Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Pembinaan Narapidana Politik Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembuktian Dalam Perkara Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pembuktian Sengketa Kepemilikan Hak Cipta Dan Proses Penyidikan Hak Cipta Oleh Penyidik POLR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pemenuhan Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penahanan terhdap Pejabat Negara Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Pasal 21 Undang-Undang RI No 8 Th 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 26 UU RI No 8 Th 2004 tentang Perubahan ataas UD RI No 2 Th 1986 tentang Peradilan Umum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Pencucian Uang Melalui Internet Sebagai Kejahatan Transnasional Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindal Pidana Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM BERKENAAN DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP SARANA KONTROL TEKNOLOGI DIKAITKAN DENGAN KEJAHATAN PEMBAJAKAN DAN PENGRUSAKAN TERHADAP PROGRAM DESAIN WEB DI INTERNET.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MIGRAN DI INDONESIA BESERTA UPAYA PENCEGAHANNYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Pembajakan Film Di Indonesia Terkait Dengan Penetapan Status Oleh United States Trade Representatif (USTR) Selama Kurun Waktu 2007-2011

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakan Hukum Terhadap Praktek Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 SEBAGAI PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penegakkan Hukum Terhadap Penyelesaian Konflik Sosial Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penemuan Kebenaran Materiil Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Peneparan Pembuktian Terbalik Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Terhadap Perbuatan Tukar Menukar Tanah Ankola Kecamatan Cibining Kabupaten Cianjur Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Perum Perhutani Unit HI Jawa Barat Dan PT Bahana Sukma Sejahteran (BSS), Dihubungkan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Delik DALAM TINDAK PIDANA MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN TRIPS AGREEMENT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Jujur, Adil Dan Manusiawi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN ASAS RETOAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2003 JO. PERPU NO. 1 TAHUN 2002 DAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2003 JO. PERPU NO. 2 TAHUN 2002 TERHADAP PERADILAN KASUS PELEDAKAN BOM DI LEGIAN BALI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Retroaktif Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 JO.Perpu N0.1 Tahun 2002 Dan Undang-U ndang No. 16 Tahun 2003 Jo.Perpu No.2 Tahun 2002 Terhadap Peradilan Kasusu Peledakan BOM Di Legian Bali

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Asas Ultimum Remedium terhadap Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di Lingkungan BUMN Persero

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA MEREK DIHUBUNGKAN DENGAN TRIPS AGREEMENT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Ketentuan Tentang Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL GUNA MENANGGULANGI KEJAHATAN DALAM BIDANG KEPAILITAN (BANKRUPCY FRAUD)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Guna Menanggulangi Kejahatan Dalam Bidang Kepailitan (Bankruptcy Fraud)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Konsep Keadilan Restoratif Sebagai Reorientasi Tujuan Penyidikan POLRI Dalam Rangka Menjamin Kepastian Hukum Bagi Masyarakat.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Good Governance Sebagai Salah Satu Pilar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan UU N0.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

GOOD GOVERNANCE SEBAGAI SALAH SATU PILAR PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Imunitas Aparat Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hak Wajib Pajak Mengajukan Keberatan Melalui Peradilan Pajak Dikaitkan Dengan Keadilan Dalam Upaya Pengembangan Sistem Peradilan di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

HASIL ANALISIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKKSI KEUANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dihubungkan Dengan Kewenangan POLRI Sebagai Penyidik

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan Dengan Putusan Konstitusi RI.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Keimigrasian Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI TINDAK PIDANA ASAL DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DIKWALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA LANJUTAN (FOLLOW UP CRIME) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENC

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Hukum Memberi Keterangan Palsu dalam Proses Peradilan Pidana Kaitannya Dengan Kekuasaan Kehakiman

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Penetapan Sanksi Pidana Minimum Umum Dan Maksimim Khusus Terhadap Tujuan Pemidanaan Berdasrkan RUU KUHP 1999/2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLIKASI PENETAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM UMUM DAN MAKSIMUM KHUSUS TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN BERDASARKAN RUU KUHP 1999/2000

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Implikasi Pengaturan Tindak Pidana Siber Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dihubungkan Dengan Konsep Yurisdiksi Berdasarkan Konvensi Dewan Eropa 2001

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Independensi dan Akuntabilitas Pengadilan Tipikor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hkm Tentang Penyelesaaian Perkara Tindak Pidana Melalui Perdamaian (Mediasi) Konsep Musyawarah Mufakat Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kajian Hukum Atas Hak Wajib Pajak Mengajukan Keberatan Melalui Peradilan Pajak Dikaitkan Dengan Keadilan Dalam Upaya Pengembangan Sistem Peradilan Di Indonesia.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kapasitas Hukum Atas Investasi Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal Dikaitkan Dengan Pelanggaran Hak Investor.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Karakteristik Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kasus VCD Porno Mahasiswa Itenas (Bandung Lautan Asmara) Dihubungkan Dengan Hukum Pidana Positif Di Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KASUS VCD PORNO MAHASISWA ITENAS (BANDUNG LAUTAN ASMARA) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebebasan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Keberadaan Sanksi Pidana Di Dalam Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa Indonesia Berdasarkan UUD 1945

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   6   7   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog