Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

HUBUNGAN POLIMORFISME GEN ME2 (MALIC ENZYME) DENGAN EPILEPSI IDIOPATIK UMUM DAN RESPON TERAPI VALPROAT

No Pict

Pepaya

Beternak domba

Beternak domba

No Pict

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PNS Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

No Pict

Konsep Bantuan Hukum Dalam Prospek Implementasi UUD 1945 dan Perubahannya.

No Pict

Konsepsi Kedaulatan Rakyat Menurut UUD 1945 Dalam Implementasinya Dalam Praktek Ketatanegaraan Melalui Pelaksanaan Pemilu DPR 2009

No Pict

Lingkup Batas Materi Muatan Instruksi Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dikaitkan Dengan Asas Larangan Mencampuradukan Kewenangan.

No Pict

Makna Dan Implikasi Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-undang Dasar 1945

No Pict

Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Proyek Infrastruktur Yang Dikerjasamakan Dengan Badan Usaha.

No Pict

Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara Dalam Sektor Pajak

No Pict

PELANGGARAN MEREK TERKENAL PADA PRODUK EKSPOR DAN IMPOR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEAN

No Pict

Pemakzulan Presiden di Indonesia

No Pict

Pemilihan Umum Dengan Sistem Proporsional Terbuka : Pilihan Untuk Optimalisasi Perwujudan Demokrasi Di Indonesia.

No Pict

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dari Perspektif Hukum Pidana Dihubungkan Dengan Kewenangan Polri

No Pict

Penegakan Hukum Dalam Peradilan Administrasi Terhadap Para Pihak Yang Bersengketa

No Pict

Penegakan Hukum Terhadap Delik Pers Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Th. 1999 Tentang Pers Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana

No Pict

Penegakan Hukum Yang Profesional Dan Proporsional Oleh Polri Sesuai Visi Dan Misi Di Era Reformasi

No Pict

Penegakkan Hukum Dalam Delik Pers Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999.

No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

No Pict

Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945

No Pict

TINJAUAN HUKUM ATAS PELEPASAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGADAAN TANAH BAGI INSTANSI PEMERINTAH

No Pict

Tinjauan Hukum Atas Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Intansi Pemerintah

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog