Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

TUGAS DAN KEDUDUKAN LEMBAGA KEJAKSAAN (KEKUASAAN PENUNTUTAN) SERTA POSISI JAKSA AGUNG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL BERDASARKAN UUD 1945

H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H., M.H. - Hernadi Affandi, S.H., LL.M. - SURYA NAPITUPULU

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS MENGENAII PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RREPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PUU-VIII/20110 SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Dr. Agus Kusnadi, S.H.,M.H. - H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H.,M.H. - Heri Bahriudin

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 072-073/PUU-II/2004 TENTANG UJI MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H.,M.H. - Inna Junaenah, S.H. - Yasril Umara

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN FUNGSI MENGATUR MAHKAMAH AGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Rachmania Yuristi - Rosjidi Ranggawidjaja, S.H.,M.H. - Susi Dwi Harjanti, S.H.,M.H.

Detail Cantuman XML Detail Cite

PELAKSANAAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H.,M.H. - Reza Reginoajie - Susi Dwi Haryanti, S.H.,LL.M.

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Firman Herzal - H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H., M.H - Hernadi Affandi, S.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH AMANDEMEN DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM BADAN PERWAKILAN

Agung Raharjo - Ali Abdurahman, S.H., M.H - H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H., M.H

Detail Cantuman XML Detail Cite

KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN PERATURAN MENTERI MENURUT KETENTUAN PASAL 8 AYAT (2) UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERUNDANG -UNDANGAN DI INDONESIA

Dr. Hernadi Affandi, S.H., LL.M. - H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H., M.H. - MUHAMMAD ZIAURAHMAN

Detail Cantuman XML Detail Cite

ANALISIS TERHADAP PENGUJIAN KONSTITUSIONAL PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA PADA PELAKSANAAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

Ali Abdurahman, S>H.,M.H. - H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H.,M.H. - Lailani Sungkar

Detail Cantuman XML Detail Cite

DAYA IKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI USULAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATAN

Andhika Pradana Siwi - Rosjidi Ranggawidjaja, S.H.,M.H. - Susi Dwi Harjanti, S.H.,LL.M. Ph.D.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

Dr. H. Kuntana Magnar, S.H., M.H. - H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H., M.H. - R. Wahjoe Poernomo S

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI BADAN KOORDINASI PENANANAMAN MODAL DARERAH (BKPMD) DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH YANG NYATA DAN BERTANGGUNG JAWAB

Prof. Dr. Sjachran Basah, S.H., CN. - Rosjidi Ranggawidjaja, S.H., M.H. - Syarifuddin

Detail Cantuman XML Detail Cite

EKSISTENSI KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM FORMAL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASCA AMANDEMEN

H. Rosjidi Ranggawidjaja, S.H.,M.h - Hernadi Affandi,S.H - Irwan Eka Sudarman

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

TUGAS DAN KEDUDUKAN LEMBAGA KEJAKSAAN (KEKUASAAN PENUNTUTAN) SERTA POSISI JAKSA AGUNG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL BERDASARKAN UUD 1945

STUDI KASUS MENGENAII PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RREPUBLIK INDONESIA NOMOR 49/PUU-VIII/20110 SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 072-073/PUU-II/2004 TENTANG UJI MATERIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

PELAKSANAAN FUNGSI MENGATUR MAHKAMAH AGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PELAKSANAAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

FUNGSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH AMANDEMEN DIHUBUNGKAN DENGAN SISTEM BADAN PERWAKILAN

KEDUDUKAN DAN KEBERADAAN PERATURAN MENTERI MENURUT KETENTUAN PASAL 8 AYAT (2) UNDANG- UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERUNDANG -UNDANGAN DI INDONESIA

ANALISIS TERHADAP PENGUJIAN KONSTITUSIONAL PASAL 50 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA PADA PELAKSANAAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

DAYA IKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI USULAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATAN

Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

EKSISTENSI BADAN KOORDINASI PENANANAMAN MODAL DARERAH (BKPMD) DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH YANG NYATA DAN BERTANGGUNG JAWAB

EKSISTENSI KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEBAGAI SALAH SATU SUMBER HUKUM FORMAL DALAM HUBUNGANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASCA AMANDEMEN

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi