Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Koleksi

 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 
No Pict

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MA RI NO. 09/K/N/HKI/2007 MENGENAI PEMBATALAN HAK PATEN ATAS SISTEM PEMBAYARAN TIKET SECARA ONLINE ANTARA PT. GARUDA INDONESIA DAN BAGUS TANUWIDJAJA DIKAITKAN DENGAN UU NO. 14 TH 2001 TENTANG PATEN DAN KETENTUAN TRIPS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELESAIAN STATUS KEWARGANEGARAAN TIMOR TIMUR AKIBAT PERALIHAN WILAYAH REPUBLIK TIMOR LESTE MENURUT HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PEMBERIAN AMNESTI KEPADA PELAKU PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM KONFLIK BERSENJATA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK HUKUM MUSYAWARAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN TOL JAKARTA LINGKAR LUAR TIMUR BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANG

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Aspek Hukum Transnasional Deportasi Orang Asing di Indonesia Sebagai Salah Satu Tindakan Keimigrasian Menurut Pasal 42 UU No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ASPEK-ASPEK HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS PENGHILANGAN ORANG (ENFORCED/INVOLUNTARY DISAPPEARANCE) DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

BEBERAPA ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PEMBATASAN DAN LARANGAN RANJAU DARAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

DUKUNGAN DIPLOMATIKA DAN BANTUAN MILITER AMERIKA SERIKAT KEPADA ISRAEL DALAM KONFLIK SENJATA ISRAEL-PALESTINA BERDASARKAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penerapan Perjanjian-Perjanjian Internasional Yang Mengatur Tentang Pembatasan, Non-Proliferasi dan Larangan Uji Coba Senjata Nuklir di India Tanggal 11 dan 13 Mei 1998

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP INDIVIDUAL CRIMINAL RESPONSIBILITY PADA KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT TIMOR-TIMUR DIHUBUNGKAN DENGAN KEMUNGKINAN PEMBERIAN AMNESTI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KEWAJIBAN ERGA OMNES DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DI MALAYSIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP KOMPLEMENTER (COMPLEMENTARITY) MENURUT STATUTA ROMA 1998 TERHADAP PENGADILAN NASIONAL SUATU NEGARA BAGI KEJAHATAN PALING SERIUS (THE MOST SERIOUS CRIMES)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN PRINSIP PERSAMAAN PADA POKOKNYA PADA MEREK DAGANG DALAM TRIPS (TRADE RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK TERHADAP KASUS ANTARA YAHOO INC. VS KUDUNYAHOO

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENERAPAN SANKSI EKONOMI BERDASARKAN RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB 661/1990 TERHADAP IRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DALAM BIDANG EKONOMI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGAKUAN PEMERINTAH TRANSISI IRAK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGARUH DOKTRIN IMUNITAS NEGARA TERHADAP PENERAPAN YURISDIKSI UNIVERSAL OLEH NEGARA KETIGA PADA KASUS KEJAHATAN INTERNASIONAL YANG TERMASUK DALAM YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN ANCAMAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (KORUPTOR) MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN DAN KONSERVASI SOUTHERN BLUEFIN TUNA DI KAWASAN PASIFIK SELATAN : SENGKETA ANTARA JEPANG LAWAN AUSTRALIA DAN NEW ZEALAND

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN KEJAHATAN PERANG (WAR CRIMES) SEBAGAI PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGATURAN KEKERASAN EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINTS WOMAN (CEDAW) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SERTA IMPLEMENTASINY

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN CLUSTER BOMB DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN KEKUATAN BERSENJATA (USE OF FORCE) UNTUK MEMPERTAHANKAN DIRI (SELF DEFENSE) DALAM MEMERANGI KEJAHATAN TERORISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN PENYIKSAAN, PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI DAN MERENDAHKAN TERHADAP TERSANGKA TERORISME DIKAITKAN DENGAN PENERAPAN PRINSIP NECESSITY DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENGGUNAAN PRINSIP PERLINDUNGAN DIPLOMATIK DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Atas Objek Barang Perdagangan

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA OBJEK BARANG PERDAGANGAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PENYERANGAN OBJEK BUDAYA DALAM KONFLIK BERSENJATA SEBAGAI KEJAHATAN PERANG BERDASARKAN HUKUM HUMANITER (STUDI KASUS PENYERANGAN KOTA BUDROVNIK 1991)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN NEGARA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG PADA RUMAH YANG DIPINDAHTANGANKAN OLEH PEGAWAI NEGRI SIPIL PENERIMA RUMAH DI PERUMAHAN PURI SUBANG ASRI YANG DISUBSIDI OLEH PEMERINTAH DITINJAU DARI UU NO 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERANAN POLRI DALAM PENAHANAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DENGAN PELAKU ANAK DAN KORBAN ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKEMBANGAN LEMBAGA HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI (THE RIGHT OF SELF-DETERMINATION) DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN RELEVANSINYA DENGAN SITUASI INDONESIA DEWASA INI

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERKEMBANGAN PENGATURAN DAN PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH TRANSNATIONAL CORPORATION SEBAGAI IMPLEMENTASI KEWAJIBAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLAKUAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP TAWANAN PERANG DI GUANTANAMO MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN KEMUNGKINAN PENERAPAN SANKSINYA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLAKUAN TENTARA AMERIKA SERIKAT TERHADAP TAWANAN PERANG DI ABU GHRAIB IRAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI WARGA NEGARA DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ASLI ATAS TANAH BERDASARKAN UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE (UNDRIP) DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

PERLINDUNGAN HAK BAGI NURAENI SEBAGAI TKI (TENAGA KERJA INDONESIA) YANG BEKERJA DI ARAB SAUDI DITINJAU DARI STANDAR HUKUM KETENAGAKERJAAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TUDUHAN KEJAHATAN PERANG YANG DILAKUKAN OLEH ISAELI DEFENSE FORCES (IDF) DI JALUR GAZA BERDASARKAN LAPORAN UN FACT FINDING MISSION TAHUN 2009

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH HASSAN NASRALLAH SEBAGAI PEMIMPIN HEZBOLLAH DALAM AKSI KEKERASAN BERSENJATA ISRAEL TERHADAP LEBANON BERDASARKAN PRINSIP PROPOSIONALITAS

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH INDONESIA UNTUK MENGEKSTRADISI SYAMSUL NURSALIM TERSANGKA PELAKU PENYELEWENGAN BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA DARI SINGAPURA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) TERHADAP NEGARA BUKAN PESERTA STATUTA ROMA 1998 DIKAITKAN DENGAN KONVENSI WINA 1969 TENTANG HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA BAGI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH PADA SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, EKONOMI, DAN PERTAHANAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS DAMPAK PERGERAKAN HARGA MINYAK MENTAH DUNIA TERHADAP IMBAL HASIL SAHAM, AKTIVITAS EKONOMI, DAN KESEMPATAN KERJA DI INDONESIA

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PENGARUH NON PERFORMING FINANCING, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, DAN ECONOMIC VALUE ADDED TERHADAP TINGKAT KESEHATAN BANK SYARIAH (Pada Perusahaan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2011-2013)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT KESEHATAN BANK ANTARA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE CAMEL (Studi Kasus pada PT.Bank Mandiri .Tbk dan PT. Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2014)

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

ANALISIS KETERKAITAN HARGA MINYAK DUNIA DAN RETURN SAHAM DI NEGARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

Analisis Kualitas Jasa Pada Bank BJB KCP Simpang Dago

Detail CantumanXML DetailCite
No Pict

TINJAUAN SISTEM AKUNTANSI PIUTANG LEASING ATAS UNIT SEPEDA MOTOR PADA DEALER PT. PERMATA INDRAMAYU

Detail CantumanXML DetailCite
 Halaman Pertama   Sebelumnya   1   2   3   4   5   Halaman Akhir 

//

Gugus Pencarian

Home
Sebelumnya

Fakultas/Unit


Topic/Subject


Pengarang


GMD


Informasi

Akses Katalog Publik Daring - Gunakan fasilitas pencarian untuk mempercepat penemuan data katalog