Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi | Perpustakaan Universitas Padjadjaran

STUDI KASUS KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO:1393K/PID.SUS/2011 TENTANG ALASAN PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT DENGAN LOCUS DELICTI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN KARANG UNARANG KALIMANTAN TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 31 THN 20014 TEN

NELLA SUMIKA PUTRI SH MH - ROHAENAH PADMADINATA SH MH - YANI RICKA DAMERIA

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 1881 K/PID/2010 TENTANG PENGEMBALIAN KEPEMILIKAN BARANG BUKTI MOBIL MILIK TERDAKWA KEPADA SAKSI KORBAN DALAM KASUS PENIPUAN JUAL BELI MOBIL DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM CARA PIDANA

HERANI KURNIA - ROHAENAH PADMADINATA SH MH - TRI HANDAYANI SH MH

Detail Cantuman XML Detail Cite

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 570.K/PID/1993 TANGGAL 14 SEPTEMBER 1993 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI LISTRIK PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) YANG DILAKUKAN OLEH ANTON RUSTANDI

Mohamad Indra Noviar - Pontang Moerad, BM., SH. - Rohaenah Padmadinata, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PANGLIMA LASKAR JIHAD JA'FAR UMAR THALIB SEBAGAI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN BERAT BERENCANA TERHADAP ABDUL ROCHIM

H. Pontang Moerad B.M., SH. - Rohaenah Padmadinata, SH. - Siti Fauziah

Detail Cantuman XML Detail Cite

FUNGSI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PROSES PERKARA PIDANA

A.H. Deddy Godzali, SH. - Cipto Hosari Parsaoran Nababan - Rohaenah Padmadinata, SH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

M. Subadriansyah - Rohaenah Padmadinata, SH., MH. - Somawidjaja, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN BERDASARKAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF F UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Adam Zaini - H. Agus Takariawan, SH., MH. - Rohaenah Padmadinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN KELUAR TAHANAN DARI RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

H. Agus Takariawan, SH., MH. - Lucky Hadi - Rohaenah Padmadinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Yuridis Tolok Ukur Pencekalan Saksi Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Tahap Penyelidikan Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH,. MS. - Rohaenah Padmadinata, SH., MH. - YULIA EMRI TAMBUSAI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Analisis Yuridis Tolok Ukur Pencekalan Saksi Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi SDalam Tahap Penyelidikan Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Prof.Dr. Hj. Mien Rukmini, SH., MS. - Rohaenah Padmadinata, SH., MH. - YULIA EMRI TAMBUSAI

Detail Cantuman XML Detail Cite

Anlisis pembuktian Unsurn Kelalaian pengemudi Dalam Kasus-Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Pasal 310 dan pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

BAYU NOORMANSYAH - Dr. Sigid Suseno, SH., M.Hum. - Rohaenah Padmadinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Disparitas Penjatuhan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan dengan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Th 2009 tentang Narkotika

Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. - Rohaenah Padmadinata, SH., MH. - Widhi Ratu Inzany

Detail Cantuman XML Detail Cite

Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimal Khusus Dihubungkan dengan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak

JONNI PANGGABEAN - Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. - Rohaenah Padmadinata, SH., MH.

Detail Cantuman XML Detail Cite

Koleksi

STUDI KASUS KEPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO:1393K/PID.SUS/2011 TENTANG ALASAN PERTIMBANGAN HAKIM TERKAIT DENGAN LOCUS DELICTI DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN KARANG UNARANG KALIMANTAN TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 31 THN 20014 TEN

STUDI KASUS PUTUSAN MA NOMOR 1881 K/PID/2010 TENTANG PENGEMBALIAN KEPEMILIKAN BARANG BUKTI MOBIL MILIK TERDAKWA KEPADA SAKSI KORBAN DALAM KASUS PENIPUAN JUAL BELI MOBIL DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM CARA PIDANA

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 570.K/PID/1993 TANGGAL 14 SEPTEMBER 1993 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI LISTRIK PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) YANG DILAKUKAN OLEH ANTON RUSTANDI

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PANGLIMA LASKAR JIHAD JA'FAR UMAR THALIB SEBAGAI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN BERAT BERENCANA TERHADAP ABDUL ROCHIM

FUNGSI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PROSES PERKARA PIDANA

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN BERDASARKAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF F UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IZIN KELUAR TAHANAN DARI RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) DIKAITKAN DENGAN SISTEM PERADILAN PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Analisis Yuridis Tolok Ukur Pencekalan Saksi Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Tahap Penyelidikan Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Analisis Yuridis Tolok Ukur Pencekalan Saksi Yang Dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi SDalam Tahap Penyelidikan Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Anlisis pembuktian Unsurn Kelalaian pengemudi Dalam Kasus-Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Pasal 310 dan pasal 311 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Disparitas Penjatuhan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan dengan Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Th 2009 tentang Narkotika

Penjatuhan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimal Khusus Dihubungkan dengan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak

Gugus Pencarian

Fakultas/Unit

Pengarang

GMD

Informasi