Koleksi

 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

Penegakan Hukum Dalam Kasus Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dihubungkan Dengan Konvensi Palermo

No Pict

Rekonstruksi Pidana Bersyarat Dalam Pembaruan hukum Pidana Militer "

No Pict

Penegakan Hukum Dalam Kasus Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dihubungkan Dengan Konvensi Palermo

No Pict

Kriminologi

No Pict

Collected Works Volume 7

No Pict

Politik Hukum Pemberantasan Tidank Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi KAK PBB 2003.

No Pict

Politik Hukum Peninjauan Kembali Di Hubungkan Dengan Penerapan Keadilan Di Indonesia.

No Pict

Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM di Indonesia.

No Pict

Politik Kriminal Kejahatan Kebencian (Hate Crimes) Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

No Pict

Politik Penegakkan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pada Masa Transisi Dikaitkan Dengan Pemberantasan Korupsi.

No Pict

Pornografi Di Dunia Cyber Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

No Pict

Prinsip Verifikasi Ilmiah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia.

No Pict

Prospek Asas Pembalikan Bebabn Pembuktian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

No Pict

Rehabilitasi Dalam Upaya Penanggulangan Penyalah Gunaan Narkoba Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan

No Pict

Restitusi Pajak Dalam Kegiatan Ekspor Fiktif Sebagai Peluang Korupsi Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Korupsi

No Pict

Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Dalam Perspektif Uud 1945.

No Pict

Sistem Hukum Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia.

No Pict

Sistem Pemidaan Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan HAM Serta Penerapannya Dalam Penegakkan Hukum dan Pembangunan Hukum.

No Pict

Sistem Sanksi Dalam Memperkuat Kebijakan Self Assesment Di Bidang Perpajakan Dihubungkan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

No Pict

Status Perjanjian Internasional dan Ratifikasi Dalam Praktik Indonesia Dihubungkan Dengan Pengembangan Sistem Hukum Nasional.

No Pict

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PNS Direktorat Jenderal Pajak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

No Pict

Kompetensi Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Tersangka.

No Pict

Konsep Bantuan Hukum Dalam Prospek Implementasi UUD 1945 dan Perubahannya.

No Pict

Konsep Hak Asasi Manusia Dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.

No Pict

Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia

No Pict

Konsep Sanksi Dalam Tindak Pidana DiBidang Perpajakan Dihubungkan Dengan Upaya Peningkatan Penerimaan Negara

 1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog