Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Pengaturan Mengenai Korporasi Sebagai Subjek Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Tertentu dan Implementasi Penuntutannya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaturan Pemberian Ganti Kerugian Bagi Seseorang Berkenaan Dengan Putusan Bebas Oleh Pengadilan Yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI YUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA MELALUI MEKANISME HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yuncto Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Melalui Mekanisme Hukum Per

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Dikaitikan Dengan Protokol Perdagangan Orang Pelengkap Konvensi Kejatahan Transnasional Terorganisasi 2000 di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan Fiktif Pada Bank Pemerintah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN L/C FIKTIF PADA BANK PEMERINTAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Praktik Penegakkan Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyalahgunaan Wewenang Oleh Anggota POLRI Dalam Tahap Penyidikan Dan Sanksi Yang Ditetapkan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dari Perspektif Restorative Justice.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyidikan Kasus Santet Dalam Sistem Hukum Pidana Dikaitkan Dengan Rancangan Undang-Undang Tentang KUHP Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYIDIKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DAN PENYIMPANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peranan Penyidik Tindak Pidana Korupsi Dalam Upaya Mewujudkan Integrated Criminal Justice System.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbuatan Melawan Hukum Korporasi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Atas Pengembalian Kerugian Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBUATAN MENYERUKAN MALING" TERHADAP ORANG LAIN DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PIDANA"ERBUATAN MENYERUKAN "MALING" TERHADAP ORANG LAIN DITINJAU DA"RBUATAN MENYERUKAN "MALING" TERHADAP OR"BUATAN MENYERUKAN ""

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Rehabilitasi Dalam Upaya Penanggulangan Penyalah Gunaan Narkoba Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN REG NO. 354/PID.B/2001/PN.JAK.SEL TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK DIKAITKAN DENGAN PASAL 183 KUHAP UU NO 8 TAHUN 1981

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MA RI NOMOR 1349 K/PID/2008 TENTANG PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN OLEH MAHKAMAH TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 55 AYAT (1) KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 743/K/Pid/1982 TENTANG TINDAK PIDANA SUBVERSI MENGENAI MASA PENAHANAN YANG DIPERHITUNGKAN DENGAN PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN TERHADAP TERPIDANA ABUBAKAR BASYIR BIN ABUD BASYIR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG N

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 334.K/PID/2001 TENTANG JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM YANG MENGGUNAKAN HUKUM ACARA PEMERIKSAAN BIASA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PENYEROBOTAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 108/PID/B/2010/PN.BDG TENTANG PENJATUHAN PIDANA PERKARA NARKOTIKA YANG TIDAK DISERTAKAN BARANG BUKTI GANJA VIDE PASAL 111 AYAT (1) JO. PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NO. 229/PID.B/2006PN TANGGAL 03 JULI 2006 MENGENAI ADANYA UNSUR PRAE-JUDICIAL GESCHILL DALAM PERKARA PENJUALAN ASET PERUSAHAAN PT. SALAK LEMBAH NUSA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NO. 38/PID/B/2004.PN JAKARTA TIMUR TENTANG TINDAK PIDANA PATEN DENGAN TERDAKWA DRS. ERMAN HAFNI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1174 K/PID/1994 TANGGAL 3 MEI 1995 MENGENAI KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1739 K/PID/2002 TENTANG PENGERTIAN PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI EX PASAL 263 KUHP DALAM KASUS JUAL BELI TANAH WARISAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1900 K/Pid/2002 TENTANG PUTUSAN BEBAS SYAHRIL SABIRIN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KLAIM BANK BALI ATAS KEWAJIBAN BANK DEBITUR BDNI BERDASARKAN BLBI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1194.K/PID 2001 TANGGAL 25 JANUARI 2002 TENTANG PEMBERIAN KREDIT YANG MELAMPAUI BATAS MEKSIMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 PK/PID/2003 TENTANG PENINJAUN KEMBALI PERKARA TOMMY SOEHARTO DIKAITKAN DENGAN PERTIMBANGAN HAKIM DAN ALASAN PENIADAAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REGISTER NO. 382 K/Pid/2000 TANGGAL 7 JUNI 2000 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIMBUL KARENA ADANYA KESEPAKATAN LISAN DALAM JUAL BELI SAPI IMPORT AUSTRALIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 986/Pid.B/2007/PN.BB TENTANG PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 1982/Pid.B/2006 TENTANG KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN KASUS ADRIAN HERLING WAWORUNTU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Peninjauan Kembali Di Hubungkan Dengan Penerapan Keadilan Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pidana Dalam Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Sebagai Koordinator Dan Pengawasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dihubungkan Dengan Upaya Mencapai Tujuan Negara Hukum .

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Kejaksaan Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Kriminal Eksibisionisme dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Dibidang Pengelolaan Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Wewenang Badan Pertanahan Nasional Dalam Pengadaan Blanko Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dihubungkan Dengan Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEWENANGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DALAM HAL PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA DI B IDANG PENYIARAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Kegagalan Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi Dihubungkan Dengan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidna

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kompetensi Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Tersangka.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Yurisdiksi Kriminal Tindak Pidana Terorisme Transnasional Pada Sistem Hukum Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsepsi Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan UNCAC 2003 Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Mekanisme Bantuan Penyidikan oleh Penyidik TNI Kepada Penyidik POLRI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Model Penalaran Hukum Pada Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Penyidikan Dihubungkan Dengan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Penyidik Polri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Praktek Penangguhan Penahanan Tersangka dan Terdakwa Berdasarkan Unda-Undang No. 8 Th 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembaharuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dkaitkan Dengan Konsep Restorative Justice

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog