Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3 
No Pict

Aspek yuridis hak pengelolaan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan daerah industri Pulau Batam dalam kerangka Keputusan Mendagri No. 43 tahun 1977

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Batas Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melaksanakan Fungsi Pengaturan Pasca Amandemen Undang-Undang Dsaar 1945 Dikaitkan Dengan Sistem Perundang-undangan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Beberapa Pemikiran Ke Arah Terwujudnya Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

E fektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIFITAS REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI PIDANA DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Kinerja Lembaga Pengawas Funsional Dalam Kaitannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara Preventif dan Refresif

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksekusi Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Menuju Terwujudnya Kepastian Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksekusi Putusan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati Dalam Hubungannya Dengan Hak Terpidana Mengajukan PK (Peninjauan Kembali) Dan Kewenangan Presiden Memberikan Grasi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistansi Sistem Hukum Keimigrasian Dalam Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Untuk Penegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Prinsip Persamaan Kedudukan Warganegara Didepan Hukum Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Permukiman Perkotaan Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Sanksi Administrasi Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Dihubungkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penetapan Status Hukum Terhadap Aset Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi Pada PT. Persero Terbuka

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN STATUS HUKUM TERHADAP ASET SITAAN HASIL TINDAK PIDANAORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI PADA PT. PERSEROAN TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Hidup dan Tinggal di Lingkungan Yang Baik dan Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengampunan Pajak Sebagai Insentif Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaruh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Terhadap Penguatan Negara Hukum Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengawasan Inspektorat Jenderal Untuk Percepat Perbaikan Kepatuhan Hukum Guna Menciptakan Pemerintahan Yang Baik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengawasan Masyarakat Dalam Tanggapan Atas Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ilpad) Sebagai Wujud Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam Hukum Keuangan Negara di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembangan Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas Melalui Merger Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengenaan Pajak Atas Kontrak Bagi Hasil Industri Minyak Dan Gas Bumi Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Suatu Upaya Pembangunan Hukum Perpajakan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 (Studi Tentang Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta).

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengisian Jabatan Kepresidenan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Kepartaian Dan Sistem Pemerintahan Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penguatan Konsep Negara Hukum Indonesia : Pengaruh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Dalam Mewujudkan Hukum Sebagai Konsep Bernegara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peningkatan PrefesionalDan Integritas Kepolosian Negara Republik Indonesia Sebagai Upaya Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENINGKATAN PROFESIONAL DAN INTEGRITAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDNAG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotila dan Phsiccotropika di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Sebagai Upaya Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Sengketa Pertanahan DiBidang Perumahan Melalui Sidang Persiapan Serta Komisi Penyelesaian Sengketa Tanah Dikaitkan Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Rangka Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perbuatan Mel;awan Hukum Nazhir Dalam Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERBUATAN MELAWAN HUKUM NAZHIR DALAM PENGELOLAAN HARTA BENDA WAKAF

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian Jual Beli Komoditi Dalam Perdagangan Berjangka Sebagai Alternatif Pengembangan Sektor Agribisnis Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Perekonomian Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perjanjian kerja bersama antara perusahaan dengan serikat pekerja sebagai pedoman kerja di lingkungan perusahaan dihubungkan dengan UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLAWANAN TERHADAP PERADILAN DIKAITKAN DENGAN EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlawanan Terhadap Peradilan Dikitkan Dengan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tugas Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pada Tahap Proses Pemeriksaan Di Tingkat Kepolisian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tugas Dan Wewenang Kepolisian Dalam Prektik Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Hak Cipta Dan Hak-Hak Terkait

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tugas Dan Wewenang Polisi Lalu Lintas Dalam Prktik Penegakan Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Delik Culpa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Wewenang Pemerintah Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Dalam Rangka Memperoleh Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog