Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TERHADAP DUGAAN KOMISI YUDISIAL YANG MENILAI HAKIM TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PUTUSAN ANTASARI AZHAR

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH MIRANDA GOELTOM ATAS PEMBERIAN TRAVELLERÆS CHEQUE KEPADA ANGGOTA DPR- RI PERIODE 1999- 2004

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH NASABA KOPERASI LANGIT BIRU TERKAIT PENIPUAN, PENGGELAPAN, DAN PENCUCIAN UANG OLEH PENGURUS KOPERASI LANGIT BIRU

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH STEFANUS SURYAATMADJA SELAKU PERWAKILAN PT. SIBA SURYA, DALAM HAL PENYITAAN BARANG BUKTI DAN DIKELUARKANNYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRI DALAM KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN VIDE 372 KUHP

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PANGLIMA LASKAR JIHAD JA'FAR UMAR THALIB SEBAGAI TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN BERAT BERENCANA TERHADAP ABDUL ROCHIM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN SAIPUL JAMIL ATAS PENETAPANNYA SEBAGAI TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENNYEBABKAN MATINYA VIRGINA ANGGRAENI OLEH POLRES PURWAKRTA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DITERPKAN OLEH PENYIDIK POLRESTABES BANDUNG TERHADAP SUNARYA (SECURITY APARTEMENT CIUMBULEUIT) TERKAIT DUGAAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP MEGA TRIPRATIWI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DTEMPUH OLEH DENI MUHARAM DAN CARLI HAMDAN DALAM KASUS PENCURIAN BATU BERANGKAL YANG TIDAK PERNAH DIHADIRKANNYA BARANG BUKTI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DI LAKUKAN OLEH PENUNTUT UMUM DENGAN NOMOR PERKARA 1106/Pid.Sus/2013/PN.BB. DENGAN TERDAKWA ACEP RUSDIAN HIDAYAT DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN MENGGUNAKAN NARKOBA DI HUBUNGKAN DENGAN UNDANG û UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINDAKAN HUKUM YANG DPAT DILAKUKAN TERHADAP DR. HERTANTIONO K. MARS. SEHUBUNGAN DENGAN DUGAAN PENYALAHGUNAAN JABATAN SEBAGAI KEPALA BRSUD ARJAWINANGUN CIREBON DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN KEPOLISIAN DAN KOMISI DISIPLIN PSSI DALAM MENYELESAIKAN PERKELAHIAN ANTARA PEMAIN SEPAK BOLA DI SEBUAH PERTANDINGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL DAN UNDANG-UND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN MENGENAI KEJAHATAN TERHADAP MATA UANG DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

FUNGSI VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN PROSES PERKARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DIBAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PENGGUNAAN MATA UANG SELAIN RUPIAH UNTUK TRANSAKSI KEUANGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN DAN PERAN AUDIT INVESTIGATIF DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI OLEH PERWAKILAN BPKP JAWA BARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK MELAKUKAN PENYADAPAN (INTERCEPTION)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEDUDUKAN SAKSI VERBALISAN (SAKSI PENYIDIK) SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN UU NO.8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

KETENTUAN HUKUM YANG DAPAT DITERAPKAN TERHADAP NAZRIEL IRHAM (ARIEL PETERPAN) DALAM KASUS VIDEO PORNO MIRIP ARIEL DAN LUNA MAYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WARTAWAN YANG MENOLAK MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA PENYIDIK MENGENAI SUMBER INFORMASI DALAM PEMBERITAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM BENDA CAGAR BUDAYA TENTANG BANGUNAN BERSEJARAH DI KOTA BANDUNG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS AKURASI PENGGUNAAN ALAT UKUR JENIS POMPA BENSIN DI WILAYAH JAKARTA DIHUBUNGKAN DENGAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMILIK LISENSI VARIETAS TANAMAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI MENGENAI PELANGGARAN DALAM PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI DALAM PEMERIKSAAN KONEKSITAS DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KECELAKAAN DI BIDANG PERKERETAAPIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH KETIDAKLAIKAN OPERASI SARANA KERETA API DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 200 7 TENTANG PERKERETAAPIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGENAI KEALPAAN PILOT PESAWAT PENUMPANG KOMERSIAL DALAM KASUS JATUHNYA PESAWAT GARUDA INDONESIA GA 200 DI BANDARA ADI SUCIPTO YOGYAKARTA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN DAN KITAB UNDA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG MEMPERDAGANGKAN PANGAN YANG CACAT DAN TERCEMAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT SITUS PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PRAKTIK KEDOKTERAN BERDASARKAN UU NO. 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA RUMAH SAKIT ATAS PENCULIKAN BAYI YANG MERUPAKAN PASIEN RUMAH SAKIT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN HAK TERSANGKA OLEH PENYIDIK (OPSPORING) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG N0. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DI INDONESIA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1999 Jo UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP ANAK NAKAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN BERDASARKAN PASAL 197 AYAT (1) HURUF F UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (PPNS DJBC) DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 T

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA OLEH MAJIKAN DI KABUPATEN SERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANGNOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KORUPSI BANTUAN DANA GEMPA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KURIR DALAM PEREDARAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENYITAAN ASET TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGGURAN KANDUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH KORBAN PERKOSAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 15 Jo. PASAL 80 UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN TERHADAP BARANG IMPOR BERUPA BARANG-BARANG ELEKTRONIK DI DALAM UNDANG-UNDANG NO.10 TAHUN 1995 JO UNDANG-UNDANG NO.17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG DALAM MENGESAMPINGKAN SUATU PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PUTUSAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA KESALAHAN BERAT (TINDAK PIDANA) PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-I/2003

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ISTRI YG MENERIMA NAFKAH DR HASIL TINDAK PIDANA DIKAITKAN DGN PSL 5 UU NO 8 THN 2010 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN UU NO 1 THN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA OLEH SATUAN NARKOBA POLRES KOTA CIMAHI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN DAN PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAA-SAMA DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN NO : 12/Pid.B/2012/PN.KRWG

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   Berikutnya   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog