Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Tinjauan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Penanaman Modal Oleh Investor Asing Dalam Rangka Pengembangan Sistem Pertanahan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Badan Khusus Pelaksana Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Pelaksanaan Penagihan Piutang Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI BADAN KHUSUS PELAKSANA PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PIUTANG NEGARA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Fungsi Dan Kedudukan Mukim Sebagai Lembaga Pemerintahan Dan Lembaga Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Di Aceh.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Fungsi Kebijakan Pejabat Negara Dikaitkan Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Pemakaian Tempat Usaha Di Bangunan Pasar Sebagai Jaminan Kredit

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA DI BANGUNAN PASAR SEBAGAI JAMINAN KREDIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Administrasi dan Hukum Pidana Dalam Upaya Mencegah Kriminalisasi Kebijakan Negara Yang Dilaksanakan Oleh Administraso Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Hukum Dalam Proses Pembentukkan Undang-Undang Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan DI Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dengan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Pemeritanh Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hubungan Antara Presiden Dan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Uud 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hubungan Lembaga Kepresidenan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Dan Anggaran Sebelum Dan Sesudah Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Sistem Checks And Balances

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hubungan Wakil Presiden Dengan Presiden Dalam Peyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan di Indonesia Dari Tahun 1945 Sampai Dengan Tahun 2004.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Teori Fiksi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Dampaknya Bagi Perkembangan Pemahaman Hukum Masyarakat di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Teori Norma Berjenjang Dalam Uji Materiil Perda Retribusi dan Pajak Daerah di Mahkamah Agung.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah Terhadap Dana Bagi Hasil Penerimaan Negara Bersumber Dari Pajak Pasca Amandemen UUD 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Sistem Kepartaian Terhadap Stabilitas Pemerintahan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum Dan Sesudah Amandemen UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Atas Hak Atas Tanah Dalam Perjanjian Bangun Guna Serah Diatas Hak Pengelolaan Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Atas Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Terhadap Hak Pekerja Dalam Perselisihan Hubungan Industrial Sebagai Upaya Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan .

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Kekuatan Mengikat Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Kebasahan Produk Perbankan Syariah Dikaitkan Dengan Fungsi Perbankan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Pengadaan Rumah Horizontal dan Vertikal Dalam Pembangunan Rumah Hunian Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan Yang Berkeadilan Dalam Upaya Mencapai Tujuan Negara Kesejahteraan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Dan Hubungan Lembaga Negara Penunjang Dengan Lembaga Negara Utama Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Kepala Daerah Tentang Pemberian Dana Mobilitas Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dihubungkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Administrasi Negara Pada Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Melalui Jalur Mediasi Dalam Rangka Menciptakan Hubungan Industrial Yang Harmonis Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Bank Indonesia Sebagai Lembaga Independen Dalam Sistem Perbankan Indonesia Dikaitikan Dengan Fungsi Bank Indonesia Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional Menurut Hukum Positif.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Mempertahankan Kedaulatan Negara Menurut Undang-undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan pelaksanaan pungsi majelis rakyat papua (MRP)dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di propinsi papua

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan Penerapan Asas Kekhususan Sistematis Pada Hukum Pidana Administrasi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Ditinjau dari Independensi Kekuasaan Kehakiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial Mengawasi Hakim Ditinjau Dari Independensi Kekuasaan Kehakiman.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Reformasi Peradilan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENASEHAT HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukkan Undang-Undang Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Hukum Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PIKIRAN DENGAN TULISAN DALAM PASAL 28 UNDANG-UNDANG DASAR 1945(Suatu Penelitian tentang Implementasi Kemerdekaan mengeluarkan Pikiran dan Tilisan Dalam Media Cetak Pada Masa Orde Baru)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Hk Pemegang Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan Dikaitkan dengan Hak Menguasaan Politik Negara Dalam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bersertifikat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia Dikaitkan Dengan Masalah Gugatan Berdasarkan Hak Atas Tanah Adat Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Melalui Izin Usaha Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumber Daya Alam.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Penjaminan Bangunan Dengan Tanah Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dikaitkan Hak Menguasai Oleh Negara Atas Tanah Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Hukum Kepolisian Negara-Negara ASEAN Dalam Pengembalian Aset Hasil Kejahatan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ketentuan Pidana Pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lebih Perspektif Melindungi Hak Normatif Pekerja Dan Pengusaha

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM AKSI UNJUK RASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Usaha Perasuransian Dikaitkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pengunjung dan pengguna gedung pusat perbelanjaan dari kecelakaan akibat kualitas fasilitas gedung ditinjau dari UU no. 28 tahun 2002 ttg Bangunan gedung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POLRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM AKSI UNJUK RASA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Pengupahan Pekerja Dalam Praktik Alih Daya (Outsourching) di Bidang Ketenagakerjaan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan Sebagai Upaya Menegakkan Hubungan Industrial Pancasila.

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog