Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 1259 K/Pid.Sus/2013 TENTANG PROSTITUSI ONLINE DIKAITKAN DENGAN UNDANG - UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO).

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

OPTIMALISASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP OLEH PENYIDIK POLRI DAN PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN HIDUP DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS PENETAPAN DIVERSI NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2016/PN.BDG DALAM PERKARA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALAT BUKTI SAKSI PELAKU BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI PERADILAN PIDANA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RUU-KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENETAPAN KEMBALI STATUS TERSANGKA TERHADAP TERSANGKA YANG SEBELUMNYA TELAH DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PRAPERADILAN DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 42/PUU-XV/2017

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA DENDA BERDASARKAN KUHP DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN DAN PERMA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

LEGAL MEMORANDUM TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH POLRI DALAM DUGAAN PENEMBAKAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN LUBUKLINGGAU SAAT MELAKUKAN RAZIA KENDARAAN BERMOTOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600/Pid/2009 Tentang Pencabutan Aduan Yang di ajukan Oleh Saksi Korban Yang telah Melampaui Batas Waktu Pencabutan Ditinjau dari Tujuan Hukum

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT KEPADA NARAPIDANA SUAP PASCA DI BERIKANNYA REMISI DI HUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PERMASYARAKATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013 tentang Aop Saopudin, S.Pd., I Bin Kamaludin dalam Mendisiplinkan Siswa SDN Panjalin Kidul V

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Studi Kasus Putusan No 154/Pid.Sus/2016/Pn/Cbn Terhadap Dijatuhkannya Pidana Mati Bagi Terpidana Seumur Hidup Ditinjau Dari pasal KUHP dihubungkan dengan tujuan pemidanaan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERLAKUAN BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA (WHISTLEBLOWER) DAN SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS) DI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN Nomor 17/PID/TPK/2013/PT.DKI. Tahun 2013 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45-PK/PID/HAM.AD HOC/2004 TANGGAL 04 NOVEMBER 2004 MENGENAI PUTUSAN PK YANG MEMUAT DISSENTING OPINION DALAM KASUS PELANGGARAN HAM BERAT YANG DILAKUKAN OLEH M

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NO: 41 PK/Pid/2009/MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIJADIKAN NOVUM DALAM KASUS PEMALSUAN SURAT PUTENTIK OLEH NY SAODAH BIN (ALM) KA. KOSIM DILIHAT DARI SITEM PEMBUKTIAN PIDANA DAN KITAB UNDANG-U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 36 PK/PID/2003 TENTANG MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT DAN MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIDANA MANTAN PRAJA SENIOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN) DALAM KASUS PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TERHADAP PRAJA CLIFF MUNTU DIHUBUNGKAN DENGAN PAAL 351 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH AGEN PENAGIHAN (DEBT COLLECTOR) DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN ATAS TAGIHAN KARTU KREDIT YANG BERMASALAH DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERBANKAN DAN ASPEK HHUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UMAR PATEK ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP DAN KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN META DHARMASAPUTRA KEPADA KEPOLISIAN RI MENGENAI PENYADAPAN SMS PADA KASUS PENGGELAPAN DANA PT. ASIAN AGRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN NAZRIL IRHAM ATAS DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH HAKIM TERHADAP AQJ ATAS PENETAPANNYA SEBAGAI TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KADHORI BIN RANI ATAS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PULSANET SELAKU AGEN PULSA BERDASARKAN KUHP DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN AGUNG TERHADAP YUSRIL IHZA MEHNDRA YANG DIDUGA TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI SISMINBAKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENCULIKAN TERHADAP DEVI PERMATASARI MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL FACEBOOK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP DUGAAN PENYUAPAN YANG DILAKUKAN OLEH M. NAZARUDDIN KEPADA JANEDJRI M. GAFFAR SEBAGAI SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP DUGAAN KOMISI YUDISIAL YANG MENILAI HAKIM TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN ANTASARI AZHAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MIRANDA GOELTOM ATAS PEMBERIAN TRAVELLERÆS CHEQUE KEPADA ANGGOTA DPR- RI PERIODE 1999- 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NASABA KOPERASI LANGIT BIRU TERKAIT PENIPUAN, PENGGELAPAN, DAN PENCUCIAN UANG OLEH PENGURUS KOPERASI LANGIT BIRU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH STEFANUS SURYAATMADJA SELAKU PERWAKILAN PT. SIBA SURYA, DALAM HAL PENYITAAN BARANG BUKTI DAN DIKELUARKANNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI DALAM KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN VIDE 372 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN SAIPUL JAMIL ATAS PENETAPANNYA SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENNYEBABKAN MATINYA VIRGINA ANGGRAENI OLEH POLRES PURWAKRTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERPKAN OLEH PENYIDIK POLRESTABES BANDUNG TERHADAP SUNARYA (SECURITY APARTEMENT CIUMBULEUIT) TERKAIT DUGAAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP MEGA TRIPRATIWI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DTEMPUH OLEH DENI MUHARAM DAN CARLI HAMDAN DALAM KASUS PENCURIAN BATU BERANGKAL YANG TIDAK PERNAH DIHADIRKANNYA BARANG BUKTI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DI LAKUKAN OLEH PENUNTUT UMUM DENGAN NOMOR PERKARA 1106/Pid.Sus/2013/PN.BB. DENGAN TERDAKWA ACEP RUSDIAN HIDAYAT DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN MENGGUNAKAN NARKOBA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DPAT DILAKUKAN TERHADAP DR. HERTANTIONO K. MARS. SEHUBUNGAN DENGAN DUGAAN PENYALAHGUNAAN JABATAN SEBAGAI KEPALA BRSUD ARJAWINANGUN CIREBON DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KOMISI DISIPLIN PSSI DALAM MENYELESAIKAN PERKELAHIAN ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA DI SEBUAH PERTANDINGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL DAN UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI KEJAHATAN TERHADAP MATA UANG DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PENGGUNAAN MATA UANG SELAIN RUPIAH UNTUK TRANSAKSI KEUANGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERAN AUDIT INVESTIGATIF DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI OLEH PERWAKILAN BPKP JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN (INTERCEPTION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN UU NO.8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP NAZRIEL IRHAM (ARIEL PETERPAN) DALAM KASUS VIDEO PORNO MIRIP ARIEL DAN LUNA MAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN YANG MENOLAK MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PENYIDIK MENGENAI SUMBER INFORMASI DALAM PEMBERITAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BENDA CAGAR BUDAYA TENTANG BANGUNAN BERSEJARAH DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS AKURASI PENGGUNAAN ALAT UKUR JENIS POMPA BENSIN DI WILAYAH JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMILIK LISENSI VARIETAS TANAMAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI MENGENAI PELANGGARAN DALAM PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI DALAM PEMERIKSAAN KONEKSITAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KECELAKAAN DI BIDANG PERKERETAAPIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KETIDAKLAIKAN OPERASI SARANA KERETA API DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 200 7 TENTANG PERKERETAAPIAN

Detail CantumanXML DetailCite
 1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog