Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERDAGANGAN WANITA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR DAN PENERAPANYA DI INDONESIA

Anggie Naditha Oktanesya - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Widati Wulandari, S.H.,M.Crim.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN PBB DALAM KASUS KEJAHATAN GENOSIDA DI SREBRENICA

Diajeng Wulan Christianti, S.H. - Muchammad Reza Sumarsana - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

TANGGUNG JAWAB PENELITIAN MEDIS DI NEGARA BERKEMBANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN INTERNASIONAL TENTANG KODE ETIK PENELITIAN MEDIS DAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) : studi kasus Trovan Abdulahi v Pfizer di Kano, Nigeria

Atika Vidya Ayuningtyas - H. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M. - Irawati Handayani, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM UNMISET (UNITED NATIONS MISSION OF SUPPORT IN EAST TIMOR) TERHADAP JENDRAL (PURN) WIRANTO DI DEPAN PANEL KHUSUS UNTUK KEJAHATAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI TIMOR-TIMUR

Hernadi Affandi, S.H. - Nurul R. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN PENYERANGAN KAPAL MAVI MARMARA OLEH ISRAEL DAN MEKANISME PENEGAKAN HUKUMNYA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Diajeng Wulan Christianti, S.H., LL.M. - Kivanya Kalyusha Bakrie - Rudi M. Rizki, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGARUH DOKTRIN IMUNITAS NEGARA TERHADAP PENERAPAN YURISDIKSI UNIVERSAL OLEH NEGARA KETIGA PADA KASUS KEJAHATAN INTERNASIONAL YANG TERMASUK DALAM YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

H. Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Hj. Tien Saefullah, S.H.,M.H. - Vika Widyasti Mumpuni

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN ANCAMAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (KORUPTOR) MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Risni Dwi yuanita Hidayat - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Somawidjaja, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN KEJAHATAN PERANG (WAR CRIMES) SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Eva Novareza - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Widati Wulandari, S.H.,M.Crim

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGATURAN KEKERASAN EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINTS WOMAN (CEDAW) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SERTA IMPLEMENTASINY

Elis Rusmiati, S.H.,M.H. - H. Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Septry Handayani

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA (USE OF FORCE) UNTUK MEMPERTAHANKAN DIRI (SELF DEFENSE) DALAM MEMERANGI KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

H. Atip Latipulhayat, S.H.,LL.M.,PhD. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Safita Ratna Narthfilda

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN PENYIKSAAN, PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI DAN MERENDAHKAN TERHADAP TERSANGKA TERORISME DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PRINSIP NECESSITY DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Adhi Wardhaba - Prof. Dr. Yudha Bhakti, S.H.,M.H. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENGGUNAAN PRINSIP PERLINDUNGAN DIPLOMATIK DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Dr. Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Lidia Inawaty Sumbayak - Siti Noormalia, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENYERANGAN OBJEK BUDAYA DALAM KONFLIK BERSENJATA SEBAGAI KEJAHATAN PERANG BERDASARKAN HUKUM HUMANITER (STUDI KASUS PENYERANGAN KOTA BUDROVNIK 1991)

Diajeng Wulan Christianti, S.H. - Rina Dwi Suryani - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERAN NEGARA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Ananda Ben Biran - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Yesmil Anwar, S.H.,M.Si.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH TRANSNATIONAL CORPORATION SEBAGAI IMPLEMENTASI KEWAJIBAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Davina Oktivana - Dr. M. Rudi M. Rizki, S.H., LL.M. - Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH.,MH. - Prof.Dr.H. Yudha Bhakti Ardhiwisastra, S.H.,M.H. - Rudi M. Rizki, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLAKUAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP TAWANAN PERANG DI GUANTANAMO MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN KEMUNGKINAN PENERAPAN SANKSINYA

Fitria Luna Indrawati - Irawati Handayani, S.H. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLAKUAN TENTARA AMERIKA SERIKAT TERHADAP TAWANAN PERANG DI ABU GHRAIB IRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM

Febby Aurora N. - Idris, S.H.,MA. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ASLI ATAS TANAH BERDASARKAN UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE (UNDRIP) DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

Griya Firamita - Irawati Handayani, S.H.,LL.M - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Dhania Afini L. - H. Imammulhadi, S.H., M.H. - Rudi M. Rizki, S.H., LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY PADA KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT TIMOR-TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN KEMUNGKINAN PEMBERIAN AMNESTI

Adhy Manggala - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Widati Wulandari, S.H.,M.Crim.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP KEWAJIBAN ERGA OMNES DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DI MALAYSIA

Gilang Hermawan - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M. - Siti Noor Malia Putri, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN PRINSIP KOMPLEMENTER (COMPLEMENTARITY) MENURUT STATUTA ROMA 1998 TERHADAP PENGADILAN NASIONAL SUATU NEGARA BAGI KEJAHATAN PALING SERIUS (THE MOST SERIOUS CRIMES)

L. D. C. Immanuella - Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H - Rudi M. Rizki, S.H., LL.M

Detail Cantuman XML Detail Cite

PENERAPAN SANKSI EKONOMI BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB 661/1990 TERHADAP IRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM BIDANG EKONOMI

Elen Monica - Idris, S.H.,M.A. - Rudi M. Rizki, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Halaman Pertama Sebelumnya 1 2

Koleksi

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERDAGANGAN WANITA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR DAN PENERAPANYA DI INDONESIA

TANGGUNG JAWAB PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN PBB DALAM KASUS KEJAHATAN GENOSIDA DI SREBRENICA

TANGGUNG JAWAB PENELITIAN MEDIS DI NEGARA BERKEMBANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN INTERNASIONAL TENTANG KODE ETIK PENELITIAN MEDIS DAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) : studi kasus Trovan Abdulahi v Pfizer di Kano, Nigeria

TINDAKAN HUKUM UNMISET (UNITED NATIONS MISSION OF SUPPORT IN EAST TIMOR) TERHADAP JENDRAL (PURN) WIRANTO DI DEPAN PANEL KHUSUS UNTUK KEJAHATAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI TIMOR-TIMUR

TINDAKAN PENYERANGAN KAPAL MAVI MARMARA OLEH ISRAEL DAN MEKANISME PENEGAKAN HUKUMNYA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

PENGARUH DOKTRIN IMUNITAS NEGARA TERHADAP PENERAPAN YURISDIKSI UNIVERSAL OLEH NEGARA KETIGA PADA KASUS KEJAHATAN INTERNASIONAL YANG TERMASUK DALAM YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

PENGATURAN ANCAMAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (KORUPTOR) MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

PENGATURAN KEJAHATAN PERANG (WAR CRIMES) SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

PENGATURAN KEKERASAN EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINTS WOMAN (CEDAW) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SERTA IMPLEMENTASINY

PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA (USE OF FORCE) UNTUK MEMPERTAHANKAN DIRI (SELF DEFENSE) DALAM MEMERANGI KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

PENGGUNAAN PENYIKSAAN, PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI DAN MERENDAHKAN TERHADAP TERSANGKA TERORISME DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PRINSIP NECESSITY DALAM HUKUM INTERNASIONAL

PENGGUNAAN PRINSIP PERLINDUNGAN DIPLOMATIK DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

PENYERANGAN OBJEK BUDAYA DALAM KONFLIK BERSENJATA SEBAGAI KEJAHATAN PERANG BERDASARKAN HUKUM HUMANITER (STUDI KASUS PENYERANGAN KOTA BUDROVNIK 1991)

PERAN NEGARA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH TRANSNATIONAL CORPORATION SEBAGAI IMPLEMENTASI KEWAJIBAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

PERLAKUAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP TAWANAN PERANG DI GUANTANAMO MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN KEMUNGKINAN PENERAPAN SANKSINYA

PERLAKUAN TENTARA AMERIKA SERIKAT TERHADAP TAWANAN PERANG DI ABU GHRAIB IRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ASLI ATAS TANAH BERDASARKAN UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE (UNDRIP) DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

PENERAPAN PRINSIP INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY PADA KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT TIMOR-TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN KEMUNGKINAN PEMBERIAN AMNESTI

PENERAPAN PRINSIP KEWAJIBAN ERGA OMNES DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DI MALAYSIA

PENERAPAN PRINSIP KOMPLEMENTER (COMPLEMENTARITY) MENURUT STATUTA ROMA 1998 TERHADAP PENGADILAN NASIONAL SUATU NEGARA BAGI KEJAHATAN PALING SERIUS (THE MOST SERIOUS CRIMES)

PENERAPAN SANKSI EKONOMI BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB 661/1990 TERHADAP IRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM BIDANG EKONOMI

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi