Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENASEHAT HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukkan Undang-Undang Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Hukum Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Perpajakan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PIKIRAN DENGAN TULISAN DALAM PASAL 28 UNDANG-UNDANG DASAR 1945(Suatu Penelitian tentang Implementasi Kemerdekaan mengeluarkan Pikiran dan Tilisan Dalam Media Cetak Pada Masa Orde Baru)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Hk Pemegang Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan Dikaitkan dengan Hak Menguasaan Politik Negara Dalam

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bersertifikat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia Dikaitkan Dengan Masalah Gugatan Berdasarkan Hak Atas Tanah Adat Dalam Rangka Pengembangan Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Melalui Izin Usaha Dihubungkan Dengan Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumber Daya Alam.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Penjaminan Bangunan Dengan Tanah Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dikaitkan Hak Menguasai Oleh Negara Atas Tanah Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pertanahan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Hukum Kepolisian Negara-Negara ASEAN Dalam Pengembalian Aset Hasil Kejahatan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ketentuan Pidana Pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lebih Perspektif Melindungi Hak Normatif Pekerja Dan Pengusaha

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM AKSI UNJUK RASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Usaha Perasuransian Dikaitkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan hukum terhadap pengunjung dan pengguna gedung pusat perbelanjaan dari kecelakaan akibat kualitas fasilitas gedung ditinjau dari UU no. 28 tahun 2002 ttg Bangunan gedung

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POLRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM AKSI UNJUK RASA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Pengupahan Pekerja Dalam Praktik Alih Daya (Outsourching) di Bidang Ketenagakerjaan Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan Sebagai Upaya Menegakkan Hubungan Industrial Pancasila.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perspektif Hak Pengelolaan Sebagai Hak - Hak Administratif Dikaitkan Dengan Hak Negara Sebagai Pengelola Barang Milik Negara Dalam Rangka Pengembangan Pengelolaan Kekayaan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Komisaris Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Dihubungkan Dengan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Daerah Jawa Barat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asas Kekhususan Sistematis (Systemmatishe Specialiteit) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Hukum Pidana Administrasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asas Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang- Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek yuridis hak pengelolaan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan daerah industri Pulau Batam dalam kerangka Keputusan Mendagri No. 43 tahun 1977

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Batas Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Melaksanakan Fungsi Pengaturan Pasca Amandemen Undang-Undang Dsaar 1945 Dikaitkan Dengan Sistem Perundang-undangan Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Beberapa Pemikiran Ke Arah Terwujudnya Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

E fektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIFITAS REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF SANKSI PIDANA DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Kinerja Lembaga Pengawas Funsional Dalam Kaitannya Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Secara Preventif dan Refresif

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksekusi Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Menuju Terwujudnya Kepastian Hukum.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksekusi Putusan Hakim Menjatuhkan Pidana Mati Dalam Hubungannya Dengan Hak Terpidana Mengajukan PK (Peninjauan Kembali) Dan Kewenangan Presiden Memberikan Grasi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistansi Sistem Hukum Keimigrasian Dalam Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Untuk Penegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Dan Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Prinsip Persamaan Kedudukan Warganegara Didepan Hukum Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Permukiman Perkotaan Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Sanksi Administrasi Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Dihubungkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penetapan Status Hukum Terhadap Aset Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi Pada PT. Persero Terbuka

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN STATUS HUKUM TERHADAP ASET SITAAN HASIL TINDAK PIDANAORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI PADA PT. PERSEROAN TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Untuk Hidup dan Tinggal di Lingkungan Yang Baik dan Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengampunan Pajak Sebagai Insentif Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Investasi Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengaruh Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Terhadap Penguatan Negara Hukum Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengawasan Inspektorat Jenderal Untuk Percepat Perbaikan Kepatuhan Hukum Guna Menciptakan Pemerintahan Yang Baik.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengawasan Masyarakat Dalam Tanggapan Atas Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ilpad) Sebagai Wujud Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dalam Hukum Keuangan Negara di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengembangan Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas Melalui Merger Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengenaan Pajak Atas Kontrak Bagi Hasil Industri Minyak Dan Gas Bumi Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum Suatu Upaya Pembangunan Hukum Perpajakan Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UUD 1945 (Studi Tentang Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta).

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pengisian Jabatan Kepresidenan Dalam Kaitannya Dengan Sistem Kepartaian Dan Sistem Pemerintahan Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penguatan Konsep Negara Hukum Indonesia : Pengaruh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Dalam Mewujudkan Hukum Sebagai Konsep Bernegara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peningkatan PrefesionalDan Integritas Kepolosian Negara Republik Indonesia Sebagai Upaya Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENINGKATAN PROFESIONAL DAN INTEGRITAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDNAG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog