Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI DALAM PEMERIKSAAN KONEKSITAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KECELAKAAN DI BIDANG PERKERETAAPIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KETIDAKLAIKAN OPERASI SARANA KERETA API DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 200 7 TENTANG PERKERETAAPIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGENAI KEALPAAN PILOT PESAWAT PENUMPANG KOMERSIAL DALAM KASUS JATUHNYA PESAWAT GARUDA INDONESIA GA 200 DI BANDARA ADI SUCIPTO YOGYAKARTA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN DAN KITAB UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN PANGAN YANG CACAT DAN TERCEMAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT SITUS PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRAKTIK KEDOKTERAN BERDASARKAN UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS PENCULIKAN BAYI YANG MERUPAKAN PASIEN RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ALASAN-ALASAN YURIDIS DALAM HAL PEMINDAHAN PERADILAN DALAM KASUS WALIKOTA SEMARANG NON-AKTIF SOEMARMO HADI SAPUTRO DIKAITKAN DENGAN PASAL 85 KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NOMO 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISA YURIDIS MENGENAI LEGALITAS SAH TIDAKNYA ALASAN SAKIT PERMANEN TERKAIT PERADILAN IN ABSENTIA DIHUBUNGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN PENAMBAHAN SALURAN TELEVISI BERLANGGANAN (CABLE TV) YANG BERTENTANGAN DENGAN PERJANJIAN OLEH KONSUMEN PT. INDONESIA BROADBAND COMMUNICATION (MEGAVISION) DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM PERJANJIAN DAN HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SENGKETA KONTRAK KONSTRUKSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 15

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS TERHADAP PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH INONG MALINDA DEE TERHADAP UANG NASABAH CITIBANK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA (EVENT ORGANIZER) TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN DALAM PERTUNJUKAN MUSIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1700 K/PID/2007 TENTANG PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN TENTANG BATAS PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI ANTARA SEMA NO.7 TAHUN 2014 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 34/PUU-XI/2013 DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI KEPADA MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN BEBAS TERKAIT PASAL 244 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-X/2012

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DAMPAK KETERLAMBATAN PENYERAHAN PUTUSAN PENGADILAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP PELAKSANAAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN KEBON WARU BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DAN UNDANG-UNDANG NO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

EFEKTIVITAS HUKUM PIDANA TERHADAP PENJUALAN ROKOK PADA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45-PK/PID/HAM.AD HOC/2004 TANGGAL 04 NOVEMBER 2004 MENGENAI PUTUSAN PK YANG MEMUAT DISSENTING OPINION DALAM KASUS PELANGGARAN HAM BERAT YANG DILAKUKAN OLEH M

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG NO: 41 PK/Pid/2009/MENGENAI ALAT BUKTI YANG DIJADIKAN NOVUM DALAM KASUS PEMALSUAN SURAT PUTENTIK OLEH NY SAODAH BIN (ALM) KA. KOSIM DILIHAT DARI SITEM PEMBUKTIAN PIDANA DAN KITAB UNDANG-U

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 36 PK/PID/2003 TENTANG MEMBUAT SURAT PALSU ATAU MEMALSUKAN SURAT DAN MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA AUTENTIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TANGGUNG JAWAB PIDANA MANTAN PRAJA SENIOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN) DALAM KASUS PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TERHADAP PRAJA CLIFF MUNTU DIHUBUNGKAN DENGAN PAAL 351 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH AGEN PENAGIHAN (DEBT COLLECTOR) DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN ATAS TAGIHAN KARTU KREDIT YANG BERMASALAH DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERBANKAN DAN ASPEK HHUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UMAR PATEK ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA TERORISME DIHUBUNGKAN DENGAN KUHP DAN KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA YANG BERLAKU DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN META DHARMASAPUTRA KEPADA KEPOLISIAN RI MENGENAI PENYADAPAN SMS PADA KASUS PENGGELAPAN DANA PT. ASIAN AGRI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN NAZRIL IRHAM ATAS DUGAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH HAKIM TERHADAP AQJ ATAS PENETAPANNYA SEBAGAI TERDAKWA PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KADHORI BIN RANI ATAS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PULSANET SELAKU AGEN PULSA BERDASARKAN KUHP DAN KUHPERDATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN AGUNG TERHADAP YUSRIL IHZA MEHNDRA YANG DIDUGA TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI SISMINBAKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KEPOLISIAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENCULIKAN TERHADAP DEVI PERMATASARI MELALUI SITUS JEJARING SOSIAL FACEBOOK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) TERHADAP DUGAAN PENYUAPAN YANG DILAKUKAN OLEH M. NAZARUDDIN KEPADA JANEDJRI M. GAFFAR SEBAGAI SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI (MK)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP DUGAAN KOMISI YUDISIAL YANG MENILAI HAKIM TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN ANTASARI AZHAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MIRANDA GOELTOM ATAS PEMBERIAN TRAVELLERÆS CHEQUE KEPADA ANGGOTA DPR- RI PERIODE 1999- 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NASABA KOPERASI LANGIT BIRU TERKAIT PENIPUAN, PENGGELAPAN, DAN PENCUCIAN UANG OLEH PENGURUS KOPERASI LANGIT BIRU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH STEFANUS SURYAATMADJA SELAKU PERWAKILAN PT. SIBA SURYA, DALAM HAL PENYITAAN BARANG BUKTI DAN DIKELUARKANNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI DALAM KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN VIDE 372 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN SAIPUL JAMIL ATAS PENETAPANNYA SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENNYEBABKAN MATINYA VIRGINA ANGGRAENI OLEH POLRES PURWAKRTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERPKAN OLEH PENYIDIK POLRESTABES BANDUNG TERHADAP SUNARYA (SECURITY APARTEMENT CIUMBULEUIT) TERKAIT DUGAAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP MEGA TRIPRATIWI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DTEMPUH OLEH DENI MUHARAM DAN CARLI HAMDAN DALAM KASUS PENCURIAN BATU BERANGKAL YANG TIDAK PERNAH DIHADIRKANNYA BARANG BUKTI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DI LAKUKAN OLEH PENUNTUT UMUM DENGAN NOMOR PERKARA 1106/Pid.Sus/2013/PN.BB. DENGAN TERDAKWA ACEP RUSDIAN HIDAYAT DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN MENGGUNAKAN NARKOBA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DPAT DILAKUKAN TERHADAP DR. HERTANTIONO K. MARS. SEHUBUNGAN DENGAN DUGAAN PENYALAHGUNAAN JABATAN SEBAGAI KEPALA BRSUD ARJAWINANGUN CIREBON DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KOMISI DISIPLIN PSSI DALAM MENYELESAIKAN PERKELAHIAN ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA DI SEBUAH PERTANDINGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL DAN UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH KETIDAKTEPATAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN HAKIM DAN KEPASTIAN HUKUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PENYALAHGUNA NARKOTIKA TANPA DILAKUKAN REHABILITASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN SEMA NOMOR 4 TAHUN 2010

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN DAN KEDUDUKAN PARALEGAL DALAM AKTIVITAS BANTUAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II BANCEUY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TERPIDANA YANG MENJADI SAKSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN WHISTLEBLOWER DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PENJATUHAN PUTUSAN SELA DALAM PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN ASAS PERADILAN CEPAT SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PIDANA BERSYARAT DIHUBUNGKAN DENGAN TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN SEBAGAI PELAKSANA DAN PENGAWAS PUTUSAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI KEJAHATAN TERHADAP MATA UANG DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog