Koleksi

 1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

Sisi Lain Akuntabilitas KPK dan Lembaga Pegiat Antikorupsi: Fakta dan Analisis

No Pict

Politik Hukum Pemberantasan Tidank Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi KAK PBB 2003.

No Pict

Politik Hukum Peninjauan Kembali Di Hubungkan Dengan Penerapan Keadilan Di Indonesia.

No Pict

Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM di Indonesia.

No Pict

Politik Kriminal Kejahatan Kebencian (Hate Crimes) Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.

No Pict

Politik Penegakkan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pada Masa Transisi Dikaitkan Dengan Pemberantasan Korupsi.

No Pict

Pornografi Di Dunia Cyber Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

No Pict

Prinsip Verifikasi Ilmiah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia.

No Pict

Prospek Asas Pembalikan Bebabn Pembuktian Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

No Pict

Rehabilitasi Dalam Upaya Penanggulangan Penyalah Gunaan Narkoba Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan

No Pict

Restitusi Pajak Dalam Kegiatan Ekspor Fiktif Sebagai Peluang Korupsi Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Korupsi

No Pict

Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia Dalam Perspektif Uud 1945.

No Pict

Sistem Hukum Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia.

No Pict

Sistem Pemidaan Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan HAM Serta Penerapannya Dalam Penegakkan Hukum dan Pembangunan Hukum.

 1   2   3   4   5   6   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog