Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

PRINSIP-PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI CARA-CARA MEMPEROLEH WILAYAH SEBAGAI DASAR KLAIM KEDAULATAAN TERITORIAL NEGARA DAN PENERAPANNYA DALAM SENGKETA KEPULAUAN SPRATLY DI LAUT CINA SELATAN

Dr. Etty R. Agoes, SH,. LL.M - Rudi M. Rizki, SH., LL.M. - Yuliandini Sudewo

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS MILISI ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Pengiriman Laskar Jihad dari Indonesia ke Afganistan)

Dudi Priyadi - Idris, SH., MA. - Rudi M. Rizki, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN PIDANA MATI SUPREME COURT OF ARIZONA, TAHUN 1987 TERHADAP LaGrand Bersaudara

Lina Novitasari - Rudi M. Rizki, SH., LL.M. - Sigid Suseno, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TENTANG PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI RWANDA OLEH OMAR SERUSHAGO BERDASARKAN PUTUSAAN INTERNASIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA ICTR NO. ICTR-98-39-S

Atip Latipulhayat, SH., LL.M - Mochamad Toufik - Rudi M. Rizki, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR FARMER YUGOSLAVIA (ICTY) NO. IT-94-1 ATAS DUSKO TADIC MENGENAI KEJAHATAN PERANG DAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

Atif Latifulhayat, SH., LL.M. - Eka Fitria - Rudi M. Rizki, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG HUKUM LAUT INTERNASIONAL ATAS KASUS NO. 5/1999 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN SECARA CEPAT KAPAL CAMOUCO (PANAMA Vs. PRANCIS)

Anita Tristya Wenni - R. Ahmad Gusman, SH. - Rudi M. Rizki, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK ASASI MANUSIA DALAM HAL TERJADINYA PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA (ENFORCED OR INVOLUNTARY DISAPPERANCES) DENGAN MELIHAT KASUS DI INDONESIA

DIANY RATIH MUNGGARANI - Dr. H. Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Dr. H. Rudi M. Rizki, SH., LL.M. - Dr/ H. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Soemaryo Suryokusumo, S.H., LL.M. - Prof.Dr. Sumaryo Suryokusumo, S.H.,LL.M. - Prof.Dr. Sumaryo Suryokusumo, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB ATASAN DALAM PELANGGARAN BERAT HAM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Atip Latifulhayat, SH., LL.M. - D. Wulan Christianti - Rudi M. Rizki, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN PENYIKSAAN DALAM TAHAP PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN KONVENSI ANTI PENYIKSAAN (CONVENTION AGAINST TORTURE) (Suatu Studi Kasus di Kantor Kepolisian Wilayah Bandung)

Lies Sulistiani, SH., MH. - Rachminawati - Rudi M. Rizki, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Fungsi dan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Mencegah dan Menaggulangi Timbulnya Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dihubungkan Dengan Kedaulatan Negara

Indra Rosandry - Ny. Tien Sumartini Saefullah, SH.,MH - Rudi M. Rizki, SH.,LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

Implementasi Instrumen-Instrumen Hukum Internasional Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Kaum Wanita, Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia

Dr. Yudha Bhakti, SH.,MH - Elis Listyawati - Rudi M. Rizki, SH.,LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HAK-HAK PENGUNGSI DOMESTIK (INTERNALLY DISPLSCED PERSONS) AKIBAT SENGKETA BERSENJATA INTERNAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS DI INDONESIA)

Idris, SH., MA. - Irawati Handayani - Rudi M. Rizki, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SENGKETA BERSENJATA INTERNAL DI INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI IV JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN II 1977 SERTA UU NO. 3 TAHUN 2002

Fajar Sukarno - Prof . Dr. E. Saefullah W., SH., LL.M. - Rudi M. Rizki, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI AFGHANISTAN DI PAKISTAN MENURUT KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL 1967

Idris, SH., MA. - Juliartha Nugrahaeny Pardede - Rudi M. Rizki, SH., LL.M..

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hak Bagi Pengungsi Berdasarkan Klausul Non-Refoulement dan Housing Rights Dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951 Suatu Studi Banding Antara Praktek Indonesia dan Australia

Dr. Yudha Bhakti, SH.,MH - Rudi M. Rizki, SH.,LL.M - T. Armilla Madiana

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KEKEBALAN HUKUM YANG DIBERIKAN SUATU NEGARA DIKAITKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Indra Wira Nugraha - R. Achmad Gusman C. S., SH. - Rudi M. Rizki, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Handing-Over Dalm Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas Teritorial Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Dr. Romli Atmasasmita, SH.,LL.M - Indra Wardhana - Rudi M. Rizki, SH.,LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

Aspek Hukum Transnasional Deportasi Orang Asing di Indonesia Sebagai Salah Satu Tindakan Keimigrasian Menurut Pasal 42 UU No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Dr. Romli Atmasasmita, SH., LLM - Michaela Mardova - Rudi M. Rizki, SH.,LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

ASPEK-ASPEK HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS PENGHILANGAN ORANG (ENFORCED/INVOLUNTARY DISAPPEARANCE) DI INDONESIA

Atip Latifulhayat, SH., LL.M. - Juliane Sari - Rudi M. Rizki, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penerapan Perjanjian-Perjanjian Internasional Yang Mengatur Tentang Pembatasan, Non-Proliferasi dan Larangan Uji Coba Senjata Nuklir di India Tanggal 11 dan 13 Mei 1998

Dr. Yudha Bhakti A., SH.,MH - R. Sakunto Paksi - Rudi M. Rizki, SH.,LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SOUTHERN BLUEFIN TUNA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN : SENGKETA ANTARA JEPANG LAWAN AUSTRALIA DAN NEW ZEALAND

Dr. Etty R. Agoes, SH., LL.M. - Rudi M. Rizki, SH., LL.M. - Yarsi Deswita

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HAK BAGI NURAENI SEBAGAI TKI (TENAGA KERJA INDONESIA) YANG BEKERJA DI ARAB SAUDI DITINJAU DARI STANDAR HUKUM KETENAGAKERJAAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Agus M. Karsona, SH., MH. - Purti Cahyaningati - Rudi M. Rizki, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA UNTUK MENGEKSTRADISI SYAMSUL NURSALIM TERSANGKA PELAKU PENYELEWENGAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA DARI SINGAPURA

Rudi M. Rizki, SH., LL.M. - Sigid Suseno, SH., MH. - Vera Martini

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

PRINSIP-PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI CARA-CARA MEMPEROLEH WILAYAH SEBAGAI DASAR KLAIM KEDAULATAAN TERITORIAL NEGARA DAN PENERAPANNYA DALAM SENGKETA KEPULAUAN SPRATLY DI LAUT CINA SELATAN

STATUS MILISI ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Pengiriman Laskar Jihad dari Indonesia ke Afganistan)

STUDI KASUS PUTUSAN PIDANA MATI SUPREME COURT OF ARIZONA, TAHUN 1987 TERHADAP LaGrand Bersaudara

STUDI KASUS TENTANG PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI RWANDA OLEH OMAR SERUSHAGO BERDASARKAN PUTUSAAN INTERNASIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR RWANDA ICTR NO. ICTR-98-39-S

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR FARMER YUGOSLAVIA (ICTY) NO. IT-94-1 ATAS DUSKO TADIC MENGENAI KEJAHATAN PERANG DAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG HUKUM LAUT INTERNASIONAL ATAS KASUS NO. 5/1999 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN SECARA CEPAT KAPAL CAMOUCO (PANAMA Vs. PRANCIS)

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK ASASI MANUSIA DALAM HAL TERJADINYA PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA (ENFORCED OR INVOLUNTARY DISAPPERANCES) DENGAN MELIHAT KASUS DI INDONESIA

TANGGUNG JAWAB ATASAN DALAM PELANGGARAN BERAT HAM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

TINDAKAN PENYIKSAAN DALAM TAHAP PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN KONVENSI ANTI PENYIKSAAN (CONVENTION AGAINST TORTURE) (Suatu Studi Kasus di Kantor Kepolisian Wilayah Bandung)

Fungsi dan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Mencegah dan Menaggulangi Timbulnya Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dihubungkan Dengan Kedaulatan Negara

Implementasi Instrumen-Instrumen Hukum Internasional Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Kaum Wanita, Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia

PERLINDUNGAN HAK-HAK PENGUNGSI DOMESTIK (INTERNALLY DISPLSCED PERSONS) AKIBAT SENGKETA BERSENJATA INTERNAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS DI INDONESIA)

PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SENGKETA BERSENJATA INTERNAL DI INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI IV JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN II 1977 SERTA UU NO. 3 TAHUN 2002

PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI AFGHANISTAN DI PAKISTAN MENURUT KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL 1967

Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hak Bagi Pengungsi Berdasarkan Klausul Non-Refoulement dan Housing Rights Dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951 Suatu Studi Banding Antara Praktek Indonesia dan Australia

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KEKEBALAN HUKUM YANG DIBERIKAN SUATU NEGARA DIKAITKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Handing-Over Dalm Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas Teritorial Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Aspek Hukum Transnasional Deportasi Orang Asing di Indonesia Sebagai Salah Satu Tindakan Keimigrasian Menurut Pasal 42 UU No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

ASPEK-ASPEK HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS PENGHILANGAN ORANG (ENFORCED/INVOLUNTARY DISAPPEARANCE) DI INDONESIA

Penerapan Perjanjian-Perjanjian Internasional Yang Mengatur Tentang Pembatasan, Non-Proliferasi dan Larangan Uji Coba Senjata Nuklir di India Tanggal 11 dan 13 Mei 1998

PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SOUTHERN BLUEFIN TUNA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN : SENGKETA ANTARA JEPANG LAWAN AUSTRALIA DAN NEW ZEALAND

PERLINDUNGAN HAK BAGI NURAENI SEBAGAI TKI (TENAGA KERJA INDONESIA) YANG BEKERJA DI ARAB SAUDI DITINJAU DARI STANDAR HUKUM KETENAGAKERJAAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA UNTUK MENGEKSTRADISI SYAMSUL NURSALIM TERSANGKA PELAKU PENYELEWENGAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA DARI SINGAPURA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi