Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK DARI PEKERJAAN TERBURUK MENURUT KONVENSI ILO NOMOR 182 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN MENURUT KONVENSI PEKERJA MIGRAN TAHUN 1990 DIBANDINGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM SENGKETA BERSENJATA INTERNAL DI INDONESIA DITINJAU DARI KONVENSI IV JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN II 1977 SERTA UU NO. 3 TAHUN 2002

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK REPRODUKSI MANUSIA MENURUT HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI AFGHANISTAN DI PAKISTAN MENURUT KONVENSI JENEWA 1951 DAN PROTOKOL 1967

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWBAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL TERHADAP PELANGGARAN HAK KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Atas Perlindungan Hak Bagi Pengungsi Berdasarkan Klausul Non-Refoulement dan Housing Rights Dalam Konvensi Mengenai Status Pengungsi 1951 Suatu Studi Banding Antara Praktek Indonesia dan Australia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG BILATERAL IMMUNITY AGREEMENTs (BIAs) DAN HUBUNGANNYA DENGAN STATUTA ROMA 1998 TENTANG MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSTRADISI WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERADA DI LUAR NEGERI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KEKEBALAN HUKUM YANG DIBERIKAN SUATU NEGARA DIKAITKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Handing-Over Dalm Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas Teritorial Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

AGRESI MILITER AMERIKA SERIKAT TERHADAP IRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis terhadap hukum positif Indonesia mengenai perbuatan perdagangan manusia (trafficking in persons) di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELESAIAN STATUS KEWARGANEGARAAN TIMOR TIMUR AKIBAT PERALIHAN WILAYAH REPUBLIK TIMOR LESTE MENURUT HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PEMBERIAN AMNESTI KEPADA PELAKU PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONFLIK BERSENJATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Transnasional Deportasi Orang Asing di Indonesia Sebagai Salah Satu Tindakan Keimigrasian Menurut Pasal 42 UU No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS PENGHILANGAN ORANG (ENFORCED/INVOLUNTARY DISAPPEARANCE) DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BEBERAPA ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PEMBATASAN DAN LARANGAN RANJAU DARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUKUNGAN DIPLOMATIKA DAN BANTUAN MILITER AMERIKA SERIKAT KEPADA ISRAEL DALAM KONFLIK SENJATA ISRAEL-PALESTINA BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB ATASAN DALAM PELANGGARAN BERAT HAM BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA BERDASARKAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI RASIAL 1965 (ICED 1965) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MASA TRANSISI DALAM MENANGANI KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI MASA LALU DIHUBUNGKAN DENGAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB NEGARA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MENJAMIN HAK ATAS PANGAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMBERIAN REPARASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PERDAGANGAN WANITA SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR DAN PENERAPANYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PASUKAN PENJAGA PERDAMAIAN PBB DALAM KASUS KEJAHATAN GENOSIDA DI SREBRENICA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PENELITIAN MEDIS DI NEGARA BERKEMBANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN INTERNASIONAL TENTANG KODE ETIK PENELITIAN MEDIS DAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) : studi kasus Trovan Abdulahi v Pfizer di Kano, Nigeria

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM UNMISET (UNITED NATIONS MISSION OF SUPPORT IN EAST TIMOR) TERHADAP JENDRAL (PURN) WIRANTO DI DEPAN PANEL KHUSUS UNTUK KEJAHATAN BERAT HAK ASASI MANUSIA DI TIMOR-TIMUR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Perjanjian-Perjanjian Internasional Yang Mengatur Tentang Pembatasan, Non-Proliferasi dan Larangan Uji Coba Senjata Nuklir di India Tanggal 11 dan 13 Mei 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY PADA KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT TIMOR-TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN KEMUNGKINAN PEMBERIAN AMNESTI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEWAJIBAN ERGA OMNES DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DI MALAYSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KOMPLEMENTER (COMPLEMENTARITY) MENURUT STATUTA ROMA 1998 TERHADAP PENGADILAN NASIONAL SUATU NEGARA BAGI KEJAHATAN PALING SERIUS (THE MOST SERIOUS CRIMES)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SANKSI EKONOMI BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB 661/1990 TERHADAP IRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM BIDANG EKONOMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAKUAN PEMERINTAH TRANSISI IRAK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH DOKTRIN IMUNITAS NEGARA TERHADAP PENERAPAN YURISDIKSI UNIVERSAL OLEH NEGARA KETIGA PADA KASUS KEJAHATAN INTERNASIONAL YANG TERMASUK DALAM YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN ANCAMAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (KORUPTOR) MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SOUTHERN BLUEFIN TUNA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN : SENGKETA ANTARA JEPANG LAWAN AUSTRALIA DAN NEW ZEALAND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN KEJAHATAN PERANG (WAR CRIMES) SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN KEKERASAN EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINTS WOMAN (CEDAW) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SERTA IMPLEMENTASINY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN CLUSTER BOMB DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA (USE OF FORCE) UNTUK MEMPERTAHANKAN DIRI (SELF DEFENSE) DALAM MEMERANGI KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN PENYIKSAAN, PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI DAN MERENDAHKAN TERHADAP TERSANGKA TERORISME DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PRINSIP NECESSITY DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN PRINSIP PERLINDUNGAN DIPLOMATIK DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYERANGAN OBJEK BUDAYA DALAM KONFLIK BERSENJATA SEBAGAI KEJAHATAN PERANG BERDASARKAN HUKUM HUMANITER (STUDI KASUS PENYERANGAN KOTA BUDROVNIK 1991)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN NEGARA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH TRANSNATIONAL CORPORATION SEBAGAI IMPLEMENTASI KEWAJIBAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLAKUAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP TAWANAN PERANG DI GUANTANAMO MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN KEMUNGKINAN PENERAPAN SANKSINYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLAKUAN TENTARA AMERIKA SERIKAT TERHADAP TAWANAN PERANG DI ABU GHRAIB IRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog