Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

PROSES PERADILAN ATAS PELANGGARAN TERHADAP KEJAHATAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH SADDAM HUSSEIN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Idris, S.H.,MA. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Yuannike Anjela

Detail Cantuman XML Detail Cite

SPIONASE DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Evika G. Loupatty - H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,Pd.D. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN TENTARA BAYARAN DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER

Diajeng Wulan Christianti, S.H. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Sampurna Muhammad

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS HUKUM PIHAK PEMBERONTAK DALAM SENGKETA BERSENJATA INTERNAL YANG DIINTERNASIONALISASI BERDASARKAN HUKUM HUMANITER

Andri Permana - H. Atif Latifulhayat, SH.,LL.M. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STATUS HUKUM WILAYAH TEPI BARAT, JALUR GAZA, DAN JERUSALEM TIMUR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Tri Darma Yudha P

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS DRAGAN NIKOLIC v. THE PROSECUTOR (APPEAL CHAMBER OF ICTY, IT-94-2-AR73, DECISION ON INTERLOCUTORY APPEAL CONCERNING LEGALITY OF ARREST, 2003) DIKAITKAN DENGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNATIONAL

Atip Latifulhayat, S.H.,LL.M.,Ph.D. - Muhammad Iqsan Sirie - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN UNITED COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT CALIFORNIA NO. 01-17424 D.C. NO. CV-00-21275-JF, 2006 MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN SUATU NEGARA TERHADAP TINDAKAN YANG MENGANCAM KEPENTINGAN PUBLIK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK ASING ME

Daniel Martin - Danrivanto Budhijanto, S.H.,LL.M. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL MENGENAI PENERAPAN DARI KONVENSI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGHUKUMAN BAGI KEJAHATANN GENOSIDA (GENOCIDDE CONVENTION 1948) ANTARA BOSNIA DAN HERZEGOVINAMELAWAN SERBIA DAN MONTENEGRO TAHUN 2007

Irawati Handayani, S.H.,LL.M. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Sekar Ayu Saraswati

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN NEGARA DALAM MEMENUHI HAK ATAS AIR ( THE RIGHT TO WATER) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Andzar Ibrahim - Dr. Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Irawati Handayani, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEWAJIBAN NON-STATE PARTY DARI KONVENSI TENTANG PENGUNGSI 1951 TERHADAP PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA BERDASARKAN PRINSIP UMUM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Chandra Rony Lumbantobing - Dr. Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Irawati Handayani, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KOMPETENSI KOMISI AHLI PBB ATAS PELAKSANAAN PENGADILAN HAM AD HOC TIMOR TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN MEKANISME PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Idris, S.H.,M.A. - Radian Pamungkas - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN HEZBOLLAH DI LEBANON DI TINJAU BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Arief Pradipta Permas - Diajeng Wulan Christianti, S.H. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

LEGALITAS SERANGAN MILITER PASUKAN KOALISI (NATO) DI LIBYA BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 1970 DAN NO. 1973

Dr. Idris, S.H.,M.A. - Muhammad Iqbal - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK ASASI MANUSIA DALAM HAL TERJADINYA PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA (ENFORCED OR INVOLUNTARY DISAPPERANCES) DENGAN MELIHAT KASUS DI INDONESIA

DIANY RATIH MUNGGARANI - Dr. H. Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Dr. H. Rudi M. Rizki, SH., LL.M. - Dr/ H. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M. - Prof. Dr. Soemaryo Suryokusumo, S.H., LL.M. - Prof.Dr. Sumaryo Suryokusumo, S.H.,LL.M. - Prof.Dr. Sumaryo Suryokusumo, SH., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

MEMORANDUM HUKUM KEPADA PENUNTUT INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (ICTY) DALAM KASUS NO. IT-02-54 DENGAN TERDAKWA SLOBODAN MILOSEVIC MENGENAI DAKWAAN GENOSIDA DI BOSNIA HERZEGOVINA

Dr. Idris, S.H., M.A. - Dr. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M. - R. Rantaperkasa

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA INTERNASIONAL

Agus Takariawan, S.H.,M.H - Eva Faujiah Suman - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDAN BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL SERTA PENEGAKANYA DI INDONESIA

Idris, S.H.,MA. - Isa Soemawidjaja - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA (FORCED DISPLACEMENT) SEBAGAI KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DILIHAT DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Diajeng Wulan Christianti, S.H. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Yoga Pratama Jagaraga

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENANGANAN INTERNALLY DISPLACED PERSONS (IDPS) AKIBAT KONFLIK MALUKU DIHUBUNGKAN DENGAN GUIDING PRINCIPLES ON INTERNAL DISPLACEMENT""ENANGANAN INTERNALLY DISPLACED PERSONS (IDPS"

Irawati Handayani, S.H - Rayyanul M. Sangadji - Rudi M. Rizki, S.H., LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia Menurut Konvensi TOC Dan Implikasinya Di Indonesia

DHESY A KASE - Dr. M. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TUDUHAN KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN OLEH ISAELI DEFENSE FORCES (IDF) DI JALUR GAZA BERDASARKAN LAPORAN UN FACT FINDING MISSION TAHUN 2009

Diajeng Wulan Christianti, S.H. - Fanita Adventine - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH HASSAN NASRALLAH SEBAGAI PEMIMPIN HEZBOLLAH DALAM AKSI KEKERASAN BERSENJATA ISRAEL TERHADAP LEBANON BERDASARKAN PRINSIP PROPOSIONALITAS

Ali Suryadharma - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Siti Noor Malia Putri, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) TERHADAP NEGARA BUKAN PESERTA STATUTA ROMA 1998 DIKAITKAN DENGAN KONVENSI WINA 1969 TENTANG HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Muhammad Nasrullah - Rika Ratna Permata, S.H. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

PROSES PERADILAN ATAS PELANGGARAN TERHADAP KEJAHATAN INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN OLEH SADDAM HUSSEIN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

SPIONASE DALAM HUKUM INTERNASIONAL

STATUS HUKUM DAN PERTANGGUNG JAWABAN TENTARA BAYARAN DALAM KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER

STATUS HUKUM PIHAK PEMBERONTAK DALAM SENGKETA BERSENJATA INTERNAL YANG DIINTERNASIONALISASI BERDASARKAN HUKUM HUMANITER

STATUS HUKUM WILAYAH TEPI BARAT, JALUR GAZA, DAN JERUSALEM TIMUR MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

STUDI KASUS DRAGAN NIKOLIC v. THE PROSECUTOR (APPEAL CHAMBER OF ICTY, IT-94-2-AR73, DECISION ON INTERLOCUTORY APPEAL CONCERNING LEGALITY OF ARREST, 2003) DIKAITKAN DENGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNATIONAL

STUDI KASUS PUTUSAN UNITED COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT CALIFORNIA NO. 01-17424 D.C. NO. CV-00-21275-JF, 2006 MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN SUATU NEGARA TERHADAP TINDAKAN YANG MENGANCAM KEPENTINGAN PUBLIK YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK ASING ME

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL MENGENAI PENERAPAN DARI KONVENSI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGHUKUMAN BAGI KEJAHATANN GENOSIDA (GENOCIDDE CONVENTION 1948) ANTARA BOSNIA DAN HERZEGOVINAMELAWAN SERBIA DAN MONTENEGRO TAHUN 2007

KEWAJIBAN NEGARA DALAM MEMENUHI HAK ATAS AIR ( THE RIGHT TO WATER) BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

KEWAJIBAN NON-STATE PARTY DARI KONVENSI TENTANG PENGUNGSI 1951 TERHADAP PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA BERDASARKAN PRINSIP UMUM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

KOMPETENSI KOMISI AHLI PBB ATAS PELAKSANAAN PENGADILAN HAM AD HOC TIMOR TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN MEKANISME PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

KONFLIK BERSENJATA ANTARA ISRAEL DAN HEZBOLLAH DI LEBANON DI TINJAU BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

LEGALITAS SERANGAN MILITER PASUKAN KOALISI (NATO) DI LIBYA BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 1970 DAN NO. 1973

MEKANISME PENEGAKAN HUKUM ATAS HAK ASASI MANUSIA DALAM HAL TERJADINYA PENGHILANGAN ORANG SECARA PAKSA (ENFORCED OR INVOLUNTARY DISAPPERANCES) DENGAN MELIHAT KASUS DI INDONESIA

MEMORANDUM HUKUM KEPADA PENUNTUT INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA (ICTY) DALAM KASUS NO. IT-02-54 DENGAN TERDAKWA SLOBODAN MILOSEVIC MENGENAI DAKWAAN GENOSIDA DI BOSNIA HERZEGOVINA

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK (MUTUAL LEGAL ASSISTANCE) DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA INTERNASIONAL

PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDAN BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL SERTA PENEGAKANYA DI INDONESIA

PEMINDAHAN PENDUDUK SECARA PAKSA (FORCED DISPLACEMENT) SEBAGAI KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DILIHAT DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

PENANGANAN INTERNALLY DISPLACED PERSONS (IDPS) AKIBAT KONFLIK MALUKU DIHUBUNGKAN DENGAN GUIDING PRINCIPLES ON INTERNAL DISPLACEMENT""ENANGANAN INTERNALLY DISPLACED PERSONS (IDPS"

Pencegahan Dan Pemberantasan Perdagangan Manusia Menurut Konvensi TOC Dan Implikasinya Di Indonesia

TUDUHAN KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN OLEH ISAELI DEFENSE FORCES (IDF) DI JALUR GAZA BERDASARKAN LAPORAN UN FACT FINDING MISSION TAHUN 2009

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH HASSAN NASRALLAH SEBAGAI PEMIMPIN HEZBOLLAH DALAM AKSI KEKERASAN BERSENJATA ISRAEL TERHADAP LEBANON BERDASARKAN PRINSIP PROPOSIONALITAS

YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) TERHADAP NEGARA BUKAN PESERTA STATUTA ROMA 1998 DIKAITKAN DENGAN KONVENSI WINA 1969 TENTANG HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi