Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Perlindungan Hukum Atas Hak dan Kewajiban Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Dikaitkan Dengan Undang2 No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Hak Terpidana Berdasarkan Standart Minimum Rules For The Teatment Of Prisoner Dihubungkan Dengan UU Nomor 12 Tahun 1995.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN KORBAN MALPRAKTIK SEBAGAI PERWUJUDAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM DALAM PROSES PENGADILAN ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASASI ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Pemulihan Korban dalam Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Penyitaan Harta Kekayaan Pihak Lain Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh KPK Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PIHAK LAIN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH KPK DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) Pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking In Persons) Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Polri Dihubungkan Dengan Undang-Undang Keimigrasian.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN SAKSI DAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Permohonan Pengesahan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Oleh Terlapor Dan Intervensi Pelapor Dalam Perkara Pra Peradilan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSIDANGAN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Di Bidang Ototmotif Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UU NO. 15 TAHUN 2002 JO UU NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG PENCUCIAN UANG.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyedia Dana Pembuatan Psikotropika Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Dan Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Masih Dibawah Umur Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Dan Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi Dalam Melindungi Keselamatan Pasien Didasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pidana Kerja Sosial Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Pemidanaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP KOMISI KEJAKSAAN SEBAGAI PENGAWAS TINDAKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENUNTUT UMUM DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG PENELANTARAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA KANDUNG BERDASARKAN KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LEMBAGA PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWASAN TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI MENGESAMPINGKAN PERKARA PIDANA DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH JAKSA AGUNG TERHADAP DELAPAN DEBITOR BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA DAN IMPLIKASINYA DENGAN EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEADILAN GENDER BAGI WANITA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN JENIS PENAHANAN RUMAH DAN PENAHANAN KOTA DALAM TAHAP PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASAS PERSAMAAN DI DALAM HUKUM BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA PADA PELAKSANAAN UPAYA PAKSA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DIHUBUNGKAN DENGAN PRA PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN UU NO.31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aktivitas Perbankan Dalam Hubungannya Dengan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pembiayaan Kegiatan Terorisme.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Alternatif Model Penahanan Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA YURIDIS MENGENAI UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKA UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisa Yuridis Mengenai Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Dan Implementasinya Dalam Praktik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Tolok Ukur Pencekalan Saksi Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Tahap Penyelidikan Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Yuridis Tolok Ukur Pencekalan Saksi Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi SDalam Tahap Penyelidikan Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Umum di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Pidana Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGNA HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN KASUS TELUK BUYAT KAB. MINAHASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DISKRESI KEPOLISIAN DI TINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Diskresi Kepolisian Di Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Dualisme Kewenangan Penyidikan Yang Dilakukan Antara PPNS Dan Penyidik POLRI Dalam Penanganan Tindak Pidana Ketertiban Umum Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIFITAS KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DALAM MENEGAKKAN ASAS KEMERDEKAAN PERS DIKAITKAN DENGAN CONTEMPT OF COURT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektifitas Pidana Penjara Dalam Upaya Resosialisasi Narapidana.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perkosaan Dari Putusan Hakim Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UPAYA MENGELIMINIR TINDAK PIDANA DALAM KELUARGA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog