Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahab Video Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN VIDEO TELECONFERENCE SEBAGAO ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Handing-Over Dalm Penanggulangan Kejahatan Lintas Batas Teritorial Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN YANG MENYATAKAN TERDAKWA BERSALAH ATAS PERBUATAN YANG TIDAK DIDAKWAKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG ACARA HUKUM PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Terjadap Perjanjian Bantuan Timbal-Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Assistance In Drimial Matters) Dalam Kasus-Kasus Lalulintas Ilegal Narkotika dan Psikotropika Dihubungkan Dengan Convention Againts Illict Traffic In Narcotic Drug

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tinjauan Yuridis Viktimologi Terhadap Tempat Penahan Anak Nakal Di Dalam Proses Peradilan Anak Menurut Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak Dihubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 234/PID/S/1998/PN.BDG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ajaran Percobaan Kejahatan Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Ajaran Turut Serta Dalam Perspektif Sistem Hukum Pidana Nasional Menghadapi Tindak Pidana Terorisme Transnasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aktivitas Perbankan Dalam Hubungannya Dengan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Pembiayaan Kegiatan Terorisme.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Akuntabilitas Keuangan Negara Pada Lembaga-Lembaga Pemerintahan Dalam Sistem Hukum Keuangan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Alternatif Model Penahanan Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Perbandingan Efektivitas Rumusan Tindak Pidana Formil Dengan Rumusan Tindak Pidana Materiil Dalam Tindak Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Perdagangan Perempuan Dan Anak Berdasarkan Legislative Guide For The Implementation Of The Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto Dihubungkan Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK BERDASARKAN LEGISLATIVE GUIDE FOR THE IMPLEMENTATION OF THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS UPAYA PENINGKATAN KOMPETENSI DAN MOTIFASI ANGGOTA POLRI GUNA MEWUJUDKAN PROFESIONALISME DI TINGKAT KOD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANATOMI KEKERASAN MASSA DAN TEROR DALAM PERSPEKTIF NEGATIVITAS DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asas Kekhususan Sistematis (Systemmatishe Specialiteit) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Hukum Pidana Administrasi Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asas Pembuktian Terbalik Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Umum di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Asep Kepastian Hukum Dalam Proses Penegakkan Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Pajak Dalam Penerapan Sanksi Perpajakan Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Penyalahgunaan Izin Spektrum Radio (ISR) Dalam Penyelenggaraan Penyiaran

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Transnasional Deportasi Orang Asing di Indonesia Sebagai Salah Satu Tindakan Keimigrasian Menurut Pasal 42 UU No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Pidana Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Pidana Pemogokan Kerja Di Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Deradikalisasi Narapidana Terorisme Dalam Perspektif Kebijakan Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Diversi sebagai Bentuk Perlindungan Hak-Hak anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana anak

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektifitas Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Suatu Instrumen Peraturan Pendukung Hukum Nasional Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektifitas Pidana Penjara Dalam Upaya Resosialisasi Narapidana.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektifitas Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Polri Dihubungkan Dengan UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Penegakan Hukum Pajak Dalam Undang-Undang N0. 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dihubungkan Dengan Ketentuan Umum Perpajakan Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Extraordinary Crimes Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksisitensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Sub-Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistansi Sistem Hukum Keimigrasian Dalam Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang Untuk Penegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi Pengaturan Pidana Mati dan Pelaksanaannya Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Eksistensi POLRI Dalam Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Melalui Kerjasama Internasional Dengan Negara-Negara Lain

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Korporasi Transnasional (Tncs) Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Prospek Pengaturannya di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tanggung Jawab Negara Terhadap Penyelesaian Konflik Bersenjata Internal Melalui Pengadilan Hybrid Menurut Perspektif Hukum Internasional Dan Prakteknya Di Beberapa Negara.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tata Kelola Global Dibidang Transfer Dana Elektronik Dalam Rangka Memperkuat Sistem Hukum Nasional.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindak Pidana Makar Terhadap Keamanan Dan Keutuhan Wilayah Negara Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Tindak Pidana Pembajakan Di Laut Dihubungkan Dengan Yurisdiksi Kriminal Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK NARAPIDANA UNTUK TIDAK DIPERLAKUKAN SECARA DISKRIMINATIF DALAM PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Sanksi Pidana Korporasi Dibidang Tambang Batubara Dalam Kawasan Hutan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Dihubungkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR MODAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Sistem Pemidanaan Bagi Residivis Dalam Praktik Penegakkan Hukum di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Anggota POLRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penetapan Status Hukum Terhadap Aset Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi Pada PT. Persero Terbuka

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENETAPAN STATUS HUKUM TERHADAP ASET SITAAN HASIL TINDAK PIDANAORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI PADA PT. PERSEROAN TERBUKA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog