Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Dibidang Pengelolaan Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Wewenang Badan Pertanahan Nasional Dalam Pengadaan Blanko Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dihubungkan Dengan Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penelitian tentang Aspek Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Peninjauan Kembali Di Hubungkan Dengan Penerapan Keadilan Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pidana Dalam Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Polri Sebagai Koordinator Dan Pengawasan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dihubungkan Dengan Upaya Mencapai Tujuan Negara Hukum .

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pidana di Indonesia Dalam Memberi Kewenangan Kepada Kejaksaan Untuk Melakukan Upaya Hukum Luar Biasa Terhadap Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Kriminal Eksibisionisme dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Rehabilitasi Dalam Upaya Penanggulangan Penyalah Gunaan Narkoba Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN REG NO. 354/PID.B/2001/PN.JAK.SEL TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK DIKAITKAN DENGAN PASAL 183 KUHAP UU NO 8 TAHUN 1981

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS MA RI NOMOR 1349 K/PID/2008 TENTANG PENERAPAN AJARAN PENYERTAAN OLEH MAHKAMAH TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 55 AYAT (1) KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 743/K/Pid/1982 TENTANG TINDAK PIDANA SUBVERSI MENGENAI MASA PENAHANAN YANG DIPERHITUNGKAN DENGAN PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN TERHADAP TERPIDANA ABUBAKAR BASYIR BIN ABUD BASYIR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG N

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I NOMOR 334.K/PID/2001 TENTANG JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM YANG MENGGUNAKAN HUKUM ACARA PEMERIKSAAN BIASA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PELANGGARAN PENYEROBOTAN TANAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN NO. 108/PID/B/2010/PN.BDG TENTANG PENJATUHAN PIDANA PERKARA NARKOTIKA YANG TIDAK DISERTAKAN BARANG BUKTI GANJA VIDE PASAL 111 AYAT (1) JO. PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NO. 229/PID.B/2006PN TANGGAL 03 JULI 2006 MENGENAI ADANYA UNSUR PRAE-JUDICIAL GESCHILL DALAM PERKARA PENJUALAN ASET PERUSAHAAN PT. SALAK LEMBAH NUSA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NO. 38/PID/B/2004.PN JAKARTA TIMUR TENTANG TINDAK PIDANA PATEN DENGAN TERDAKWA DRS. ERMAN HAFNI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1174 K/PID/1994 TANGGAL 3 MEI 1995 MENGENAI KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1739 K/PID/2002 TENTANG PENGERTIAN PUTUSAN BEBAS TIDAK MURNI EX PASAL 263 KUHP DALAM KASUS JUAL BELI TANAH WARISAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 1900 K/Pid/2002 TENTANG PUTUSAN BEBAS SYAHRIL SABIRIN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KLAIM BANK BALI ATAS KEWAJIBAN BANK DEBITUR BDNI BERDASARKAN BLBI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1194.K/PID 2001 TANGGAL 25 JANUARI 2002 TENTANG PEMBERIAN KREDIT YANG MELAMPAUI BATAS MEKSIMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 PK/PID/2003 TENTANG PENINJAUN KEMBALI PERKARA TOMMY SOEHARTO DIKAITKAN DENGAN PERTIMBANGAN HAKIM DAN ALASAN PENIADAAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA REGISTER NO. 382 K/Pid/2000 TANGGAL 7 JUNI 2000 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIMBUL KARENA ADANYA KESEPAKATAN LISAN DALAM JUAL BELI SAPI IMPORT AUSTRALIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG NOMOR 986/Pid.B/2007/PN.BB TENTANG PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 1982/Pid.B/2006 TENTANG KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN KASUS ADRIAN HERLING WAWORUNTU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUSTENTANG PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.2/K/Pid/SUS/2008 MENGENAI UNSUR KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT BERDASARKAN PASAL 360 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Reklamasi Pantai Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG TERKAIT PERMOHONAN PEMINDAHAN TEMPAT PEMERIKSAAN PERSIDANGAN OLEH TERSANGKA MUHTADI ASNUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN BIBIT SAMAD RIANTO DAN CHANDRA MARTHA HAMZAH TERHADAP PERBUATAN OTTO CORNELIUS KALIGIS YANG MEMBUKA BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI DAN AHLI DALAM BERKAS PERKARA BIBIT SAMAD RIANTO DAN CHANDRA MARTHA HAMZAH KEPADA P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN DEPUTI DIREKTUR [T. PLN (PERSERO) BAGIAN PEMBANGKIT DAN ENERGI PRIMER DALAM HAL TERJADINYA DUALISME PENYIDIKAN DALAM PERKARA DUGAAN KORUPSI PLTG BORANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT DALAM HAL PRAKTIK PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFFICKING) YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH SURWA TERHADAP WANITA ASAL KABUPATEN SUBANG KE MALAYSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP AHMED DAN NANDA DALAM KASUS VCD PORNO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN KEPOLISIAN UNTUK MENDAMAIKAN TAWURAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Tentang Kesalahan Penerapan Hukum Judex Facti dihubungkan dengan Putusan Hakim Mahkamah Agung Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Jaksa Penuntut Umum Dalam Mewakili Dan Melindungi Kepentingan Korban Pada Sistem Peradilan Pidana.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Qanun Jinayat Aceh Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Imunitas Aparat Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI BAGI TERPIDANA MATI TIBO DKK DALAM HAL DITEMUKANNYA NOVUM DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hasil Tes Urine Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Perkara Penyalahguna Narkoba Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Ajaran Kausalitas (Hubungan Sebab Akibat) Dalam Konteks Pengakanan Hukum Yang Berkeadilan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI ASAS SUBSIDIARITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PENGAJUAN KEBERATAN KEPADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DALAM PERAMPASAN BARANG MILIK PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Penggunaan Hak Politik Perempuan Melalui Lembaga Legislatif Dalam Mewujudkan Prinsip Persamaan Hak Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-IX/2011 TENTANG PEMBATALAN KATA PENYELIDIKAN DI PASAL 16 AYAT 1 HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN TERHADAP PROSES PENANGANAN KASUS KORUPSI OLEH KPK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Independensi dan Akuntabilitas Pengadilan Tipikor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Integralitas Kebijakan Kriminal Melalui Sarana Penal Dan Non Penal Dalam Rangka Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Jurisdiksi Peradilan Militer Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Hukum Sebagai Membangun Independensi Peradilan Militer Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog