Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENASEHAT HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kedudukan Saksi Dalam Menemukan Kebenaran Materiil Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kejahatan Lintas Batas Di Nusa Tenggara Timur dan Timor Leste Dalam Penyalahgunaan Surat Izin Kendaraan Bermotor Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 391/KMK.05/1996 dan No. Kep/03/VI/1996

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuasaan Kehakiman Dalam Negara Hukum Dihubungkan Dengan Disparitas Putusan Hakim Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Bukti Darah Dan Rekaman Video CCTV Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kekuatan Mengikat Dissenting Opinion Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEMERDEKAAN PERS DALAM PENYAMPAIAN BERITA BAGI PELAKU PERS DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Hukum Kepolisian Negara-Negara ASEAN Dalam Pengembalian Aset Hasil Kejahatan.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Negara Non Peratifikasi Statuta ICC Dengan Mahkamah Permanen Pidana Internasional Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM Berat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kerjasama Negara Non Peratifikasi Statuta ICC dengan Mahkamah Permanen Pidana Internasional dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ham Berat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ketentuan Pidana Pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lebih Perspektif Melindungi Hak Normatif Pekerja Dan Pengusaha

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Atas Hak dan Kewajiban Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Dikaitkan Dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak Dikaitkan Dengan Undang2 No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Implementasi Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Hak Terpidana Berdasarkan Standart Minimum Rules For The Teatment Of Prisoner Dihubungkan Dengan UU Nomor 12 Tahun 1995.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Atas Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM DALAM PROSES PENGADILAN ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASASI ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Proses Penyidikan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM AKSI UNJUK RASA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menjadi Penghakiman Massa Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Usaha Perasuransian Dikaitkan Dengan Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP POLRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM AKSI UNJUK RASA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Korban Yang Beritikad Baik Terhadap Penerapan Pasal 480 KUHP Dalam Prktik Kejahatan Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN KORBAN YANG BERITIKAD BAIK TERHADAP PENERAPAN PASAL 480 KUHP DALAM PRAKTIK KEJAHATAN PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN SAKSI DAN SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Perlindungan Saksi Untuk Mewujudkan Proses Peradilan Pidana Yang Adil (Fair Trial) Dalam Sistem Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN PRAKTEK PENCUCIAN UANG MELALUI PERBANKAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi dilingkungan Badan Usaha Milik Negara dihubungkan dengan Undang-undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Terhadap Pelanggaran Ciptaan Multimedia Dengan SaranaTeknologi Digital.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN UU NO. 15 TAHUN 2002 JO UU NO. 25 TAHUN 2003 TENTANG PENCUCIAN UANG.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Korporasi Dikaitkan Dengan Aspek Hukum Administratif Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pemangku Jabatan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Publik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Jasa Penilaian dan Konsultan Keuangan Dalam Pemberian Kredit Perbankan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pidana Bersyarat Dalam Sistem Peradilan Militer.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pidana Kerja Sosial Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Bentuk Alternatif Pemidanaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Kriminologis Perdagangan Orang Dihubungkan Dengan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahab Video Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN VIDEO TELECONFERENCE SEBAGAO ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Handing-Over Dalm Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas Teritorial Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN YANG MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH ATAS PERBUATAN YANG TIDAK DIDAKWAKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG ACARA HUKUM PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terjadap Perjanjian Bantuan Timbal-Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Assistance In Drimial Matters) Dalam Kasus-Kasus Lalulintas Ilegal Narkotika dan Psikotropika Dihubungkan Dengan Convention Againts Illict Traffic In Narcotic Drug

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog