Koleksi

No Pict

WEWENANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT UNTUK MEMBERHENTIKAN PRESIDEN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SETELAH PERUBAHAN

No Pict

PELAKSANAAN FUNGSI MENGATUR MAHKAMAH AGUNG DIHUBUNGKAN DENGAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No Pict

FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

No Pict

FUNGSI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

No Pict

HAMBATAN-HAMBATAN HAK MEMAJUKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DI BAWAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

No Pict

KAJIAN KRITIS PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2006 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006

No Pict

DAYA IKAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGENAI USULAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM MASA JABATAN

No Pict

Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004


//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog