Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KECELAKAAN DI BIDANG PERKERETAAPIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KETIDAKLAIKAN OPERASI SARANA KERETA API DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 200 7 TENTANG PERKERETAAPIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGENAI KEALPAAN PILOT PESAWAT PENUMPANG KOMERSIAL DALAM KASUS JATUHNYA PESAWAT GARUDA INDONESIA GA 200 DI BANDARA ADI SUCIPTO YOGYAKARTA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN DAN KITAB UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN PANGAN YANG CACAT DAN TERCEMAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT SITUS PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRAKTIK KEDOKTERAN BERDASARKAN UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS PENCULIKAN BAYI YANG MERUPAKAN PASIEN RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN HAK TERSANGKA OLEH PENYIDIK (OPSPORING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG N0. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DI INDONESIA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK NAKAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (PPNS DJBC) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA OLEH MAJIKAN DI KABUPATEN SERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANGNOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KORUPSI BANTUAN DANA GEMPA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KURIR DALAM PEREDARAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENYITAAN ASET TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGGURAN KANDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KORBAN PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 15 Jo. PASAL 80 UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN TERHADAP BARANG IMPOR BERUPA BARANG-BARANG ELEKTRONIK DI DALAM UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1995 JO UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG DALAM MENGESAMPINGKAN SUATU PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PUTUSAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN BERAT (TINDAK PIDANA) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-I/2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH SATUAN NARKOBA POLRES KOTA CIMAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN DAN PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAA-SAMA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NO : 12/Pid.B/2012/PN.KRWG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN EKSEKUTORIAL JAKSA PADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI HUBUNGKAN DENGAN UU NO.8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UU NO.30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI P

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN ATAS ISTRI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MUNCULNYA ALIRAN AL QIYADAH AL ISLAMIYAH, DIHUBNGKAN DENGAN PASAL 156a KUHP TENTANG PENODAAN AGAMA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGANTIAN NARAPIDANA YANG DIGANTIKAN OLEH ORANG LAIN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO YANG DIKAITKAN DENGAN SISTEM PEMIDANAAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUJIAN PUTUSAN HAKIM (EKSAMINASI) SEBAGAI USAHA PENGAWASAN DAN PENILAIAN PUTUSAN HAKIM KONTROVERSIAL DIHUBUNGKAN DENGAN KEMANDIRIAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 33 UNDANG UNDANG NOMOR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYIDIK PENANGANAN PERKARA PIDANA DALAM PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES MENGHADIRKAN SAKSI YANG MERINGANKAN (A DE CHARGE) BAGI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN DIKAITKAN DENGAN PASAL 65 DAN PASAL 116 UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP.

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PERUSAKAN SARANA PRASARANA PERSEROAN TERBATAS KERETA API INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH SUPORTER PERSIB BANDUNG DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARANYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PENJATUHAN PUTUSAN SELA DALAM PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PIDANA BERSYARAT DIHUBUNGKAN DENGAN TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA DAN PENGAWAS PUTUSAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH KETIDAKTEPATAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN HAKIM DAN KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA TANPA DILAKUKAN REHABILITASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN DAN KEDUDUKAN PARALEGAL DALAM AKTIVITAS BANTUAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II BANCEUY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TERPIDANA YANG MENJADI SAKSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN WHISTLEBLOWER DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALASAN-ALASAN YURIDIS DALAM HAL PEMINDAHAN PERADILAN DALAM KASUS WALIKOTA SEMARANG NON-AKTIF SOEMARMO HADI SAPUTRO DIKAITKAN DENGAN PASAL 85 KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NOMO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA YURIDIS MENGENAI LEGALITAS SAH TIDAKNYA ALASAN SAKIT PERMANEN TERKAIT PERADILAN IN ABSENTIA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN PENAMBAHAN SALURAN TELEVISI BERLANGGANAN (CABLE TV) YANG BERTENTANGAN DENGAN PERJANJIAN OLEH KONSUMEN PT. INDONESIA BROADBAND COMMUNICATION (MEGAVISION) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 15

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH INONG MALINDA DEE TERHADAP UANG NASABAH CITIBANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA (EVENT ORGANIZER) TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN DALAM PERTUNJUKAN MUSIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1700 K/PID/2007 TENTANG PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN TENTANG BATAS PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI ANTARA SEMA NO.7 TAHUN 2014 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 34/PUU-XI/2013 DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI KEPADA MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN BEBAS TERKAIT PASAL 244 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-X/2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK KETERLAMBATAN PENYERAHAN PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP PELAKSANAAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN KEBON WARU BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DAN UNDANG-UNDANG NO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN ROKOK PADA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog