Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Kongruensi Hak Atas Pembangunan Pasal 33 UUD 1945, dan Tipe Negara Hukum, serta Implikasinya terhadap Tipe Negara Hukum Materiil

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hubungan Kewenangan Antara Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dengan Presiden Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 : Pencarian Bentuk dan Isi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Pengadilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia dalam Kaitannya dengan negara Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tugas Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pada Tahap Proses Pemeriksaan Di Tingkat Kepolisian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tugas Dan Wewenang Kepolisian Dalam Prektik Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Hak Cipta Dan Hak-Hak Terkait

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tugas Dan Wewenang Polisi Lalu Lintas Dalam Prktik Penegakan Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Delik Culpa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Wewenang Pemerintah Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri Dalam Rangka Memperoleh Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Bidang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Dalam Rangka Pengembangan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Bidang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran Sebagai Upaya Mengembangkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Lelang Dikaitkan Dengan Pengelolaan Aset Bekas Kelolaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Dalam Upaya Mencapai Tujuan Negara

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Hukum Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government) di Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Politik Kriminal Tindak Pidana Di Bidang Penyaluran Dana Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Prinsip Tanggung Jawab Negara Pada Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dalam Kerangka Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PrinsipDominus Litis" Penuntutan Oleh KPK Dalam Pemberantasan Korupsi."rinsip"Dominus Litis" Penuntutan Oleh KPK Dalam Pemberantasan K"insip"Dominus Litis" Penuntutan Oleh KPK Dalam Pemberant"nsip"Dominus Litis" Penuntutan Oleh KPK Dalam Pemb"sip"Dominus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Proses Ijin Presiden Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Prospek Pengaturan Insentif dan Disinsentif Pajak Berkaitan Dengan Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Sebagai Perwujudan Sistem Perpajakan Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Putusan Sela Pengadilan Negeri Bale Bandung Terhadap Eksepsi Terdakwa Atas Surat Dakwaan Penun tut Umum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sistem Sanksi Dalam Memperkuat Kebijakan Self Assesment Di Bidang Perpajakan Dihubungkan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Sita Jaminan Atas Hak Atas Tanah Yang Merupakan Aset Negara Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Dalam Perspektif Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PNS Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Implikasinya Terhadap Pemberantasan Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsep Bantuan Hukum Dalam Prospek Implementasi UUD 1945 dan Perubahannya.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut UUD 1945 Dalam Implementasinya Dalam Praktek Ketatanegaraan Melalui Pelaksanaan Pemilu DPR 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Konsepsi Legalitas Badan Usaha Militer Sebagai Opsi Bagi Pemerintah Dalam Memenuhi Kewajiban Peyediaan Kesejahteraan Prajurit Sesuai Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Lingkup Batas Materi Muatan Instruksi Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dikaitkan Dengan Asas Larangan Mencampuradukan Kewenangan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Makna Dan Implikasi Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Nota Kesepakatan Pendanaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pedagang Pasar Tradisional Antara Bank Dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya Jakarta.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur Yang Dikerjasamakan Dengan Badan Usaha.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Paradigma Baru Bentuk Dan Sistem Pertanggung Jawaban Keuangan Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara Dalam Sektor Pajak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pelaksanaan Upaya Paksa Berdasarkan UU Nomor * Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dikaitkan Dengan UU Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam,Tidak Manusiawi Atau Merendah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PELANGGARAN MEREK TERKENAL PADA PRODUK EKSPOR DAN IMPOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemakzulan Presiden di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemilihan Umum Dengan Sistem Proporsional Terbuka : Pilihan Untuk Optimalisasi Perwujudan Demokrasi Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1948

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Kewenangan Polri

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Dalam Peradilan Administrasi Terhadap Para Pihak Yang Bersengketa

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Terhadap Delik Pers Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Th. 1999 Tentang Pers Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Yang Profesional Dan Proporsional Oleh Polri Sesuai Visi Dan Misi Di Era Reformasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakkan Hukum Dalam Delik Pers Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM ATAS PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH BAGI INSTANSI PEMERINTAH

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Atas Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Intansi Pemerintah

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Atas Tanggung Jawab Pengelolaan Sumber Daya Alam Migas hilir oleh BUMN dikaitkan dengan pemberian subsidi oleh pemerintah dalam rangka pengembangan perekonomian nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Hukum Tentang Leasing Sebagai Alternatif Pembiayaan Industri Tekstil Dihubungkan Dengan Hukum Perjanjian Indonesian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bagi Nasabah Pemegang Polis Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog