS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN WARISAN BERUPA HAK MILIK ATAS TANAH TERHADAP AHLI WARIS YANG BERGANTI KEWARGANEGARAAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN DALAM PERKAWINAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INPRES NO. 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEPEMILIKAN PENANAMAN MODAL ASING ATAS PT YANG BERGERAK DI BIDANG YANG TERMASUK DALAM NEGATIVE LIST MELALUI PERJANJIAN DENGAN WNI DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM PENANAMAN MODAL ASING

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERHADAP AKIBAT PEMBERIAN VAKSINASI DALAM PROGRAM IMUNISASI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ORANG TUA YANG TIDAK MENDAPATKAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN ALIMENTASI DARI ANAKNYA DITINJAU DARI UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JUNCTO UU NO.13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIJADIKAN AGUNAN UTANG DALAM FENOMENA PARUMAEN DI LOSUNG PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK KANDUNG YANG DIPUTUS HUBUNGAN KELUARGA OLEH ORANG TUA KANDUNG DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN SIRRI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMEGANG AKTA PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI (PPJB) DAN KWITANSI PEMBAYARAN DALAM HAL KEPAILITAN BAGI PENGEMBANG (DEVELOPER) YANG DINYATAKAN PAILIT DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM KONTRAK KERJASAMA ANTARA MUSISI INDEPENDEN DENGAN PERUSAHAAN REKAMAN/LABEL MAYOR DIKAITKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN MELALUI PERJANJIAN KAWIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI SATUAN RUMAH SUSUN TERKAIT PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI KARENA STATUS PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG -UNDANG NO 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PENCIPTA ATAS HAK CIPTA SINEMTOGRAFI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM ANTARA STASIUN TELEVISI DAN RUMAH PRODUKSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGDAN HUKUM TERHADAP WANITA ATAS HARTA GONO-GINI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perolehan dan Peralihan Hak Atas Tanah ut Melaksanakan Program Food Estate di Kalimantan Timur dlm Penerapan Asas Fungsi Sosial Tanah Ditinjau dari UU No. 5 Th 1960 ttg Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PEWARISAN ANAK PADA PERKAWINAN ADAT TAMBELAN DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS IZIN POLIGAMI KARENA ALASAN ISTRI TIDAK DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN TERHADAP SUAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI DONOR ASI MELALUI BANK ASI TERKAIT STATUS ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK PEMELIHARAAN (ALIMENTASI) ANAK SAH SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HAK WARIS JANDA DAN ANAK-ANAKNYA DALAM POLIGAMI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1615 K/PDT/1993 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LEGALITAS PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DIDAHULUI DENGAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DIDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGATURAN LEMBAGA PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DAN HAK MEWARIS ANAK ANGKAT DITINJAU DARI STAATSBLAD 1917 NOMOR 129 DAN HUKUM ISLAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN WARIS TERHADAP TRANSGENDER DIKAITKAN DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog